Tolak DPR RI bahas RUU Cipta kerja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


TOLAK DPR RI BAHAS RUU CIPTA KERJA

RUU Cipta Kerja telah menjadi semacam obsesi bagi Presiden Joko Widodo bahkan sejak kampanye Pilpres yang lalu, dan begitu konsolidasi Kabinet Indonesia Maju terlaksana maka gagasan pembuatan rancangan undang-undang/RUU yang memakai metode Omnibus Law dikerjakan. Dan bahkan sekarang RUU tersebut sudah dalam tahap pembahasan di DPR RI. Kesigapan DPR RI dan Pemerintah dalam kondisi normal, pantaslah mendapatkan jempol. Namun dalam situasi tidak normal seperti pada saat ini dimana perhatian dan segenap daya upaya sedang diarahkan pada penanganan Wabah COVID-19, tindakan Pemerintah bersama DPR RI adalah aneh bin langka.
Bahwa tumpang tindih aturan perundangan di negeri kita macam rimba raya, tidak ada seorangpun yang membantahnya. Bahwa birokratisasi atas segala macam perijinan begitu menjengkelkan (lama/rumit/mahal), itulah adalah fakta yang dikeluhkan oleh para pebisnis baik domestk maupun asing yang ingin berinvestasi di negeri kita. Bahwa kedua sumbat botol tersebut perlu dienyahkan, kami setuju dan sangat mendukung. Bahwa hal itu salah satunya dapat dicapai dengan membuat UU menggunakan metode omnibus law, kami melihat ada kebenaran disana. Namun demikian KAMI MENOLAK RUU CIPTA KERJA DIBAHAS SEKARANG, oleh karena beberapa argumentasi berikut ini:
Segala daya upaya sedang diarahkan untuk mengatasi wabah covid-19, dan itu bukan hanya domain pemerintah namun juga kami rakyat Indonesia yang sangat berkepentingan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja yang aspiratif dan terbuka;
Situasi pelemahan ekonomi dunia karena perang dagang RRT dan USA, dan semakin parah karena wabah covid-19 adalah kondisi yang melemahkan investasi lokal/regional/global (baik saat ini maupun beberapa saat nanti). Hilanglah urgensi/kemendesakan pembahasan RUU Cipta Kerja,
Bahwa hambatan kelancaran investasi adalah birokratisasi atas perijinan, adalah fakta tak terbantahkan. Rezim demokrasi menggantikan rezim otoritasian sejak 1998, dan sejak itu reformasi birokrasi diwacanakan namun ternyata menjadi mantra kosong tanpa makna. Dari pada pemerintah menyibukkan diri membahas RUU Cipta Kerja yang legitimasi publiknya rendah, dalam kesempatan ini sesungguhnya pemerintah dapat menggerakkan reformasi birokrasi dengan segenap resiko dan kesungguhan dengan indikator-hasil yang bisa diukur oleh kami rakyat Indoesia sebagai tuan yang harus terlayani oleh birokrasi pemerintahan;
Kami menolak trade-off antara reformasi birokrasi dengan pengaturan ketenaga-kerjaan yang menekan aspirasi kaum pekerja, karena bukan kami yang harus ditekan melainkan birokrasi pemerintahanlah yang harus disehatkan;
Kami menolak berbagai kemudahan bagi pengusaha pada sektor bisnis tertentu yang asimetris dengan pengusaha sektor bisnis lain, misalnya perpanjangan otomatis ijin tambang lima tahun sebelum ijin dimaksud habis. Atau isu lingkungan hidup, yang memang perlu penyederhanaan namun dengan tetap dilaksanakan secara hati-hati dan penuh kewaspadaan terhadap agenda-agenda gelap;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas dan juga kami ikuti penyusunan draft RUU yang tertutup dan hanya melibatkan elit bisnis tertentu, tidak heran khalayak umum menilai penyusunan RUU Cipta Kerja ini penuh muslihat dan konspiratif untuk kepentingan kalangan tertentu saja. Pengambilan keputusan yang super cepat untuk pembahasan di DPR RI, dan saat ini mulai berproses membuat rakyat membayangkan adanya semacam maling ayam yang sedang mengendap-endap di keremangan senja.

HANYA SATU KATA: TOLAK !!!
BILA PEMERINTAH BIJAK: TARIK !!!

TOLAK DPR RI BAHAS RUU CIPTA KERJA

RUU Cipta Kerja telah menjadi semacam obsesi bagi Presiden Joko Widodo bahkan sejak kampanye Pilpres yang lalu, dan begitu konsolidasi Kabinet Indonesia Maju terlaksana maka gagasan pembuatan rancangan undang-undang/RUU yang memakai metode Omnibus Law dikerjakan. Dan bahkan sekarang RUU tersebut sudah dalam tahap pembahasan di DPR RI. Kesigapan DPR RI dan Pemerintah dalam kondisi normal, pantaslah mendapatkan jempol. Namun dalam situasi tidak normal seperti pada saat ini dimana perhatian dan segenap daya upaya sedang diarahkan pada penanganan Wabah COVID-19, tindakan Pemerintah bersama DPR RI adalah aneh bin langka.
Bahwa tumpang tindih aturan perundangan di negeri kita macam rimba raya, tidak ada seorangpun yang membantahnya. Bahwa birokratisasi atas segala macam perijinan begitu menjengkelkan (lama/rumit/mahal), itulah adalah fakta yang dikeluhkan oleh para pebisnis baik domestk maupun asing yang ingin berinvestasi di negeri kita. Bahwa kedua sumbat botol tersebut perlu dienyahkan, kami setuju dan sangat mendukung. Bahwa hal itu salah satunya dapat dicapai dengan membuat UU menggunakan metode omnibus law, kami melihat ada kebenaran disana. Namun demikian KAMI MENOLAK RUU CIPTA KERJA DIBAHAS SEKARANG, oleh karena beberapa argumentasi berikut ini:
Segala daya upaya sedang diarahkan untuk mengatasi wabah covid-19, dan itu bukan hanya domain pemerintah namun juga kami rakyat Indonesia yang sangat berkepentingan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja yang aspiratif dan terbuka;
Situasi pelemahan ekonomi dunia karena perang dagang RRT dan USA, dan semakin parah karena wabah covid-19 adalah kondisi yang melemahkan investasi lokal/regional/global (baik saat ini maupun beberapa saat nanti). Hilanglah urgensi/kemendesakan pembahasan RUU Cipta Kerja,
Bahwa hambatan kelancaran investasi adalah birokratisasi atas perijinan, adalah fakta tak terbantahkan. Rezim demokrasi menggantikan rezim otoritasian sejak 1998, dan sejak itu reformasi birokrasi diwacanakan namun ternyata menjadi mantra kosong tanpa makna. Dari pada pemerintah menyibukkan diri membahas RUU Cipta Kerja yang legitimasi publiknya rendah, dalam kesempatan ini sesungguhnya pemerintah dapat menggerakkan reformasi birokrasi dengan segenap resiko dan kesungguhan dengan indikator-hasil yang bisa diukur oleh kami rakyat Indoesia sebagai tuan yang harus terlayani oleh birokrasi pemerintahan;
Kami menolak trade-off antara reformasi birokrasi dengan pengaturan ketenaga-kerjaan yang menekan aspirasi kaum pekerja, karena bukan kami yang harus ditekan melainkan birokrasi pemerintahanlah yang harus disehatkan;
Kami menolak berbagai kemudahan bagi pengusaha pada sektor bisnis tertentu yang asimetris dengan pengusaha sektor bisnis lain, misalnya perpanjangan otomatis ijin tambang lima tahun sebelum ijin dimaksud habis. Atau isu lingkungan hidup, yang memang perlu penyederhanaan namun dengan tetap dilaksanakan secara hati-hati dan penuh kewaspadaan terhadap agenda-agenda gelap;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas dan juga kami ikuti penyusunan draft RUU yang tertutup dan hanya melibatkan elit bisnis tertentu, tidak heran khalayak umum menilai penyusunan RUU Cipta Kerja ini penuh muslihat dan konspiratif untuk kepentingan kalangan tertentu saja. Pengambilan keputusan yang super cepat untuk pembahasan di DPR RI, dan saat ini mulai berproses membuat rakyat membayangkan adanya semacam maling ayam yang sedang mengendap-endap di keremangan senja.

HANYA SATU KATA: TOLAK !!!
BILA PEMERINTAH BIJAK: TARIK !!!