Menolak Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan Untuk Semua Golongan (Kelas I, II, III)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Iuran BPJS Kesehatan naik mulai 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut berlaku bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  Kelas I dan Kelas II, dan segera berlaku juga bagi Kelas III setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. 

Alasan dari kenaikan tarif iuran tersebut adalah untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan yang makin membesar. 

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 223,3 juta jiwa. 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non penerima bantuan iuran(PBI).

Peserta non PBI terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU)  Pemerintah 17,5 juta jiwa,  PPU Badan Usaha 34,1 juta jiwa,  Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)  32,5 juta jiwa dan Bukan Pekerja (BP)  5,1 juta jiwa. Peserta non PBI yang terbanyak yakni PPU Badan Usaha alias karyawan. 

Bukankah dengan menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan di saat daya beli masyarakat sedang terbatas akan semakin membebani? Bahkan selama ini, sebelum tarif dinaikan, sering terjadi tunggakan oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Bukan tidak mungkin target Pemerintah malah akan melenceng jauh jika sampai kenaikan tarif ini benar-benar diberlakukan, apalagi sampai 100%.

Sudahkah anda menggunakan layanan BPJS Kesehatan? Persoalan birokrasi dan pola pelayanan BPJS Kesehatan yang bertele-tele yang harus dijalani peserta ketika menggunakan layanan tersebut. 

Maka sudah sepantasnya, kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini ditolak serentak. 

Pemerintah harus mencari alternatif solusi untuk menutupi defisit BPJS, dan harus ada sistem yang transparan menyangkut keuangan BPJS Kesehatan. Jangan membebani masyarakat untuk bertanggung jawab atas program yang seharusnya ditangani oleh Negara. 

Mari Kita Tolak bersama Kebijakan ini..

Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. 

Salaam Demokrasi, 

Rio Faturachman