Oknum Polres Bogor Hanya DIhukum Percobaan Dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Awalnya saya jadi korban penganiayaan oknum anggota Polres Bogor EG (NRP 85020076) ini pada 12 Mei 2015 di Kota Bogor. Kemudian saya laporkan di Polresta Bogor Kota sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP. Dalam perjalanannya kemudian dialihkan menjadi 352 sehingga menjadi tindak pidana ringan. Penyidiknya sudah mendapatkan sanksi disiplin berupa demosi. Akhirnya oknum Polres Bogor EG (NRP 85020076) ini dihukum penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 1/Pid.C/2017/PN.Bgr tanggal 17 Januari 2017.

Sebulan lebih setelah saya laporkan Oknum Polres Bogor EG (NRP 85020076) ini, si oknum menggalang beberapa warga membuat Surat Pernyataan dan Menyerbu dan melakukan Pengusiran terhadap keluarga kami pada 13 Juni 2015. Akibat dari perbuatan Oknum Polres Bogor bersama keluarga dan segelintir warga yang tidak tahu apa-apa ini, putra-putri kami SFB (10 tahun), FHB (7 tahun) dan MAB (4 tahun) mengalami trauma psikologis yang cukup mencemaskan kami sebagai orang tuanya.

Akhirnya pada 22 Desember 2015 kami melaporkan Oknum Polres Bogor tersebut bersama keluarga dan segelintir warga tersebut telah melakukan kekerasan terhadap anak di Polda Jawa Barat berdasarkan Laporan Polisi No. LPB/1033/XII/2015/Jabar tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Pelapor Perhiasan Ginting, S.H. selaku ibu kandung korban.

Setelah melalui perjuangan panjang dan melalui dorongan berbagai lembaga termasuk LPSK akhirnya perkara ini mulai disidangkan pada 2 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Perkara No. 329/Pid.Sus/2018/PN.Cbi atas nama Terdakwa EG (NRP 85020076), No. 330/Pid.Sus/2018/PN.Cbi atas nama Terdakwa IP (istri EG) dan No. 331/Pid.Sus/2018/PN.Cbi atas nama Terdakwa WH (mertua perempuan EG). Namun yang cukup mencengangkan adalah akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang terdiri dari BRPS, S.H., M.H., TT, S.H., M.Hum, dan NLS, S.H., M.H. melalui Putusannya pada tanggal 20 Desember 2018 dengan hanya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan kepada ketiga terdakwa EG oknum Polres Bogor, istrinya IP, dan mertuanya WH.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 50/Pid.Sus/2019/PT.Bdg jo Putusan MA RI No. 2388 K/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa EG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pid.Sus/2019/PT.Bdg jo. Putusan MA RI No. 2398 K/Pid.Sus/2019  atas nama Terdakwa IP, dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/Pid.Sus/2019/PT.Bdg jo. Putusan MA RI No. 2378 K/Pid.Sus/2019  atas nama Terdakwa WH.

Ternyata kesemrawutan penanganan perkara ini dimulai dari Unit PPA Satreskrim Polres Bogor sebagai kesatuan EG sang oknum Polres Bogor ini. dalam Berkas Perkara Nomor : BP/200/XII/2017/RESKRIM atas nama Terdakwa EG dengan sengaja telah memasukkan keterangan dalam Sampul Berkas Perkara tersebut dengan pernyataan Tersangka BELUM PERNAH DIHUKUM. Padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 1/C/2017/PN.Bgr tanggal 17 Januari 2017 telah dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan di Lapas Kelas II A Kota Bogor.

Selain itu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berdasarkan KUHAP serta mengabaikan alat bukti dan hak-hak anak-anak kami selaku korban kekerasan yang dilakukan oleh EG NRP 85020076 Oknum Anggota Polres Bogor ini.serta menjatuhkan sanksi PTDH kepada EG NRP 85020076.

Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap Oknum Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penyidik dan Penyidik Pembantu di Polres Bogor yang berusaha melindungi Oknum Anggota Polres Bogor EG NRP 85020076, keluarganya dan para pelaku lainnya ini serta .

Dan mohon kepada Jaksa Agung Republik Indonesia agar memerintahkan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI agar memeriksa dan membuka kembali persidangan ini agar Oknum Polres Bogor sebagai Terdakwa Kasus Kekerasan terhadap Anak dapat dihukum sesuai perbuatannya.    

Salam, 

Farid Mu'adz, Orang tua korban, 

Advokat

INSAN KARIM CENTER Sentra Konseling dan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan