Dukung Amnesti Presiden untuk 2 orang kakek umur 82 Tahun

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Bpk.Mohammad Toha berumur 82 tahun dan Bpk.George Hehuwat umur 82 Tahun penerima penghargaan pengabdian 25 tahun kepada negara RI, mendapat putusan pidana 5 bulan PENJARA  yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor:177/PID/2018/PT DKI dan 181/PID/2018/PT DKI karena dianggap melanggar pasal 167 KUHP yaitu memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dari pemilik yang sah.

Solusinya sesuai pasal 14 ayat 2 UUD 45 yaitu mohon amnesti Presiden dengan pertimbangan DPR karena kasasi atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung ("MA") tidak dapat diproses atau tidak diterima oleh MA dengan  dasar pasal 45A Undang-Undang MA yaitu ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun tidak dapat mengajukan Kasasi atau PK.

Saya peduli kepada kedua orang tua lanjut usia ini karena mereka sebenarnya sudah memasuki dan menempati rumahnya di komplek perumahan jakarta llyoid di jalan hadiah jelambar jakarta barat sejak tahun 1975 atau sudah 43 tahun sampai saat ini  berdasarkan surat ijin resmi atau sah untuk menempati rumah tersebut dan dijanjikan dengan surat resmi dari Departemen keuangan RI dan surat Direktur Jakarta llyoid akan mendapat hak 50% dari penjualan rumah dan tanah yang ditempatinya. HAK 50% nya BELUM PERNAH MEREKA TERIMA SAMPAI SAAT INI, dan MEREKA DIPUTUSKAN BERSALAH DENGAN PIDANA 5 BULAN PENJARA karena dianggap masuk pekarangan orang lain tanpa ijin pemiliknya. 

Jika Amnesti Presiden tidak diberikan maka ada 5 orang tua lanjut usia lagi (Ibu Najoan umur 77 tahun, Ibu syambudiarti umur 77 tahun, Suster Theresia umur 78 tahun, Ibu Nila,  Bpk. Samuel 68 Tahun) yang akan dihukum penjara yang sama  karena 5 orang ini adalah tetangganya dan sudah 3.5 tahun menjadi TERSANGKA dalam laporan polisi yang sama dengan  pasal yang sama yaitu pasal 167 KUHP  di Polda Metro Jaya. Bahkan semua keluarga mereka  yang masih ikut tinggal di rumah mereka akan mengalami nasib yang sama karena setiap warga negara sama di mata hukum.

DEMI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP, Mohon Yth. PRESIDEN JOKO WIDODO dan DPR menyetujui permohonan Amnesti mereka yang sudah mereka sampaikan resmi kepada Sekretariat DPR RI untuk Yth. Ketua DPR RI tanggal 08 Mei 2019.

SEHARUSNYA Hukum Perdata yang menjadi solusinya bagi para pihak sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan Tinggi (PTUN) DKI Jakarta, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:21/B/1995/PT.TUN.JKT   yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya amar putusannya mengatakan  membatalkan surat perintah pengosongan rumah mereka ini, BUKAN Hukum Pidana yang dikedepankan menjadi Solusi sementara yang hanya menghukum secara fisik penjara mereka yang sudah lanjut usia dan keluarga mereka penghuni lainnya.

#SAVE LANSIA# #KEADILAN BAGI WONG CILIK# #SELAMATKAN ASET NEGARA#