MEMBUNGKAM DEMOKRASI MELALUI EKSPEKTASI KEHORMATAN YANG KEBLINGER

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Hakekat dasar demokrasi adalah kedaulatan negara ada ditangan rakyat. Melalui mekanisme politik partisipatif, maka rakyat menempatkan para wakil nya, sebagai perpanjangan aspirasi, cita-cita dan harapannya. Adalah menjadi suatu keanehan, jika yang menjadikannya sebagai wakil rakyat, dicurigai (suatu saat) akan menjatuhkannya dalam konteks penghinaan, baik secara perseorangan maupun sebagai lembaga wakil rakyat.

Analisa saya akan UU tentang MD3, pada pasal 122 huruf k, DPR sebagai lembaga negara, yang beranggotakan dengan apa yang kita sebut sebagai wakil rakyat, bagaimana mungkin tidak mampu mewakili dirinya sendiri dihadapan hukum, ketika dirinya patut diduga mendapat sebuah penghinaan, sehingga dianggap menjatuhkan martabat dan kehormatannya. 

Dan bagaimana rakyat dapat memahami, mana batas kewajarannya, antara kritikan dan sesuatu unsur yang menjadi sebuah dugaan penghinaan, mengingat tidak adanya tolak ukur sebuah perasaan yang konkrit.

Semua warga negara, sama kedudukannya dihadapan hukum. Tidak ada alasan yang mendorong bagi DPR untuk lebih istimewa dihadapan hukum dari rakyat indonesia lainnya. 

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD jelas untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bagaimana anggota DPR dapat memastikan bahwa apa yang diperjuangkannya sudah mewakili konstituennya, jika sudah ada rambu-rambu yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat (kritik, analisa dan penilaian) terhadap kinerjanya.

Jika hanya sekedar, agar MKD difungsikan  mewakili lembaga dan perseorangan di DPR dalam perspektif hukum, maka :

1. Fungsi DPR sebagai wakil rakyat, menjadi perlu dilakukan kajian, apakah cara berdemokrasi yang kita praktekkan saat ini sudah benar, berkedaulatan dan berkeadilan.

2. Fungsi MKD, yang semestinya menjalankan rambu-rambu penertiban terhadap DPR (insert) menjadi kontraproduktif, analogi dasarnya, bagaimana memposisikan seorang Jaksa disatu tempat, dan menjadi penasehat hukum di tempat lain.

3. Hanya rakyat yang sudah tidak waraslah, yang melakukan kritikan (yang oleh suatu perasaan dapat diduga sebagai penghinaan) jika DPR melakukan kinerja yang baik.

Inilah catatan analisa saya secara pribadi, dan berdasarkan fakta diatas, maka saya berasumsi, bahwa anggota DPR yang menjadi penggagas Revisi UU tentang MD3 ini, perlu diselaraskan pengertian dan pemahamannya tentang Demokrasi yang benar.



Hari ini: Salomo mengandalkanmu

Salomo Tobing membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI: MEMBUNGKAM DEMOKRASI MELALUI EKSPEKTASI KEHORMATAN YANG KEBLINGER". Bergabunglah dengan Salomo dan 13 pendukung lainnya hari ini.