Bentuk Badan Otonom Pengembangan Ekspor UMKM Indonesia

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


 

Repotnya mau go export. Ya, hal ini seakan menjadi ungkapan yang umum di kalangan pelaku UMKM di Indonesia. Di berbagai pameran baik skala nasional maupun internasional, produk hasil karya UMKM Indonesia sukses menarik banyak calon pembeli dari mancanegara. Tapi sayangnya, kesempatan seperti ini tidak dibarengi dengan mudahnya pengurusan administrasi ekspor.

 

Banyak pelaku UMKM yang belum berani atau malah yang pada akhirnya enggan memasarkan produknya ke luar negeri karena terbentur masalah perizinan. Sebagai contoh, tidak sedikit pelaku UMKM produk kecantikan herbal yang tidak berani memasarkan produknya hingga mancanegara karena tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk memperoleh izin BPOM, diwajibkan memiliki pabrik dengan nilai fantastis untuk mendapatkan izin berjualan. Faktanya, banyak pelaku UMKM ini yang masih berkutat di home industry. Jadi mau pilih buka pabrik dulu atau jualan dulu?

 

Belum lagi persoalan efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin dari berbagai instansi seperti BPJPH, BPOM, dan masih banyak lagi yang kesemuanya diperlukan agar produk UMKM lolos masuk standar pasar luar negeri. Kondisi ini yang banyak dikeluhkan oleh pelaku UMKM di Indonesia. Proses perizinan yang bukan hanya masih sulit namun juga harus diurus di berbagai instansi berbeda dengan aturan yang tumpang tindih.

 

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pendanaan. Pelaku UMKM Indonesia kerap menemui kendala saat memperoleh kesempatan menerima pesanan dalam jumlah besar terutama jika permintaan dari luar negeri Pesanan dalam jumlah besar artinya perlu produksi yang besar pula. Produksi besar bagi para pelaku UMKM adalah hal sulit karena membutuhkan biaya produksi yang tinggi sementara persoalan permodalan masih sangat terbatas. Masalah biaya pun menjadi ancaman tertundanya proses produksi sehingga berpengaruh terhadap kesempatan ekspor bagi para UMKM. Ini hanya sekelumit problematika yang dihadapi para pelaku UMKM Indonesia, pada kenyataannya ada masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirapikan.

 

Jika ingin mendorong ekspor produk UMKM, seharusnya pemerintah mulai saat ini berani membuat aturan yang memberi kemudahan. Karena bagaimanapun, UMKM banyak berperan dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Data Kementerian KUKM tahun 2017 mencatat kontribusi UMKM sebesar 62,57%  dari total PDB Nasional atau setara dengan Rp. 7.005  triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 81.7% dari 128.06 juta orang tenaga kerja. Sudah saatnya, pelaku UMKM dipermudah untuk go export. Salah satu caranya adalah pembentukan ONE STOP SERVICE dalam Badan Otonom Pengembangan Ekspor UMKM Indonesia yang akan membantu pelaku UMKM mengurus semua kebutuhan kesiapan ekspor.

Badan ini terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian KUMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, BSNI, BPJPH, Bank Exim, dan para professional. Semuanya terintegrasi menjadi satu sehingga efisiensi waktu dan biaya bisa dinikmati para pelaku UMKM Indonesia.

 

Badan Otonom Pengembangan Ekspor UMKM Indonesia bukan lagi sekedar solusi melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasi.

Ayo VOTE dan dukung UMKM Indonesia go Export!

 

”Tidak ada yang terburuk dari pada kehilangan kesempatan yang dapat mengubah hidupmu”

 

 



Hari ini: Komite UKM mengandalkanmu

Komite UKM Bersatu Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI: Bentuk Badan Otonom Pengembangan Ekspor UMKM Indonesia". Bergabunglah dengan Komite UKM dan 2.766 pendukung lainnya hari ini.