@DPR_RI, Percepat Pembahasan RUU Sumberdaya Air yg Transparan & Sesuai Amanat Konstitusi!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Krisis payung hukum utama dalam permasalahan sumber daya air, yaitu belum adanya UU SDA yang memadai amanat konstitusi, layaknya dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk segera melakukan perbaikan tata kelola SDA dengan menerbitkan UU SDA yang lebih baik. Sehingga tidak perlu terjadi di Indonesia bahwa Negara gagal dalam mengantisipasi kebutuhan air masyarakatnya.

 - - - - 

Saat ini sekitar 4 juta penduduk Cape Town, Afrika Selatan, sedang menghitung hari menuju 'Zero Day'. Jamak digunakan untuk mengistilahkan hari di mana ketersediaan air bersih bagi masyarakat berada pada titik nadir, yaitu diramalkan terjadi pada 15 Juli. Bahkan, banyak yang memperkirakan akan tiba lebih cepat, hanya dalam hitungan beberapa hari lagi.

Krisis Cape Town ini pun layak disebut tragedi, sebuah peristiwa yang menyedihkan. Pasalnya, sudah sejak awal tahun 90-an lonceng peringatan telah dibunyikan. Dan sudah seharusnya segala bentuk kesiapsiagaan pun dilakukan. Namun hari ini, biaya untuk mendapatkan air bersih menjadi sangat tinggi, masyarakat mengantri setiap hari, penggunaan air sangat dibatasi, hingga pundi-pundi air dijaga pasukan bersenjata api. Krisis air terburuk sepanjang sejarah Afrika Selatan akibat kekeringan beruntun dalam 3 tahun terakhir, serta kegagalan negara dalam mengantisipasi kebutuhan air masyarakatnya.

Di Indonesia, pada 2013 lalu genta peringatan telah dibunyikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 atas uji materi UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), seluruh pasal dalam UU SDA telah dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Abolisi ini menyebabkan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjadi berlaku kembali sebelum tersusun undang-undang baru. 

Ruh putusan MK tentang pembatalan SDA ini memang sangatlah luhur, yaitu bahwa pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Mengedepankan prinsip res commune, yaitu sumber daya air merupakan kebutuhan bersama dan milik bersama, sehingga pemerintah wajib menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi. Selain itu, negara juga wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhannya pada saluran distribusi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi program prioritas.

Dalam catatan saya, lima tahun sejak putusan MK setidaknya telah diterbitkan sekitar 20 aturan terkait SDA di tingkat pusat. Baik yang dibuat baru atau menggantikan yang lama. Peraturan yang cukup banyak. Pastinya telah begitu besar sumber daya yang dikeluarkan untuk menerbitkan dan mengimplementasikan dalam masa penyesuaiannya. Namun, apakah semangat peraturan-peraturan tersebut telah sesuai dengan norma pengelolaan air berdasarkan amanat konstitusi? Dan apakah payung hukum utama pengelolaan air saat ini, yaitu UU Pengairan yang berusia 41 tahun itu, sudah cukup menjadi solusi? Padahal di dalamnya belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air serta tidak mengatur prinsip pembatasan pengusahaan air.

Pilihan jawaban paling masuk akal atas pertanyaan di atas seharusnya adalah dengan sesegera mungkin menyelesaikan proses legislasi RUU SDA, yang sudah cukup lama pembahasannya tidak beranjak di Baleg dan terkesan jalan di tempat. Harusnya pula sesegera mungkin diselesaikan dengan mengakomodasi mandat konstitusi serta dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, bukan terkesan seperti "bersembunyi" serta "malu-malu" bila publik ingin tahu (Rekam Jejak RUU SDA)

Layaklah kita membenarkan apa yang disampaikan John F. Kennedy, “When written in Chinese, the word 'crisis' is composed of two characters. One represents danger and the other represents opportunity”. Bahwa pelajaran dari krisis Zero Day, layaknya dapat menjadi peringatan bagi kita semua. Di sisi lain, seharusnya juga dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan, yaitu momentum menggenjot perbaikan pengelolaan sumber daya air dengan sesegera dan sebaik mungkin.

 

Salam, 

Ragil Satriyo Gumilang



Hari ini: Ragil mengandalkanmu

Ragil Satriyo membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI: @DPR_RI, Percepat Pembahasan RUU Sumber Daya Air yg Transparan & Sesuai Amanat Konstitusi!". Bergabunglah dengan Ragil dan 46 pendukung lainnya hari ini.