MEMINTA HAK SESUAI PERJANJIAN NOTARIS JUSTRU JADI TERSANGKA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


  • Tidak Terima Suhardi Dijadikan Tersangka, Kuasa Hukum : Presiden Harus Tahu Ada Kriminalisasi

Perseturuan Antara H.Suhardi dan Direktur Utama PT Borneo 86, Belum Ada Akhirnya, Suhardi Dilaporkan Oleh H. Jamri Ke Polda Kalimantan Timur Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Sebagaimana Tertuang Dalam Laporan Polisi Nomor : LP/216/VII/2019/POLDA KALTIM/SPKT II/ Tanggal 1 Juli 2019, atas laporan tersebut kini Suhardi Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik Subdit III Jatanras Polda Kalimantan Timur. Menanggapi Penetapan Tersangka Tersebut Kuasa Hukum Suhardi Muhammad Zakir Rasyidin Pun Angkat Bicara” Menurutnya Tim Kuasa Hukum Sudah Mengkaji Kasus Tersebut, Tapi Tidak Menemukan Dimana Unsur Pidananya”.

“ Kami Tim Kuasa Hukum Sudah Melakukan Kajian Atas Perkara Ini, Kemudian Kami Juga Menghadirkan Ahli Pidana Untuk Mengkaji Masalah Ini”
Kesimpulan nya, Perkara Yang Dilaporkan Adalah Murni Masalah Perdata.
Sebab Terlapor H. Suhardi dan Pelapor H.Jamri Sudah Membuat Akta Perdamaian Pada Tanggal 27 Februari Tahun 2017 Yang Lalu ” Dimana Dalam Akta Perdamaian Itu Dituangkan Masing - Masing Pihak Memiliki Hak dan Kewajibanya”

Sehingga Karena Akta Perdamaian Tersebutlah, ditanggal 16 Agustus 2017 yang lalu H.Jamri Selaku Pelapor Mencabut Laporan Nya Terhadap H.Suhardi Di Polda Kaltim Terkait Penggelapan Dalam Jabatan, dan Karena Pencabutan Laporan itu, Direktorat Reserse Krimum Polda Kaltim pada tanggal 2 Oktober 2017, Mengeluarkan SP2HP ( Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang salah satu point nya mengatakan bahwa Penyelidikan Atas Laporan Tersebut dihentikan karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana”

Yang Jadi Pertanyaan Kami Tim Kuasa Hukum, Apa Dasar Polda Kaltim Menetapkan Klien Kami Sebagai Tersangka, Terhadap Perkara Yang Sudah Ada Perjanjian Damainya?

Lalu Apakah Boleh Perkara Yang Sudah Pernah Dilaporkan, dan Sudah Dihentikan Penyelidikanya, Bisa Dilaporkan Kembali Terhadap Orang Yang Sama? Terhadap Objek Perkara Yang Sama ?

Apakah Karena Klien Kami Menagih Pengembalian Saham 20% Dari PT Borneo 86 dan Keuntungan Rp 15 Juta Per Unit rumah Seperti yang sudah sepakati dalam akta perdamaian, yang tidak dikunjung dibayarkan, lalu klien kami dilaporkan?
Kita Lihat Saja Nanti, Siapa Sebenarnya Oknum Dibalik Kasus Ini.

Karena Kami Meyakini Penyidikan Perkara Tidak Menjunjung Tinggi Prinsip Promoter, Maka Besok Jumat 15 Mei 2020, Saya Akan Adukan Masalah Ini Ke Propam Mabes Polri, Agar Supaya Bisa Terbuka Siapa Dibalik Kasus Ini?

Jika ada oknum yang ikut bermain, maka kami minta agar segera diperiksa, sebab kita sangat cintai institusi ini, jangan sampai karena prilaku oknum lalu merusak nama baik institusi, Tegas Zakir, Yang Juga Sekjen DPP Organisasi Relawan Jokowi Ini.

Sebelumnya pada tgl 2 Pebruari 2017  2 tahun Yang Lalu Suhardi Pernah Dilaporkan Oleh Dirut PT Borneo 86 H.Jamri Ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Dimana Laporan Tersebut Tercatat Dengan Nomor :LP/K/48/II/2017/POLDA KALTIM/SPKT Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Namun Laporan Ini Telah Dicabut Oleh Pelapor Karena Keduanya Memilih Menyelesaikan Melalui Jalur Kekeluargaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Akta Perjanjian Damai Tertanggal 27 Februari 2017, dan telah Diterbitkan Nya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP) Nomor : B/528/X/2017/Ditreskrimum Tertanggal 2 Oktobet 2017 dalam point dua dinyatakan penyelidikan atas laporan tersebut dihentikan.