RUU P-KS Perlu Ditunda dan Dilakukan Revisi/Bahasan Ulang dengan Ahli Lintas Disiplin Ilmu

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pembentukan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) ini bertujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pemerkosaan, praktik pelacuran secara paksa, perbudakan dan penyiksaan seksual di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik. RUU ini digagas pada akhir 2015 dan mulai mencuat ke permukaan pada 2016 setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan RUU ini sebagai respon dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun berinisial YY yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu.

Namun, polemik terhadap RUU P-KS mulai merajalela dan sangat terasa dari akhir tahun 2018. Pro dan kontra terhadap RUU P-KS hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pasal-pasal yang ada di dalamnya yang malah dianggap melenceng oleh beberapa kalangan. Bahkan sebuah petisi sudah pernah dibuat melalui platform change.org yang mendukung RUU P-KS telah mencapai lebih dari 265.000 tanda tangan. Pada saat yang bersamaan, petisi tandingan yang menolak RUU ini untuk disahkan pun telah mendekati angka 162.000 tanda tangan sejak akhir Januari yang lalu.

Pihak yang mendukung RUU P-KS ini berpendapat bahwa filosofi mendasar dari konsep kekerasan seksual atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah perlindungan korban. Siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual (anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, laki-laki dewasa) adalah korban yang harus dilindungi karena perbuatan pelaku adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pemenuhan hak korban adalah hal utama yang menjiwai setiap rumusan pasal di dalamnya. Namun, pihak yang kontra mengatakan bahwa definisi kekerasan seksual menggarisbawahi bahwa kekerasan tersebut terjadi karena relasi kuasa dan relasi gender serta digaris bawahi oleh kata-kata consent (persetujuan). Artinya, filosofi mendasar dari konsep kekerasan seksual atau RUU P-KS ini bukan pada baik/halal atau buruk/haramnya suatu perilaku seksual, tetapi pada suka atau tidak sukanya (persetujuan) si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Saat ini belum ada UU yang mengatur permasalahan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif. Hadirnya RUU P-KS digadang - gadang menjadi solusi. Namun, masih terdapat kata - kata yang perlu ditinjau ulang agar tidak bias nantinya, pasal - pasal yang belum jelas dasarnya dan sanksi yang tidak pro terhadap perempuan. Oleh sebab itu, Forum Perempuan BEM Seluruh Indonesia menuntut untuk dilakukan kajian ulang dengan para ahli lintas disiplin ilmu terkait definisi  ataupun kata - kata yang multi tafsir dan beberapa pasal-pasal karet, yaitu pasal 12, 15, 18, dan 19 atau dengan kata lain penundaan pengesahan RUU P-KS ini.