Menolak "Penolakan" RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


sejak 2014 , Komnas Perempuan telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Lembaga itu mencatat pada 2014, ada 4475 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan. Angka tersebut meningkat pada 2015 menjadi 6499 kasus dan di 2016 menjadi 5758 kasus sistem hukum pidana selama ini cenderung melindungi pelaku pemerkosaan dan pencabulan. Dari 500 pasal, hanya tiga pasal yang bicara tentang hak-hak korban. Padahal, korban kejahatan seksual mengalami dampak berat secara fisik maupun psikis. Tapi,idak semua lembaga layanan di daerahsiap untuk melindungi korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP masih lemah secara implementasi dan substansi. Sehingga, aturan itu tidak menyasar pada akar permasalahan kasus kekerasan seksual dan minim perlindungan pada korban.

Dalam KUHP, misalnya, hanya mengatur perkosaan dan pencabulan memberikan definisi dari istilah tersebut dalam KUHP masih sebatas kontak fisik.
Padahal, Lebih Dari itu kekerasan seksual tidak hanya sebatas fisik. Pada RUU PKS yang belum disahkan, memuat sembilan bentuk kekerasan seksual, di antaranya pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting sebagai bentuk koreksi terhadap penanganan korban secara hukum. Rancangan undang-undang itu mengatur tentang mekanisme pemulihan korban yang lebih jelas.
Keberadaan RUU ini adalah bentuk perlindungan terbaik dari negera untuk warna negaranya.
Sehingga siapapun terutama perempuan yang paling banyak menjadi korban Kekerasan seksual dapat menjalani kehidupan dengan baik serta berkesempatan untuk berkembang tanpa takut dengan ancaman Kekerasan seksual.

Penolakan RUU ini menjadi sorotan sebab alasan penolakannya terkesan "maksa" dan kontekstual tanpa memperhatikan esensi dari isi RUU ini sendiri, padahal Kementerian P3A telah mempublish penjelasan terkait pasal-pasal yang dinilai ambigu dengan memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci.

Sangat lucu, ketika Indonesia darurat Kekerasan seksual tapi yang terjadi adalah Penolakan atas RUU yang diperuntukan menekan tingkat kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum kepada korban secara efektif.

Olehnya itu Petisi ini dibuat untuk
1.MENDESAK PEMERINTAH AGAR SEGERA MELAKUKAN PEMBAHASAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
2. MENDESAK PEMERINTAH AGAR MENYEGERAKAN PEMBAHASAN ATAS PENOLAKAN RUU PKS DAN MELAKUKAN PENYEMPURNAAN
3. MENDESAK PEMERINTAH AGAR SEGERA MENGESAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Primadita Nanda Ayurida
Ka Dept. Pemberdayaan Perempuan
Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare (HIPMI Pare)