10.000 Petisi Revisi UU 1 1970 tentang Keselamatan Kerja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Sudah hampir setengah abad belum move on juga? 

Untuk yang mau baca cepat disini kami sampaikan kesimpulan 5 ALASAN MENGAPA UU No 1 tahun 1970 harus direvisi:

1. Sudah terlalu lama tidak dikembangkan, dan tidak sesuai dengan kondisi dan teknologi saat ini 

2. Instrumen penegakan hukum yang lemah, perundangan di bawahnya terlalu liar apabila tidak memiliki induk perundangan yang baik, jika dibandingkan UU lain sangat jauh berbeda (halamannya aja cuma ada 6, UU baru udah sampai ratusan halaman isinya) 

3. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja segitu2 aja performanya, (lihat gambar) tercatat Hingga 123 000 kasus kecelakaan tahun 2017, alias 12 kasus kecelakaan/jam. Pada trend tidak ada perubahan signifikan, salah satu toolsnya harus diperkuat, ya revisi UU ini 
 
4. Banyak istilah yang tidak sesuai lagi, misal kesehatan kerja saja tidak masuk di judul, hirarki pengendalian K3 cuma ada APD, metode pencegahan tidak kuat, yang dilaporkan hanya kecelakaan (nyaris celaka juga harusnya Pak/Bu), standard K3 aja udah berkali2 revisi, malu lah praktisi K3 punya induk UU seperti ini 

5. Sanksi hukuman yang amat sangat menakutkan sekali , 100 000 rupiah saja!!,  (Gak usah ngopi2 kafe 2 3 kali udah kebayar) , bandingkan dengan kekejaman UU 32 2009 tentang pengelolaan LH, yang buang LB3 sembarangan paling sedikit bayar 1 M , ini miliar!! 

6. Ada alasan lain? silakan ditambahkan pada komen :-) 

Indonesia perlu bergerak untuk menjaga pekerjanya

Undang-undang 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai rujukan utama regulasi-regulasi terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus direvisi karena sudah sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, selain itu sanksi maksimumnya sangat ringan yaitu denda maksimum Rp 100.000 rupiah atau kurungan 3 bulan penjara. (Jajan anak SD aja bisa nutupin denda) 

Dalam penindakan pelanggaran terkait dengan Keselamatan Kerja, penegak hukum kadang memilih untuk menggunakan regulasi lain. Pada kasus ledakan kembang api Kosambi, polisi menggunakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun kedua regulasi tersebut ada kelemahannya, Pasal 359 KUHP bersifat reaktif yaitu dipakai jika sudah ada "kelalaian yang menyebabkan orang meninggal" sementara prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pencegahan sebelum Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja terjadi. Sedangkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dijadikan sebagai regulasi referensi pada regulasi K3 sebelum tahun 2003 selain itu UU 13 2003 terlalu umum membahas ketenagakerjaan dan tidak spesifik membahas UU 1 tahun 1970.

Irjen Pol Sugeng Priyanto, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyebutkan bahwa sanksi UU 1 70 "sangat ringan" dan perlu "segera direvisi" seperti dikutip pada Harian Suara Pembaruan 28-29 Oktober 2017. Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja, menyebutkan juga bahwa "sanksi (UU 1 1970) kurang tajam" dan mengusulkan untuk adanya revisi UU 1 70 seperti dikutip oleh Channel Berita Satu di https://www.youtube.com/watch?v=4mF-DCDjjCI

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam acara dengar pendapat menyatakan bahwa UU tersebut sudah perlu direvisi. Meledaknya pabrik, menjadi bukti betapa masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional sebuah usaha, juga perlindungan terhadap tenaga kerja. Setelah kejadian ini baru semua sadar betapa sudah usangnya undang-undang yang mengatur soal keselamatan tenaga kerja, termasuk sanksi bagi para pengusaha yang melanggarnya. Kewajiban pengusaha untuk menjaga keselamaan para pekerjanya saat ini diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang berarti sudah hampir 50 tahun sejak diundangkan pada 12 Januari 1970 oleh Presiden Suharto. 

Oleh karenanya, mari kita dukung Kemenaker dan DPR RI untuk memasukkan UU 1 tahun 1970 dalam Prolegnas 2020 dan segera merevisinya terutama terkait dengan sanksi serta poin lain untuk meningkatkan K3 di Indonesia.

Sekali lagi, mari sama-sama kita lindungi ayah dan ibu kita, saudara kita, rekan kerja kita, yang menjadi pekerja agar bisa pulang dengan selamat dan terjamin hak keselamatan serta kesehatan kerjanya dengan menandatangani petisi ini.

HSE Reg Bekasi a.n. HSE Indonesia 

*merupakan tindak lanjut dari petisi serupa sebelumnya*