#SAVE BANK BJB #SAVEMASYARKATJAWABARAT.Kinerja Buruk! Segerakan RUPSLB Bank JABAR Banten dan Reformasi Manajemen!

Seperti yang sudah diketahui Bersama bahwa Bank BJB akan menyelenggaran RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2018 dengan agenda utama Penyertaan Modal pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat serta Pemegang saham seri A lainnya (pemerintah provinsi Banten, kabupaten dan kota se provinsi Banten). Kami sebagai penyambung lidah kepentingan masyarakat kepada pemerintah bertanggungjawab dan berkomitmen untuk senantiasa mengingatkan pemerintah bahwa kepentingan masyarakat adalah diatas segalanya. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan bahwa point point permasalahan yang perlu diketahui oleh pemerintah provinsi Jawa Barat sebelum melakukan penyertaan modal kepada Bank BJB :

1. Permasalahan terkait keluhan masyarakat Jawa Barat khususnya (nasabah bank bjb) hasil dari laporan Satgas Saber Pungli bahwa diduga adanya tindakan PUNGLI dan PEMBLOKIRAN KREDIT NASABAH.
2. Hasil kajian dan Audit dari Tim Balitbang Forum Masyarakat Juara terkait Kondisi kinerja perusahaan Bank JABAR Banten selama tiga tahun terakhir (2014-2017), melihat dari tiga parameter aspek earning (pendapatan). Yakni, ROA (return on aset) sebagai indikator untuk mengukur rasio profitabilitas Bank, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang semakin tinggi hingga mencapai 92,83% di tahun 2017, bahwa batas maksimum peraturan OJK hanya sampai 85%. Dan selanjutnya, Net Interest Margin (NIM) yang semakin menurun. Dari data tersebut terkategori kan kinerja Bank yang Buruk.
3. Data internal perihal keluhan para pegawai Bank BJB terkait kinerja Top Manajemen yang Buruk.
4. Terkait Penyertaan modal yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jawa barat hanya akan menyakiti hati rakyat apabila tidak disertai dengan Evaluasi total dan audit total untuk semua kondisi keuangan dan kinerja Jajaran Direksi khususnya Kinerja dari Penanggung jawab yaitu Direktur Utama.
5. Evaluasi Adanya pengangkatan beberapa pejabat bank BJB menjadi pengurus (komisaris dan direksi) di Bank DKI menjadi bukti bahwa orang-orang yang direkrut di tingkat manjemen yang terindikasi hanya menjadikan bank BJB sebagai batu loncatan demi kepentingan pribadi dan tidak ada motivasi untuk membangun perekonomian di Jawa Barat.
6. Rasionalisasi lainnya terkait perubahan pengurus (direksi dan komisaris) adalah ANALISA SEDERHANA yang dibuat oleh kami juga berbanding lurus dengan Analisa yang dibuat oleh Tim Perencanaan Penyertaan Modal Permerintah yang menyatakan bahwa bisnis bank BJB TIDAK TUMBUH, bahkan cenderung mengalami penurunan.
7. SK Direksi perihal MANUAL BOOK KREDIT ABDI BHAKTI (Kredit karyawan Bank BJB) mengindikasikan bahwa kredit konsumer yang notabene sebagai penghasilan utama Bank BJB sudah mulai ditinggalkan oleh para nasabah, terutama PNS di lingkungan provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Oleh karena itu, ,melalui petisi ini. kami memohon kepada bapak Gubernur Jawa Barat dan Bpk Wakil Gubernur Jawabarat sebagai PEMEGANG AMANAH dari masyarakat Jawa Barat dan sebagai pemegang saham terbesar setelah para pimpinan darah kota/kabupaten yang ada di jawabarat untuk :

MENGGANTI SELURUH JAJARAN DIREKSI BANK BJB DAN DIREKTUR UTAMA. SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENUH ATAS SEGALA PERMASALAHAN DAN KINERJA BURUK SELAMA BEBERAPA TAHUN KEBELAKANG DAN SANGAT TIDAK MAMPU MEMPIMPIN BUMD KEBANGGAN MASYARAKAT JAWA BARAT.

Selain itu, kami juga memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk :

1. Mengusut tuntas seluruh tindakan yang dilakukan oleh jajaran direksi bank BJB, terutama sdr. Ahmad Irfan selaku Direktur Utama. Yang diduga memerintahkan sdr Muchdi yang merupakan kerabatnya untuk menjadi “Eksekutor” pengumpulan “Ghanimah” dengan cara mengeruk kekayaan bank BJB.
2. Memeriksa dan Mengusut keterlibatan OJK Korwil Bandung yang tidak pernah mengkoreksi setiap kebijakan yang diambil oleh sdr. Ahmad Irfan selaku Direktur Utama. Selama penilaian terhadap bank BJB selalu baik, padahal faktanya menunjukan bahwa bank BJB dibawah kepemimpinan sdr. Ahmad Irfan SANGAT BOBROK.

Petisi yang kami sampaikan ini sebagai bentuk Aspirasi kami
Kepada KPK RI, kami sangat berharap bisa melakukan investigasi terhadap kasus – kasus yang terjadi di Bank BJB, karena hari ini hanya KPK sebagai Lembaga penegak hukum yang kami anggap masih bisa bersikap professional.
Dalam kesempatan ini pula kami memohon partisipasi dari seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama – sama menandatangani petisi ini.