Pecat Anggota DPR yang Kinerjanya Buruk! Ini daftar dosanya...

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Kelalaian para anggota DPR kian lama kian menjamur. Dahulu kita ketahui bahwa korupsi besar-besaran terjadi di DPR RI yang mengakibatkan dipenjaranya mantan ketuanya yakni Setya Novanto, hingga produk undang-undang DPR yang menuai beragam polemik. Tak heran mengapa DPR RI merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat (Survei LSI 2018). Kini, para anggota DPR semakin menjadi-jadi dengan beragam “dosa”nya.

Pertama, tingkat kebolosan yang tinggi. Rapat paripurna yang dilaksanakan pada 13 Desember 2018 hanya dihadiri 80 dari total 560 anggota DPR (Detik.com). Kemanakah mereka? Apakah kode etik DPR (pasal 8) masih berlaku?

Kedua, lemahnya kinerja DPR yang dibuktikan dengan proyek legislasi nasional yang tidak mencapai target. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan DPR RI periode 2014-2019 hanya menyelesaikan 10% dari prolegnas (Okenews, 2019).  Oleh karenanya, DPR RI selalu ketinggalan dalam menjawab persoalan masyarakat, dan payung hukum telat menaungi segala macam perkembangan. Tahun 2017, hanya 4 dari 49 Prolegnas Prioritas yang selesai. (Kompas.com)  Lantas bagaimana sisanya? Bagaimana pula nasib RUU yang bukan prioritas?

Ketiga, para anggota DPR tidak mencerminkan diri sebagai perwakilan rakyat. Aspirasi seringkali diacuhkan, dan diabaikan. Persoalan-persoalan krusial seringkali dikesampingkan. Banyak anggota tidak mengerti fungsi lembaga DPR. (Kompas.com) Lantas cerminan siapakah mereka yang duduk di kursi-kursi itu?

Keempat, kebiasaan tidur saat rapat. Rapat tapi kok tidur? Nasib kita ditangan mereka tapi mereka malah tidur? Semurah itukah suara kita bagi para legislator yang terhormat?

Kelima, penyalahgunaan uang negara yang salah satunya terjadi dalam kegiatan reses (kegiatan menjaring aspirasi). Reses yang menggunakan uang negara seharusnya menjadi peluang bagi anggota DPR untuk turun ke lapangan dan menjaring aspirasi masyarkat. Sayangnya reses berpotensi tinggi disalahgunakan sebagai momentum kampanye pileg (Kompas.com). Uang negara seharusnya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan masing-masing individu, terlebih lagi kampanye pileg.

Keenam, ketidakdisiplinan terhadap hukum. Pada tahun 2018 sebanyak 199 dari 550 anggota DPR RI belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diwajibkan oleh UU No.28 tahun 1999 (Kompas.com, 2019). Hal ini seharusnya merupakan salah satu pelanggaran kode etik DPR RI sebagai penyelenggara negara. Namun, Peraturan DPR No.1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR tidak mengatur perihal kedisiplinan pelaporan tersebut.

Terakhir, masih kuatnya dinasti politik dan wajah lama di DPR RI yang memicu stagnasi lembaga DPR RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (Garnesia, 2018). Oleh karenanya, diperlukan pembatasan periode masa jabatan anggota DPR.

Tuntutan  :

1. Fraksi dan Badan Kehormatan DPR RI wajib memperketat dan mempertegas kinerja masing-masing anggotanya.

2. Menuntut DPR RI tiap periode untuk menyelesaikan prolegnas seminimalnya 50% dari jumlah prolegnas.

3. Menuntut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar Kode Etik.

4. Menuntut DPR RI untuk merevisi teguran ringan yang berupa lisan maupun tertulis, dengan diperjelas menjadi teguran lisan yang disampaikan dalam sidang paripurna dan terbuka terhadap media, serta teguran tertulis yang bersifat resmi (Sanksi Kode Etik).

5. Menuntut DPR RI untuk merevisi ketentuan pelanggaran kode etik berat dari ketidakhadiran selama 3 bulan tanpa keterangan yang sah menjadi 1 bulan tanpa keterangan yang sah. (Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR Pasal 20 ayat (4) huruf c)

6. Menuntut DPR RI untuk menambahkan pasal terkait kedisiplinan pelaporan LHKPN dalam Peraturan Kode Etik DPR.

7. Menuntut fraksi sebagai wadah evaluasi anggota-anggotanya yang lebih aktif dan komprehensif.

8.  Mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi batasan jabatan DPR RI yakni sebanyak 2 (dua) periode, dan merevisi Pasal 51 ayat (1) UU No.8 tahun 2012 dengan menetapkan batasan dua periode sebagai syarat pencalonan.

Tunjukkan suaramu! Tandatangani petisi ini untuk DPR RI yang lebih baik!