Mosi Tidak Percaya Terhadap Proses Pembentukan HMJ IPOL

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Saat ini siap diadakannya Musyawarah Komisariat (Muskom) Himapol (Himpunan mahasiswa politik) yang dimana telah dibentuknya panitia persiapan pembentukan hmj ilpol akan tetapi tanpa melibatkan elemen angkatan 19, hanya melibatkan angkatan 18 saja dan itu pun hanya segelintir. Pembentukan panitia muskom ini, dalam SK yang ada ini telah adanya pertemuan di tanggal 13 Desember, tetapi tidak adanya pelibatan elemen mahasiswa ilmu politik terutama komisariat mahasiswa (kosma) yang menjadi representatif di setiap kelasnya.

Padahal sudah jelas dalam SK Dirjen No 4961 Tahun 2016 tentang "Penetapan pedoman umum organisasi kemahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam" menyoal kriteria panitia itu harus melibatkan unsur perwakilan komisariat mahasiswa pada masing-masing kelas, permasalahan sebelumnya adalah kepanitiaan yang ada kurang memenuhi syarat di minimal semester karena angkatan 19 belum semester IV maka disepakati akan ditangguhkan sampai di bulan Februari 2021 untuk muskom, tapi mengapa sekarang dipercepat dan tanpa ada komunikasi dengan kepanitiaan sebelumnya (atau dalam hal ini unsur angkatan 19) dan belum lagi adanya pelibatan jurusan lain dalam struktur kepanitiaan menjadi pertanyaan mengenai landasan hukum yang dipakai dan apakah ada krisis kepercayaan terhadap SDM yang ada di ilmu politik dalam hal menyiapkan momentum muskom ini sehingga dipandang perlu menggunakan komponen dari jurusan lain (?).

Surat delegasi kepanitiaan juga yang dipakai untuk kebutuhan MUSMA-F bukan surat delegasi khusus untuk MUSKOM-IPOL (bisa dilihat pada SK SEMA FISIP Nomor : 26/SEMA-FISIP/SK/XII/2020, bagian mengingat, poin 14-16). Hal ini patut dipertanyakan kenapa memaksakan surat delegasi musyawarah tingkat fakultas untuk musyawarah tingkat jurusan dan hal tersebut pula tidak diketahui oleh pihak jurusan ilmu politik atau dalam hal ini tidak adanya koordinasi dengan lembaga terkait yang akan menaungi himapol UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mengenai sosialisasi juga dikeluhkan oleh banyak mahasiswa di ilmu politik baik dari Angkatan 18,19, bahkan 20. Karena di grup forum kosma juga tidak ada pembahasan mengenai muskom sehingga kosma-kosma tidak bisa meneruskan informasi ke grup kelas masing-masing. Jika sosialisasi saja minim bagaimana bisa membentuk student government dengan prinsip-prinsip demokratis (?).

Maka dari itu, dengan cacat proseduralnya muskom ini, dengan kurangnya transparansi soal pembentukan ini, perlu kita kritisi bersama dan perlu digugat dan menyatakan sikap tidak percaya terhadap kepanitiaan muskom ini. Dengan cacatnya prosedural yang ada, penggunaan prodak hukum yang tidak jelas, dan tidak dihadirkannya kepanitiaan yang telah dibentuk sebelum adanya PBAK, maka dari itu dengan ini menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap SEMA-F beserta adhoc muskom HMJ Ilpol.