Hentikan dagelan politik mengulur pembahasan RUU Kekerasan Seksual, jangan lindungi pelaku

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Setiap tahun angka kekerasan seksual terus meningkat, ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu. Sedikit kasus yg bisa diproses hingga pengadilan, dan sedikit lagi  yang benar2 memberi rasa keadilan buat korban. Sedang pelaku lebih banyak yang bebas berkeliaran tanpa ada hukum yg bisa menjerat.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bermaksud memberi terobosan payung hukum perlindungan bagi korban. Pembahasannya sudah ditunggu2 masyarakat sejak diajukannya RUU tersebut ke DPR 2016 silam.

Namun, tepat pada senin 26 Agustus 2019 saat dijadualkan Sidang Pertama di Panja Komisi 8 DPR, hanya 3 dari 26 anggota panja yang hadir. Dari 3 yang hadir, hanya 1 pimpinan panja dari 5 pimpinan yang hadir. Sementara ketua Panja tidak tampak batang hidungnya.

Sidang yg menurut jadual mulai jam 2 juga molor dari jadual dan berakhir tanpa membahas satu pasal pun. Seperti basa basi saja untuk mengulur waktu hingga habis periode DPR, sehingga RUU gagal disahkan. 

Apa yg terjadi hari senin di sidang pertama yg dinanti2kan tak lebih dagelan politik yg tdk lucu dan sangat merendahkan korban dan masyarakat yang bekerja selama ini untuk memperjuangkan hak2 korban.

Intinya, tidak tampak ada keseriusan dan kepedulian DPR khususnya Panja Komisi 8 untuk memperjuangkan nasib korban dan sikap ketidakpedulian ini sangat menguntungkan pelaku. 

Jadi, sebenarnya DPR yg terhormat, anda bekerja buat siapa? Siapa yg anda lindungi? korban atau penjahat seksual???