REVISI PERATURAN PENDIDIKAN & PPDB 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh, Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Mengenai tentang pendidkan, apa arti dari pendidikan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui berbagai cara dari pelatihan, pengajaran atau penelitian. Berarti dalam konteks ini pendidikan sangat berpengaruh terdapat masa depan baik kita sendiri, orang lain bahkan negara sendiri berpengaruh terhadap hal itu. Indonesia sendiri dikenal akan adanya pancasila, tapi apakah kalian tahu bahwa Pancasila merupakan hasil dari pendidikan kita yang sudah diterapkan bertahun-tahun oleh generasi sebelumnya ? Mengapa pendidikan kita masih menjadi bahan masalah hingga saat ini padahal Undang-Undang buatin para generasi kita yang merupakan benih-benih hasil pendidikan kita sendiri dan pendidikan ini sudah diatur dalam Undang Undang Dasar yaitu dipasal 31 UUD 1945 "bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai dan bertanggung jawab dalam kemajuan bangsa". Faktanya terdapat pelanggaran yang diterapkan oleh pemerintah di bidang pendidikan dan sangat disayangkan terjadi penerapan disparitas atau perbedaan, contoh sebagai berikut :

- Ujian Nasional (clear karena sudah diganti oleh penerapan assasment)

- Peraturan assasment sebagai pengganti UN yang masih belum jelas karena akan menghadirkan dampak kesenjangan sosial padahal sudah akan memasuki tahun 2021

- Nasib guru dibeberapa tempat tidak diperhatikan

- Sistem PPDB yang masih menerapkan sistem nilai dan zonasi pada tahun 2019

- Sistem PPDB yang masih menerapkan sistem umur tua dan zonasi pada tahun 2020 (tahun ini)

- Penerapan home learning yang tidak berjalan efektif dan efisien

- Kejelasan fungsi Dana BOS dan BOP yang tidak sesuai dengan perkembangan dan keperluan pendidikan

- Tidak ada opsi pendidikan situasi bencana

- Sistem birokrasi dalam pendidikan yang tidak penting

- Dinas-Dinas Pendidikan di daerah yang tidak bekerja sesuai fungsi nya

Maka dari ini kami sebagai penikmat pendidikan dinegara ini kami ingin melakukan perubahan dari hal diatas itu dalam waktu dekat. Solusi nya sebagai berikut :

- Protokol atau Aturan sistem Assasment yang sebagai pengganti UN dengan sesuai penerapan UUD dan Pancasila

- Nasib guru lebih diperhatikan dengan menciptakan Undang-Undang perlindungan Guru

- Menambahkan kuota atau jalur dalam ppdb sesuai dengan situasi aman serta bencana kecil maupun besar di daerah2 lain, contoh jalur zonasi nilai, jalur zonasi umur selektif (dibatasi umurnya), jalur zonasi bencana, dan sebagainya dengan tidak melanggar pasal 31 serta tidak melanggar HAM

- Membuat protokol kegiatan home learning dengan tepat sesuai situasi dan kondisi serta memberikan bantuan terhadap daerah yang terdampak parah pendidikannya akibat bencana (misalnya kerja sama dengan penyedia jaringan, alat komunikasi atau sebagainya)

- Birokrasi dihapuskan, agar guru dapat lebih memerhatikan generasi bangsa

- Merombak aturan dinas-dinas pendidikan didaerah lebih disiplin dan profesional, atau opsi lainnya membubarkan dinas pendidikan di daerah lain jadi pendidkan merupakan tanggung jawab pusat bukan lagi daerah.

Beberapa keluhan dari para penikmat pendidikan dinegara ini, baik siswa, guru, orang tua ataupun pemerhati pendidikan lainnya. Tujuan kami disini hanya satu ubah peraturan tersebut dengan bijak sesuai aturan yang berlandaskan Pancasila dan UUD. Ini menurut kalian ini pelanggaran biasa tapi berdampak besar bagi keberlangsungan nasib Indonesia, karena pendidikan adalah kekuatan negara dan generasi muda ini adalah nahkoda dari nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat 2 kalimat dari soekarno :

- Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya.

- Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.

Keluhan ini kami sampaikan kepada Presdien, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, DPR RI, Kepala Daerah, Dinas Pendidikan di Indonesia, DPRD di Indonesia.

 

Terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh