Usut dalang penolakan APBD-MALUT TAHUN 2018 oleh KEMENDAGRI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Permasalahan yang di hadapai provinsi maluku utara dalam hal pengelolaan pemerintahan suda berada pada fase kritis, mulai dari beban utang ke pihak ketiga yang terus meningkat ditambah lagi proses penyusunan APBD-P yang di tolak oleh KEMENTRIAN DALAM negeri Hal ini semakin mengokohkan buruknya pengelolaan pemerintahan di MALUKU utara untuk itu kami memintah kepada:

1. Meminta kepada KPK untuk mengusut kasus utang kepada pihak 3 yang tiap tahun semakin meningkat di pemerintahan provinsi Maluku utara

2. Meminta kepada KPK RI untuk memproses kasus pemberian 27 IUP karna pablik maluku utara nenduga adanya suaup dibalik pemberian izin dimaksud. 

3. Meminta kepada kejaksaan MALUT memproses dugaan perubahan APBD 2016-2017-2018.

4.Meminta kepada DPRD prov Maluku Utara menginfestugasi penyebab Penolakan APBD-P tahun 2018 oleh kemendagri



Hari ini: Tri rizki mengandalkanmu

Tri rizki Alfatih membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI: Usut dalang penolakan APBD-MALUT TAHUN 2018 oleh KEMENDAGRI". Bergabunglah dengan Tri rizki dan 7 pendukung lainnya hari ini.