Petition Closed
Petitioning Ketua DPR RI @MA_DPR

Bikin Laporan kepada Publik tentang Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri


Berbagai kegiatan yang disebut “kunjungan-kerja” ke luar negeri oleh anggota DPR selama beberapa tahun terakhir ini telah lama ditengarai masyarakat sebagai kegiatan pemborosan sia-sia dan merugikan uang negara.

Dengan dalih melakukan “studi-banding,” kegiatan itu juga dinilai sebagai kedok untuk melampiaskan hasrat melancong dari para anggota dewan. Dengan cara gratis, pelancongan itu dibiayai uang negara dalam jumlah yang besar.

Tak begitu jelas apa signifikansinya, masalah-masalah apa saja yang distudi, serta apa relevansinya bagi tugas pokok DPR, hasil kegiatan kunjungan-kunjungan itu pun selama ini juga tak pernah dilaporkan secara transparan kepada publik.

Ini tentu saja makin menimbulkan tanda tanya bahwa kegiatan itu memang tidak penting-penting amat.

Sebagai ilustrasi, pada bulan Agustus lalu tiga rombongan anggota DPR lagi-lagi melakukan kunjungan ke empat negara. Rombangan pertama pergi ke Brazil dan Mexico, kabarnya untuk studi tentang desa.

Rombongan kedua berangkat ke Denmark. Dan rombongan ketiga bertandang ke Turki. Dua rombongan terakhir konon mempunyai misi untuk investigasi dalam rangka rencana penggantian lambang Palang Merah Indonesia. Tidak jelas apa pula alasannya mengapa harus diganti.

Tiga acara kunjungan kerja yang paling mutakhir ini sebenarnya merupakan rangkaian dari belasan – kalau bukan puluhan – kegiatan serupa pada waktu-waktu sebelumnya. DPR misalnya pernah mengirim rombongan-rombongan lain ke Jerman, ke Prancis, juga Italia. Rombongan lain dikirim ke Yunani untuk studi tentang etika. Yang lain lagi bahkan ke sebuah kapal perang milik Amerika, Reuben James, di lepas pantai Pasifik.

Tetapi seperti tiga kunjungan Agustus lalu itu, kunjungan-kunjungan sebelumnya inipun tak jelas tujuan maupun manfaatnya.

Beberapa kali masyarakat sudah meminta agar kunjungan kerja itu dilaporkan kepada publik secara transparan dan terbuka. Tapi selalu saja Ketua DPR, Marzuki Ali, menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan.

Belakangan, Marzuki Ali malah mengatakan bahwa desakan masyarakat itu sebagai tuntutan yang bikin kesal. “Kenapa sih ribut melulu. Pemerintah lebih sering bikin kunjungan ke luar negeri. Biayanya malah puluhan milyar setiap kunjungan. Mengapa mereka tidak diributkan?”

Apapun kilah Marzuki Ali, dia tidak bisa mengabaikan hak masyarakat untuk tahu.
Mari tanda-tangani petisi ini agar dia membuat laporan yang lengkap, jelas, dan masuk akal mengapa berbagai macam kunjungan kerja ke luar negeri itu harus dilakukan. Berapa biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh negara. Dan apa saja hasilnya.

 

Letter to
Ketua DPR RI @MA_DPR
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Ketua DPR RI @MA_DPR.

----------------
Bikin Laporan kepada Publik tentang Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri

Berbagai kegiatan yang disebut “kunjungan-kerja” ke luar negeri oleh anggota DPR selama beberapa tahun terakhir ini telah lama ditengarai masyarakat sebagai kegiatan pemborosan sia-sia dan merugikan uang negara.
Dengan dalih melakukan “studi-banding,” kegiatan itu juga dinilai sebagai kedok untuk melampiaskan hasrat melancong dari para anggota dewan. Dengan cara gratis, pelancongan itu dibiayai uang negara dalam jumlah yang besar.
Tak begitu jelas apa signifikansinya, masalah-masalah apa saja yang distudi, serta apa relevansinya bagi tugas pokok DPR, hasil kegiatan kunjungan-kunjungan itu pun selama ini juga tak pernah dilaporkan secara transparan kepada publik.
Ini tentu saja makin menimbulkan tanda tanya bahwa kegiatan itu memang tidak penting-penting amat.
Sebagai ilustrasi, pada bulan Agustus lalu tiga rombongan anggota DPR lagi-lagi melakukan kunjungan ke empat negara. Rombangan pertama pergi ke Brazil dan Mexico, kabarnya untuk studi tentang desa.
Rombongan kedua berangkat ke Denmark. Dan rombongan ketiga bertandang ke Turki. Dua rombongan terakhir konon mempunyai misi untuk investigasi dalam rangka rencana penggantian lambang Palang Merah Indonesia. Tidak jelas apa pula alasannya mengapa harus diganti.
Tiga acara kunjungan kerja yang paling mutakhir ini sebenarnya merupakan rangkaian dari belasan – kalau bukan puluhan – kegiatan serupa pada waktu-waktu sebelumnya. DPR misalnya pernah mengirim rombongan-rombongan lain ke Jerman, ke Prancis, juga Italia. Rombongan lain dikirim ke Yunani untuk studi tentang etika. Yang lain lagi bahkan ke sebuah kapal perang milik Amerika, Reuben James, di lepas pantai Pasifik.
Tetapi seperti tiga kunjungan Agustus lalu itu, kunjungan-kunjungan sebelumnya inipun tak jelas tujuan maupun manfaatnya.
Beberapa kali masyarakat sudah meminta agar kunjungan kerja itu dilaporkan kepada publik secara transparan dan terbuka. Tapi selalu saja Ketua DPR, Marzuki Ali, menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan.
Belakangan, Marzuki Ali malah mengatakan bahwa desakan masyarakat itu sebagai tuntutan yang bikin kesal. “Kenapa sih ribut melulu. Pemerintah lebih sering bikin kunjungan ke luar negeri. Biayanya malah puluhan milyar setiap kunjungan. Mengapa mereka tidak diributkan?”
Apapun kilah Marzuki Ali, dia tidak bisa mengabaikan hak masyarakat untuk tahu.
Mari tanda-tangani petisi ini agar dia membuat laporan yang lengkap, jelas, dan masuk akal mengapa berbagai macam kunjungan kerja ke luar negeri itu harus dilakukan. Berapa biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh negara. Dan apa saja hasilnya.

Petitioner: Fadjroel Rachman @fadjroeL


----------------

Salam,