CLIMATE JUSTICE 4 KALIMANTAN: STOP THE FOOD ESTATE PROJECT IN CENTRAL KALIMANTAN!

CLIMATE JUSTICE 4 KALIMANTAN: STOP THE FOOD ESTATE PROJECT IN CENTRAL KALIMANTAN!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!

Kalimantan Climate Strike memulai petisi ini kepada Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) dan

Tahukah kamu bahwa pembukaan lahan gambut skala besar untuk persawahan yang dilakukan pada tahun 1997 di masa rezim Soeharto adalah penyebab utama kerusakan lahan gambut Kalimantan Tengah? Dengan alasan ketahanan pangan, lahan gambut seluas 1 juta hektar yang seharusnya dibiarkan basah justru digali sehingga menjadi kering dan menyebabkan kebakaran hutan dahsyat selama enam bulan. 

Tahukah kamu bahwa pada tahun 1997, kebakaran hutan yang terjadi di area tersebut pada telah melepaskan 0.15 miliar ton emisi karbon dan menjadi sumber titik api selama 23 tahun selanjutnya? Sepanjang tahun 2015-2019 wilayah eks PLG mengalami kebakaran seluas -/+ 465.003 Ha atau menyumbang hampir 39 % dari total 1.180.000 ha hutan dan lahan terbakar di Kalimantan Tengah pada periode tersebut.

Tahukan kamu bahwa pada tahun 2015, level polusi udara di Kalimantan Tengah mencapai angka 14,700 untuk PM 2,5 , yang setara dengan menghisap 672 batang rokok dalam sehari? Tercatat hampir satu juta penduduk Kalimantan menderita ISPA, belum termasuk bayi, anak-anak dan lansia yang meninggal akibat gagal pernafasan.

Tahukah kamu bahwa pemerintah Indonesia atas instruksi presiden Jokowi, telah menginstruksikan penggarapan 900,000 hektar lahan Kalimantan Tengah? Sekitar 160,000-300,000 hektar lahan gambut akan segera digarap untuk proyek cetak sawah di bulan Oktober mendatang. Pemerintah pun merencanakan program transmigrasi yang akan mendatangkan ratusan ribu petani dari luar Kalimantan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Proyek FOOD ESTATE Kalimantan Tengah ini adalah proyek yang sangat bermasalah. Mengapa?

1.      Masalah Ekologi. Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pada tahun 2016 saja masih belum berhasil memulihkan area gambut eks PLG. Buktinya kebakaran hutan dan karhutla masih terus terjadi dan area eks PLG telah menjadi sumber titik api setiap tahunnya. Mengubah ratusan ribu ha lahan eks PLG menjadi sawah hanya akan memperburuk kondisi gambut. Sementara itu, penggarapan ratusan ribu hektar lahan dan hutan untuk pertanian akan memperparah deforestasi hutan Kalimantan dan merusak ekosistem yang ada. 

2.      Masalah Sosial. Proyek Food Estate beserta paketannya yaitu program transmigrasi berpotensi menciptakan konflik etnis dan sosial yang baru. Hingga saat ini pemerintah belum bisa memberikan solusi bagi para peladang Kalimantan yang dilarang untuk membakar lahan kebun dalam proses berladang. Puluhan petani Dayak ditangkap bahkan banyak yang masih berada dalam penjara karena dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan. Ribuan petani lainnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Rencana mendatangkan pekerja/petani dari luar Kalimantan hanya akan menambah kesenjangan social dan konflik etnis. Konsep dari Food Estate ini sendiri masih tidak jelas dan tidak mengimplikasikan keberpihakan kepada petani lokal.

3.      Pelanggaran Hak Masyarakat Adat. Kebijakan agraria haruslah mengikuti kearifan lokal dari masyarakat setempat. Proyek-proyek dari pusat terkait pengelolaan lahan di Kalimantan SELALU  dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat Dayak. Sawah BUKANLAH kearifan lokal asli masyarakat Dayak. Proyek Food Estate adalah meletakkan modal, pasar dan investor di atas kepentingan masyarakat adat akan menghancurkan ketahanan pangan masyarakat adat Dayak. Tidak ada konsultasi publik yang dilakukan. Tindakan ini tentu saja melanggar hak masyarakat adat atas teritori dan wilayah adat mereka.

 

Oleh karena itu kami, orang muda Kalimantan yang tergabung dalam gerakan KALIMANTAN CLIMATE STRIKE, bersama dengan koalisi-koalisi masyarakat sipil lainnya menyatakan dengan tegas bahwa kami MENOLAK PROYEK FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH.

Kami menuntut presiden Jokowi beserta Jajaran Menteri, DPR, para wakil rakyat serta Gubernur Kalimantan Tengah untuk MEMBERIKAN KEADILAN IKLIM BAGI KALIMANTAN.

3 Tuntutan #ClimateJustice4Kalimantan

1.      BATALKAN Proyek FOOD ESTATE Kalimantan Tengah

2.      JALANKAN Putusan MA terkait Karhutla

3.      SEGERA SAHKAN Undang-Undang Masyarakat Adat

Kita, generasi muda, adalah masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan bangsa dan bumi ini. Sekarang bukan saatnya untuk berdiam. Sekarang saatnya untuk bertindak. Mari berjuang bersama kami!

 

----------------------

Do you know that many are unaware that large-scale peatland clearing for paddy fields during the Mega Rice Project (MRP), carried out in 1997 under the Soeharto regime, was the principal cause of damage to peatland areas in Central Kalimantan? With the assertion of food security, 1 million hectares of peatlands that should have been left submerged under water were dug up and dried out, subsequently causing devastating forest fires for six months.

Do you know that the regional forest fires of 1997 released 0.15 billion tons of carbon emissions and would be the source of fire hotspots for the next 23 years?  Between 2015 and 2019, fires burned an estimated 465,003 hectares area of ex-MRP land and accounted for almost 39% of the total 1,180,000 hectares of forest and land burnt in Central Kalimantan.

Do you know that in 2015, the level of air pollution in Central Kalimantan reached 14,700 for PM 2.5, which is equivalent to smoking 672 cigarettes a day?  Nearly one million residents of Kalimantan were reported suffering from Acute Respiratory Illness, though this number did not include babies, children, and the elderly who died from respiratory failure.

Do you know that at present, the Indonesian government, following President Jokowi's instruction, for reasons of food security during the pandemic, has announced to open 900,000 hectares of peatland in Central Kalimantan for farming?  Approximately 160,000-300,000 hectares of peatland will soon be cultivated for a paddy field next October.  The government is also planning a transmigration program that will bring hundreds of thousands of farmers from outside Kalimantan to work on the project.

The Central Kalimantan FOOD ESTATE project is extremely problematic. Why?

1.      Ecological Problems. The Peat Restoration Agency formed in 2016 has not yet succeeded in restoring the ex-Mega Rice Project peat areas, as demonstrated by the rampant forest fires that continue to occur in this region every year.  Turning hundreds of thousands of hectares of ex-MRP land into rice fields will only worsen the condition of peat.  Meanwhile, the cultivation of hundreds of thousands of hectares of land and forests for agriculture will exacerbate deforestation in Kalimantan and cause further damage to the ecosystems.

2.      Social Problems. The Food Estate Project with its promise of transmigration programs will potentially create new ethnic and social conflicts.  Until now, the government has not been able to provide a solution for Kalimantan farmers (Peladang) who have been prohibited to open their land by burning.  Dozens of Dayak farmers were arrested and many more are still in prison because they have been accused of causing forest fires. Thousands of other farmers have difficulty meeting basic economic needs.  The plan to bring workers/farmers from outside Kalimantan will only increase social inequality and ethnic conflict.  The concept of the Food Estate Program itself is still unclear and does not imply partiality to local farmers.

3.      Violation of the Rights of Indigenous Peoples.  Agrarian policies must follow the wisdom of the local community.  Projects from the center regarding land management in Kalimantan are always carried out without involving the perspective of the indigenous Dayak communities.  Sawah (wet rice farming method) is not a local Indigenous knowledge of the Dayak community. The Food Estate Project, by putting assets, markets, and investments above the interests of Indigenous people, will destroy the food security of indigenous Dayaks.  No public consultation was conducted.  This action, of course, violates the rights of Indigenous people in regards to their territories.

Therefore, we, young citizens of Kalimantan, joining hands in the KALIMANTAN CLIMATE STRIKE movement and with other civil society coalitions, have stated emphatically that we REFUSE FOOD ESTATE PROJECTS IN CENTRAL KALIMANTAN.

WE DEMAND THAT President Jokowi, Ministers, the Parliament, representatives of the communities, and the Governor of Central Kalimantan PROVIDE CLIMATE JUSTICE FOR KALIMANTAN.

 

The Three Demands of #ClimateJustice4Kalimantan are:

1. CANCEL the Central Kalimantan FOOD ESTATE Project

2. FULFILL the Supreme Court Decision to mitigate forest fires

3. IMMEDIATELY LEGISLATE the policy of Indigenous Peoples

We, the young generation, are the future generation.  What we do today will determine the future of the nation and the earth.  Now is not the time to be silent.  Now is the time to act. Come fight with us!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!