Dukung KPK Tuntaskan Korupsi BLBI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


KPK Harus Terus Tuntaskan Skandal Kasus BLBI !

Sampai saat ini sulit dipercaya, tanda tanya besar terus muncul di kepala saya. Kabar tidak sedap berhembus dari Medan Merdeka Utara pada Selasa siang 9 Juli 2019. Perhatian publik tertuju pada Mahkamah Agung (MA) yang mengumumkan putusan terdakwa korupsi dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hari itu menjadi sejarah kelam bagi pemberantasan korupsi, karena untuk pertama kalinya terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK lepas dari jerat hukum di Mahkamah Agung. Kekalahan ini bukan sembarang kekalahan, karena Syafruddin Arsyad Temenggung, adalah terdakwa kasus BLBI.

Publik seperti dibawa dalam roller coaster. Setelah sebelumnya KPK menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka, kini ekspektasi publik akan penyelesaian perkara korupsi BLBI, kembali dihempaskan akibat lepasnya Syafruddin A. Temenggung akibat putusan kasasi MA. Padahal, Syafruddin A. Temenggung telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Biar bagaimanapun juga, putusan pengadilan harus kita hormati. Namun, tidak dapat dipungkiri ada hal yang mengusik hati. Mungkin tidak semua masyarakat memahami hukum secara fasih, namun sebagai warga negara kita melihat secara kasat mata seperti ada yang janggal dalam putusan ini. Setidaknya sudah tiga mekanisme peradilan yang dilalui, mulai dari praperadilan yang telah menyatakan ini perkara pidana, Pegadilan Negeri yang memvonis Syafruddin bersalah dan dihukum 13 tahun penjara, hingga pada tingkat Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan dan menambah hukuman menjadi 15 tahun penjara.

(Rangkuman Kasus Korupsi BLBI)

Upaya KPK dalam mengusut perkara korupsi BLBI sangat diapresiasi publik. Terlebih kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar yakni sekitar Rp 4,58 triliun. Sehingga, langkah KPK yang terus berupaya mengembalikan kerugian negara, sudah sepatutnya didukung semua pihak.

Meskipun Mahkamah Agung telah mengetuk palu dan melepaskan Syafruddin A. Tumenggung, KPK harus terus menuntaskan proses hukum dugaan korupsi BLBI yang dilakukan oleh Sjamsul dan Itjih Nursalim. Selain itu, publik juga mendorong pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terhadap majelis hakim yang memutus perkara tersebut di tingkat kasasi. Keresahan dan dugaan-dugaan tentang adanya pelanggaran oleh majelis hakim yang memutus, harus dijawab melalui temuan maupun rekomendasi pemeriksaan.

Untuk itu, kami mendesak agar:

  1.  Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mengusut tuntas perkara yang melibatkan dua tersangka lainnya, yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, maupun pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara BLBI ini sembari mengupayakan pemulihan kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun.
  2. Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengambil langkah peninjauan kembali atas putusan lepas dari Mahkamah Agung di tingkat kasasi.
  3. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa Hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Temenggung. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka Hakim tersebut harus dijatuhi hukuman

Indonesia Corruption Watch