Kemenangan

Usut dan Batalkan Pengadaan Mobil Baru untuk Menteri, Pejabat Negara dan Mantan Presiden dan Wapres RI

Petisi ini membuat perubahan dengan 97 pendukung!


Kepada Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Saat ini menteri dan pejabat negara telah dibekali dengan mobil Camry dan Toyota Crown Royal Salon dimana masih dapat beroperasi dengan baik untuk digunakan oleh Menteri dan Pejabat Negara Kabinet 2014-2019.

2. Usulan pengadaan mobil baru oleh Sekretariat negara dimana baru diusulkan pada bulan Mei 2014 terkesan dipaksakan, mengada-ngada dan pemborosan serta tidak mempertimbangkan asas Good Governance yaitu salah satu nya adalah tidak membuat perencanaan dengan baik serta tidak memegang asas penghematan dan efisiensi

3. Persetujuan usulan pengadaan mobil baru dengan DPR dan Kementerian Keuangan menunjukkan DPR dan Kementerian Keuangan tidak cermat, tidak simpatik dan tidak prioritasi. APBN 2014 mengalami defisit, akan tetapi Kementerian keuangan malah memberikan tambahan untuk pengeluaran negara pada program yang tidak prioritas. Selain itu pengadaan mobil baru “mewah” menunjukkan sikap DPR yang tidak simpati pada penderitaan rakyat akibat kelangkaan BBM dan beban hidup yang semakin tinggi. Seketariat Negara juga tidak mencerminkan sikap kenegarawanan dengan mengusulkan program yang tidak prioritas dan berbiaya besar akan tetapi tidak menginginkan penghapusan subsidi.

4. Proses pelelangan pengadaan mobil baru dengan menggunakan sistem pascakualifikasi menunjukkan bahwa Sekretariat negara terburu-buru untuk segera memiliki mobil baru sebelum pemerintahan SBY berakhir dan dengan terjadinya lelang ulang serta ditetapkannya PT. Mercedes Benz Indonesia sebagai pemenang disinyalir terjadi usaha mengarahkan pemenang dan terjadinya penunjukkan langsung (karena lelang ulang jika hanya satu peserta yang lulus maka dapat dilakukan penunjukkan langsung) sehingga disinyalir kemungkinan terjadi rekayasa lelang, KKN, atau ketidakprofesionalan dalam membuat dokumen pengadaan.

5. Bahwa APBN adalah sumbangan keringat rakyat lewat pajak yang harus dipertanggungjawabkan sebesar-besar manfaatnya bagi rakyat. Bukan segelintir birokrat dan politisi yang kebetulan diberi mandat rakyat untuk mengelolanya.

 

Dengan latar belakang tersebut, kami memohon kepada Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk :

1. Mengusut proses usulan pengadaan mobil baru untuk Menteri, Pejabat Negara dan Mantan Presiden dan Wapres RI

2. Mengusut proses persetujuan dengan DPR dan Kementerian Keuangan usulan pengadaan mobil baru untuk Menteri, Pejabat Negara dan Mantan Presiden dan Wapres RI

3. Mengusut proses lelang pengadaan pengadaan mobil baru untuk Menteri, Pejabat Negara dan Mantan Presiden dan Wapres RI

4. Membatalkan kontrak pengadaan mobil baru untuk Menteri, Pejabat Negara dan Mantan Presiden dan Wapres RI

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

 

a.n. kawalmenteri.org



Hari ini: Kawal mengandalkanmu

Kawal Menteri membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi: Usut dan Batalkan Pengadaan Mobil Baru untuk Menteri, Pejabat Negara dan Mantan Presiden dan Wapres RI". Bergabunglah dengan Kawal dan 96 pendukung lainnya hari ini.