Petition update

Omnibus Law UU Cipta Kerja Mengabaikan Suara Rakyat Indonesia

Pdt Penrad Siagian
Indonesia

Oct 8, 2020 — 

Terima kasih teman-teman atas dukungan suaranya. Dalam tiga hari petisi ini mencapai 1 juta lebih tanda tangan.

Namun kita semua kecewa, karena DPR RI telah mengetuk palu untuk RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bahkan sampai pengesahan DPR RI tidak memberikan informasi resmi terkait rancangan UU terkini kepada media dan masyarakat.

Tidak ada unggahan resmi
Tidak ada catatan dari rapat dan sidang
Rancangan yang beredar tidak bisa diverifikasi kebenarannya
Hanya ada siaran video, yang dipenuhi suara penolakan dari rakyat
Dan mengabaikan suara rakyat

Walaupun sebelum pengesahan, sempat beredar perubahan rancangan. Namun itu tak ada artinya, karena masih ada permasalahan utama yang menjadi jantung dari Undang-Undang tersebut. Seperti yang kita ketahui UU Cipta Kerja mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sebagai Undang-Undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law, UU Cipta Kerja memuat 11 klaster dan sub-klaster isu pembahasan, yang di dalamnya mengubah 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang serta seribu lebih pasal di seluruh undang-undang tersebut yang diubah.

Dalam petisi ini, kami sebutkan 5 persoalan yang mendasar dalam RUU Cipta Kerja yang kini menjadi UU Cipta Kerja, antara lain :

1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya ketentuan pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian (pasal 75 UU Cipta Kerja). Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara.

2. Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja. Nantinya pekerja/buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan (pasal 80 angka 24, 25 UU Cipta Kerja)). Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan makin longgarnya pengaturan kontrak kerja tanpa batasan waktu (pasal 80 angka 15, 18, 19 UU Cipta Kerja).

3. Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup. Selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya. UU Cipta Kerja mempertahankan pasal kriminalisasi, bahkan menambahkan sanksi administratif, dalam UU P3H dan UU Kehutanan (pasal 37 angka 4, 12, 13, 14; pasal 36 angka 17, 18 UU Cipta Kerja) yang mengancam masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan memanfaatkan hasil alam secara subsisten.

4. Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. Aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan (pasal 17 angka 12, 19; pasal 18 angka 2, 14; pasal 124 angka 1; pasal 125). Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.

5. Kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat perimbangan kekuasaan dan desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. UU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam berbagai pengelolaan sumber daya alam, utamanya kewenangan penerbitan izin. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberikan diskresi yang sangat besar bagi eksekutif, dengan digantikannya berbagai ketentuan rinci yang sebelumnya ada di Undang-Undang dengan pendelegasian pengaturan ke Peraturan Pemerintah.

Dengan ini kami mendesak DPR RI untuk:
1. Menyebarluaskan draft terakhir RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja, serta membuka semua dokumen pembahasan UU Cipta Kerja;
2. Mencabut UU Cipta Kerja dan membenahi proses partisipasi publik yang demokratis dalam proses legislatif.

Teman-teman masih bisa bersuara untuk keadilan, dengan terus mendukung petisi ini. Juga dengan menyebarkannya melalui saluran whatsapp ataupun sosial media teman-teman. Karena saat ini kekuatan seluruh rakyat Indonesialah yang bisa menyelamatkan kita dari ancaman untuk demokrasi Indonesia. #TolakOmnibusLaw #MosiTidakPercaya

8 Oktober 2020
Salam kami,

Inisiator:

1. Dr. Nurul Yamin
2. Ulil Absar Abdalla
3.  Pdt. Dr. Mery Kolimon
4. Prof. Busryo Muqodas
5. DR. KH. A. Syatori
6. Pdt. DR. Phil Karel Erari
7. Mohammad Shohibudin, MA
8. DR. Trisno Raharjo
9. Dr Tongat
10. Heru Prasetia
11. Engkus Ruswana
12. Pdt. Weinata Sairin
13. Roy Murtadho
14. Pdt. Ruth Kesia Wangkai
15. Gus Hasan Malawi
16. KH. Marzuki Wahid
17. Pdt. Penrad Sagian

 


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.