Petition Closed

Saya Imam Shofwan, ketua Yayasan Pantau, lembaga yang punya misi memajukan mutu jurnalisme Indonesia. Sebagai wartawan saya merasa malu dan prihatin sekali dengan pemilik-pemilik media yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri menggunakan media milik mereka untuk mendukung pasangan capres dan cawapres yang akan maju Juli mendatang.

Sesaat setelah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Jokowi-JK, Dahlan Iskan, pemilik group media Jawa Pos, di depan kamera menyatakan akan menggunakan media yang dia punya untuk kampanye pasangan yang dia dukung. Sebelumnya, Surya Paloh, pemilik Media Group, mengatakan, “mau pakai apalagi (untuk kampanye) kalau tidak media yang dia miliki.”

Di kubu pendukung Prabowo-Hatta. Group Bakrie lebih parah lagi, tak hanya menggunakan medianya untuk kampanye. Aninda Ardiyansyah Bakrie, CEO Tv One dan Viva.co.id, memecat wartawan yang menurunkan iklan pasangan Jokowi-JK. Dia menyebut wartawan-wartawan tersebut penyusup. Tak hanya itu, kelompok ini, juga bikin tabloid gelap Obor Rakyat dan menggunakan isu etnis dan agama untuk menjelekkan pasangan lawan.

Para pemilik media ini benar-benar telah mempertaruhkan bisnis media mereka. Ia tak hanya merusak kualitas informasi yang diterima warga namun juga merusak kepercayaan narasumber terhadap media mereka. Lebih jauh, mereka merusak idealisme wartawan- wartawan muda. Banyak keluhan dari wartawan-wartawan muda yang kesulitan menembus narasumber dari kelompok lain. Mereka tak lagi dipercaya bisa independen.

Secara pribadi ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar jurnalisme yang diajarkan Yayasan Pantau: Dimana loyalitas tertinggi wartawan adalah untuk warga dan wajib bagi mereka untuk jadi pemantau penguasa. Lebih dari itu, Independensi wajib dijunjung tinggi semua wartawan. Nilai-nilai luhur jurnalisme ini kian susah diajarkan karena media-media membubuhi tayangan berita mereka dengan racun partisan para pemiliknya.

Saya mengajak, semua fihak yang ingin media Indonesia yang bermutu tinggi, untuk meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers supaya tidak diam saja melihat fenomena ini dan memanggil para pemilik media yang partisan untuk memberi teguran dan sanksi. Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan wartawan dan saat ini kualitas itu sedang turun rendah sekali.

Letter to
Ketua Dewan Pers
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Saya Imam Shofwan, ketua Yayasan Pantau, lembaga yang punya misi memajukan mutu jurnalisme Indonesia. Sebagai wartawan saya merasa malu dan prihatin sekali dengan pemilik-pemilik media yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri menggunakan media milik mereka untuk mendukung pasangan capres dan cawapres yang akan maju Juli mendatang.

Sesaat setelah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Jokowi-JK, Dahlan Iskan, pemilik group media Jawa Pos, di depan kamera menyatakan akan menggunakan media yang dia punya untuk kampanye pasangan yang dia dukung. Sebelumnya, Surya Paloh, pemilik Media Group, mengatakan, “mau pakai apalagi (untuk kampanye) kalau tidak media yang dia miliki.”

Di kubu pendukung Prabowo-Hatta. Group Bakrie lebih parah lagi, tak hanya menggunakan medianya untuk kampanye. Aninda Ardiyansyah Bakrie, CEO Tv One dan Viva.co.id, memecat wartawan yang menurunkan iklan pasangan Jokowi-JK. Dia menyebut wartawan-wartawan tersebut penyusup. Tak hanya itu, kelompok ini, juga bikin tabloid gelap Obor Rakyat dan menggunakan isu etnis dan agama untuk menjelekkan pasangan lawan.

Para pemilik media ini benar-benar telah mempertaruhkan bisnis media mereka. Ia tak hanya merusak kualitas informasi yang diterima warga namun juga merusak kepercayaan narasumber terhadap media mereka. Lebih jauh, mereka merusak idealisme wartawan- wartawan muda. Banyak keluhan dari wartawan-wartawan muda yang kesulitan menembus narasumber dari kelompok lain. Mereka tak lagi dipercaya bisa independen.

Secara pribadi ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar jurnalisme yang diajarkan Yayasan Pantau: Dimana loyalitas tertinggi wartawan adalah untuk warga dan wajib bagi mereka untuk jadi pemantau penguasa. Lebih dari itu, Independensi wajib dijunjung tinggi semua wartawan. Nilai-nilai luhur jurnalisme ini kian susah diajarkan karena media-media membubuhi tayangan berita mereka dengan racun partisan para pemiliknya.

Saya mengajak, semua fihak yang ingin media Indonesia yang bermutu tinggi, untuk meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers supaya tidak diam saja melihat fenomena ini dan memanggil para pemilik media yang partisan untuk memberi teguran dan sanksi. Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan wartawan dan saat ini kualitas itu sedang turun rendah sekali.