Desak DPR RI Batalkan Penarikan RUU-PKS Dari Prolegnas Prioritas 2020

Desak DPR RI Batalkan Penarikan RUU-PKS Dari Prolegnas Prioritas 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kekecewaan mendalam kami rasakan terhadap sikap DPR RI pada 30 Juni lalu, terkait rapat koordinasi antara Baleg (Badan Legislatif) dengan Komisi I sampai Komisi IX yang menyepakati bahwa DPR-RI secara resmi menghapus RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Terpentalnya RUU PKS dengan alasan pembahasan yang sulit, atau bahkan akibat Covid-19 menandakan bahwa DPR-RI sebagai badan pembuat Undang-Undang benar-benar tidak memahami konsep prioritas dalam pembentukan sebuah Undang-Undang.

Melihat alasan yang diungkapkan DPR-RI yang sama sekali tak mendasar dan tanpa dilandasi satu datapun, kami meyakini bahwa DPR-RI sebagai perwakilan dari rakyat telah sewenang-wenang dalam menjalankan prinsip berdemokrasi, mengingat sejak awal masuk Prolegnas, DPR sama sekali tidak melakukan transparansi sejak ditetapkan masuk prolegnas sampai pencabutannya dari prolegnas prioritas 2020. Bagi kami, pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas cukup untuk membuat kami beserta organ-organ lain nantinya merapatkan barisan untuk tetap menyuarakan agar RUU PKS segera sah menjadi sebuah Undang-Undang.

Untuk itu, kami Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Hukum Universitas Jember menyatakan sikap :

1.  Mendesak DPR-RI untuk mencabut penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas 2020,

2.  Mendesak DPR-RI untuk bekerja sebaik-baiknya dan tidak menggunakan pandemic sebagai dalih terhambatnya pembahasan RUU-PKS,

3.  Mendesak Pihak DPR-RI untuk segera membahas RUU-PKS mengingat itulah RUU yang diharapkan masyarakat untuk melindungi korban kekerasan seksual,

4.  Mendesak pula kepada instansi terkait seperti Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong DPR-RI agar segera mencabut penarikan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan segera mendorong pembahasannya.

DPK GMNI Hukum UNEJ mengajak seluruh elemen maupun secara pribadi untuk segera menyuarakan penolakannya terhadap dihapusnya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas, mari saling hilangkan sekat dan rapatkan barisan. Tanda tangani dan sebar agar mereka dengar!

Gender Equality For All