Tolak Anggota DPR dan Keluarga Mendapat Tes Cepat COVID-19 Tanpa Indikasi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.


Yang terhormat

Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019-2024

Ibu Puan Maharani

Bapak Azis Syamsuddin

Bapak Sufmi Dasco Ahmad

Bapak Rachmad Gobel

Bapak Muhaimin Iskandar


Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 ini, di tengah pandemi penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, masyarakat dikejutkan dengan berita bahwa semua anggota DPR dan keluarganya akan menjalani tes infeksi virus SARS-CoV-2 menggunakan rapid-test yang baru saja didatangkan oleh Pemerintah. Informasi ini dinyatakan oleh Sekretearis Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Kami masyarakat sungguh kecewa dan menyesalkan langkah ini. Menurut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke- 3 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 16 Maret 2020, pihak-pihak yang menerima tes infeksi virus SARS-CoV-2 ini adalah kategori pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), dan kontak erat risiko tinggi.

Maka jika semua anggota DPR dan keluarganya akan menjalani tes, apakah seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan bagian dari ketiga kategori tersebut?

Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan RI (update hingga 23 Maret 2020 pukul 11.00 WIB), terdapat 2.438 spesimen diterima untuk dicek melalui test PCR, test baku emas untuk mendeteksi infeksi virus SARS-CoV-2. Ditambah dengan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta saja hingga saat ini terdapat 1.491 ODP dan 757 PDP, yang diantaranya 415 ODP masih menjalani proses pemantauan dan 492 PDP masih dirawat. Jumlah total 2.248 orang PDP dan ODP ini hanya yang terdeteksi di DKI Jakarta, belum memperhitungkan daerah lain di Indonesia, dan belum termasuk jumlah orang dengan kontak erat risiko tinggi; sedangkan jumlah spesimen dari SELURUH INDONESIA baru mencapai 2.438. 

Keberadaan rapid-test virus SARS-CoV-2, walaupun tidak seakurat pemeriksaan PCR, diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan mempercepat deteksi infeksi virus SARS-CoV-2, sehingga tenaga kesehatan di lapangan dapat segera bertindak dalam menangani pasien, serta memfasilitasi surveilans untuk masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Sayangnya, jumlah rapid-test yang tersedia ini pun masih terbatas, sehingga tidak semua masyarakat yang menjadi bagian dari kategori ODP, PDP, dan kontak erat risiko tinggi telah, maupun akan segera mendapatkan tes tersebut. 

Sehingga apabila Ibu dan Bapak anggota dewan yang terhormat tidak merupakan bagian dari ketiga kategori tersebut, bukankah lebih mulia dan tepat guna jika rapid test Ibu dan Bapak Anggota DPR sekalian diarahkan untuk masyarakat yang termasuk dalam kategori PDP, ODP, dan kontak erat risiko tinggi ini?

Oleh karena poin-poin tersebut di atas, kami meminta Ibu Ketua dan Para Bapak Wakil Ketua DPR RI 2019-2024 agar MENOLAK rapid-test virus SARS-CoV-2 untuk anggota DPR dan keluarganya, serta menyalurkan rapid test tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan.

Atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih