Tolak RUU P-KS

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Belakangan, kelompok masyarakat tertentu ramai dalam perbincangan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang biasa disebut RUU P-KS ini, alih-alih bertujuan sebagai pelindung korban perkosaan akan tetapi justru RUU ini menimbulkan polemik baru atas ketidaktulusan niat yang tercantum dalam RUU yang satu ini. Tuntutan yang bersliweran di publik, seolah-olah tampak terkesan menjadi pahlawan ditengah-tengah kasus perkosaan yang begitu menyeruak. Padahal, RUU ini sangat bermasalah bahkan pada tataran definisinya yang mengandung unsur Sexual Consent (Persetuan Seksual) di dalamnya, namun bukan berarti rakyat menolak dan menyalahkan adanya persetujuan (consent), melainkan paradigma persetujuan seksual yang dibangun dalam RUU ini.
Selain itu, hingga hari ini tidak ada definisi yang jelas mengenai definisi sexual consent yang khas barat ini, jadi sah-sah saja jika kalangan masyarakat agamis menilai RUU P-KS sangat sarat penyimpangan moral, dimana definisi kekerasan dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang terjadi apabila ada paksaan, maknanya apabila aktivitas seksual tertentu tidak terdapat paksaan tertentu maka hal ini tidak dilarang. Oleh karenanya, kami selaku aliansi pergerakan mahasiswa yang peduli terhadap isu kejahatan seksual ini, menolak keras RUU yang satu ini, atau setidaknya dilakukan perubahan yang mendasar hingga seluruh komponen-komponen yang terhimpun dalam kejahatan seksual dari berbagai perspektif terutama yang mengandung unsur moral seperti agama harus diikutsertakan dalam perumusannya.
Adapun kritik terperinci kami kepada RUU P-KS yaitu:
• Persoalan nama RUU, terkait definisi kekerasan seksual hingga cakupan jenis kekerasan seksual yang berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, agama, dan budaya ketimuran.
• Landasan peraturan didasari prinsip feminisme dan kesetaraan gender yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
• Tidak menyoal masalah pencegahan
• Terdapat pembedaan antara jenis kelemin atau sex dan orientasi seksual atau gender, padahal di indonesia hanya meyakini sex atau jenis kelamin siapapun yang lahir ketika dia laki-laki maka pendidikan di negara ini akan mendorong ia menjadi laki-laki dan sebaliknya.
• Dalam RUU ini terdapat kalimat pemaksaan pelacuran, tetapi tidak menjelaskan apa hukum pelacuran itu sendiri dan apa hukum bagi pelaku pelacuran, serta apa hukum pelaku pelacuran kalau tidak dilakukan dengan pemaksaan, begitu juga terkait aborsi.
• Dalam RUU ini tidak menjelaskan apa hukum penyimpangan seksual apa itu seksual dan apa itu hukum bagi pelaku sodomi,
• RUU ini dibangun di atas filsafat bahwa kekerasan seksual hanya dilakukan oleh pria dan kaca mata ini adalah kacamata feminis, padahal faktanya lelaki pun bisa menjadi objek kekerasan seksual.
• RUU ini dibangun terkesan diatas cara pandang bahwa agama sumber diskriminasi perempuan sehingga ada kekhawatiran bahwa RUU ini tidak memasukkan pertimbangan agama.
• RUU ini akan berdampak pada UU yang sifatnya lebih lama lagi, yang tidak menutup kemungkinan diubah dengan filsafat yang sama, yaitu ada potensi pengubahan pada UU Perkawinan, UU-Perlindungan Anak, UU-KDRT, UU-Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, KUHAP.
Selain itu UU No 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Atas dasar peraturan ini RUU ini dinilai bermasaah dalam peninjauannya karena:
• Dari sisi asas kejelasan tujuan RUU ini tidak memberikan tujuan lain yang menyangkut liberalisasi hak-hak seksual yang justru kontra produktif dengan tujuan awal untuk menghapuskan kekerasa atau kejahatan seksual.
• Ditinjau dari asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebaiknya tidak boleh ada kewenangan bagi lembaga lain seperti Komnas Perempuan dalam melakukan pendampingan dan edukasi bahkan membuat materi edukasi, karena ini semua wewenang dari keementrian sebagai pelaku teknis presiden.
• Soal pelaksanaan asas, RUU ini tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan falsafah negara Indonesia, serta sangat kontraproduktif baik secaraa sosiologis, filosofis, maupun yuridis.
• Soal asas kejelasan rumusan, banyak terdapat kata yang multi tafsir.
• Soal asas keterbukaan, tidak boleh ada kewenangan bagi lembaga lain, selain apa yang telah ditetapkan, yaitu kementrian selaku pelaksana teknis presiden untuk menjadi pelaksana RUU ini.
Dengan demikian, petisi ini dibuat untuk ketertiban moral serta pelurusan niat dari penganggulangan kasus perkosaan di Indonesia. Oleh karenanya, mohon berkenan partisipasi seluruh mahasiswa/i dan masayarakat seluruh Indonesia serta pemerintah mendukung petisi ini sebagai langkah yang akan menjaga baik nilai-nilai moral yang berbasis pada agama agar tetap hidup sebagai salah satu elemen penting bangsa Indonesia yang tercantum dalam Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kami sebagai perwakilan suara yang mendukung penolakan terhadap substansi RUU ini merasakan bahwa RUU ini merupakan langkah yang buruk bagi kemajuan moral bangsa, jadi kami menginginkan adanya kesamaan pandangan bersama pada masyarakat lainnya yang telah terkontaminasi pikirannyaoleh harapan-harapan indah atas RUU yang problematik ini.