DPR, Hentikan Bahas RUU Kontroversial Dan Anti Rakyat. Seriuslah Tangani COVID-19!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Di tengah pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia, DPR RI justru nekat akan mengesahkan sejumlah RUU yang kontroversial dan ditentang seluruh rakyat, yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP.

Pademi COVID-19 menghantui rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo menghimbau agar masyarakat untuk mengurangi aktifitas diluar rumah guna mengurangi penyebaran COVID-19. Melalui maklumat Kapolri No. Mak/2/III/202, yang mempertimbangkan dua hal yaitu cepatnya penyebaran COVID-19 dan bagian dari langkah cepat dan tepat agar penyebaranya tidak berkembang menjadi ganguan keamanan dan keteriban masyarakat serta mengacu pada asas keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Senin, 30 Maret 2020, melalui siaran youtube Sekretariat Presiden, Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan kebijakan darurat sipil sebagai langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa penetapan status darurat sipil diperlukan agar kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik dapat diterapkan secara tegas, disiplin, efektif dan dalam skala luas.

Selanjutnya, Selasa 31 Maret 2020, Jokowi dalam siaran persnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Kepres Nomor 11 Tahun 2020, tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keungan Negara Penangangan Pandemi COVID-19.

DPR RI pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, ngotot akan tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU KUHP. Pembahasan ini dilakukan disaat masyarakat sedang dihantui ketakutan terhadap COVID-19. Sejumlah tenaga medis meninggal akibat buruknya kebijakan pemerintah dalam penangan pendemi COVID-19.

Buruh dalam kondisi tertekan akibat kebijakan pengusaha yang memilih melakukan PHK, meliburkan pekerja/buruh dan membayar upah 30% - 50%. Selain itu pekerja/buruh yang selama in status hubungan kerjanya dianggap harian lepas, kontrak atau outsourcing berada pada posisi yang paling lemah karena sangat rentan PHK. Sementara itu mereka masih bekerja dalam situasi terancam tertular COVID-19 disebabkan tidak ada perlindungan terhadap COVID-19.

Tindakan DPR ini jelas sebuah tindakan yang tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Seharusnya melakukan monitor dan mendesak agar pemerintah foksus pada penangan COVID-19. Bukan justru malah sebaliknya, memancing air keruh.

Berdasarkan hal tersebut diatas Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur mendesak agar :

1. DPR RI menghentikan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU KUHP;

2. Para pejabat pemerintah untuk tidak saling bersilat lidah dalam penangan pandemi COVID-19;

3. Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait penerapan Karantina Wilayah;

4. Pemerintah Pusat maupun Daerah segera mengambil kebijakan agar seluruh perusahaan menghentikan aktifitas produksi dan membayar upah buruh 100% dan tidak ada jaminan PHK.

 

 

Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI)
Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI)
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP SPSI)
Serikat Pekerja Nasional (SPN KSPI)
Federasi Logam Otomotif Mesin, Elektrik, Industri, Elektronik (FLOMENIK KSBSI)
Federasi Kimia Kesehatan (FKIKES KSBSI)
Federasi Kontruksi Umum dan Informal (FKUI KSBSI)
Federasi Transportasi dan Angkutan (FTA KSBSI)
Federasi Pertambangan dan Energi (FPE KSBSI)
Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata dan Hotel (FSB KAMIPARHO KSBSI)
Federasi Hutan, Pertanian dan Peternakan (FHUKATAN KSBSI)
Federasi Garment dan Tekstil (FGARTEKS KSBSI)
Federasi Pendidikan dan Pegawai Negeri (FESDIKARI KSBSI)
Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FARKES Ref KSPI)
Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Multi Industri (FSP PPMI KSPI)
Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI KASBI)
Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK KASBI)
Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS)
Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI)
Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI KPBI)
Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
Wadah Asah Solidaritas (WADAS)
Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan)
Persatuan Pekerja Korban Freeport Indonesia (P2KFI)
Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair)
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
Kader Hijau Muhammadiyah (KHM)
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI)
BARA API
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional - Kolektif
Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Gresik
Front Mahasiswa Nasional (FMN)