Ubah Struktur APBN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Berkurung dalam rumah tidak boleh hanya habiskan makanan, dan menyebabkan perhatian berkurang. Dampak serangan wabah virus corona ini harus segera difikirkan untuk segera diatasi.

Teman saya warga negara Indonesia bernama M. Ichsan Loulembah telah menuliskan pokok-pokok pikiran yang bagus untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga pembuat Undang-Undang yakni DPR-RI.

Agar semakin bergaung dan mendapat dukungan maka saya sebagai warga negara Indonesia lainnya memutuskan untuk memulai petisi online ini untuk kiranya minta dukungan semua pihak atas pokok-pokok pikiran saudara M. Ichsan Loulembah. 

Begini bunyi petisi itu :

Semua hotel milik BUMN, BUMD, Yayasan, Pemda yang dikerjasamakan, dll, diseluruh negeri bisa jadi rumah sakit darurat Covid-19. Setelah itu kelola dokter dan paramedik sebaik-baiknya. Termasuk yang sudah pensiun.

Dalam waktu 2-3 bulan, potong semua tunjangan jabatan aparatur negara hingga eselon II dan sederajat. Demikian pula bagi pengurus BUMN hingga manajer madya.

Lalu bekukan semua jenis anggaran pertemuan teknis, seminar, rapat kerja, rapat koordinasi, lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi dan meeting group hingga Desember 2020. Anggarannya pindahkan ke anggaran berkode: Corona 2020.

DPR segera bekerja, jangan hanya menonton pemerintah saja. Bikin rencana darurat, segera rapat (virtual/online juga boleh). Rombak postur anggaran secara radikal. Dan ini harus segera dilakukan.

Proyek-proyek infrastruktur besar ditunda hingga tahun depan. Hanya yang terkait dengan kesehatan, pertanian dan pendidikan yang diprioritaskan. Sektor-sektor lain dipindahkan ke tahun anggaran 2021.

Semua jenis pengetatan itu salah satunya agar ada dana untuk Bantuan Langsung Tunai 2-3 bulan bagi penganguran, pekerja informal, buruh, petani, hingga guru.

Uang itu tidak akan hangus karena pasti akan dibelanjakan serta masuk ke pajak. Bantalan sosial ini akan dibutuhkan saat situasi krisis. Tentu penyalurannya tetap dikawal komponen masyarakat secara kritis.

Jika pemerintah pusat merasa terlampau berat bebannya, bisa didesentralisasikan beberapa hal. Agar pusat berbagi beban ke daerah dan tidak jadi sasaran kemarahan sendirian.

Kira-kira demikianlah pandangan awam saya tentang penanganan krisis pada negara demokratis-desentralistik seperti kita.

Salam dan Hormat kami,

 

M. Ichsan Loulembah

Didukung dan dituliskan kembali oleh saya warga negara Indonesia, Iwan Samariansyah.