Orientasi Seksual Tidak Mempengaruhi Profesionalitas

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orientasi seksual minoritas masih saja terus terjadi, tidak terkecuali di kalangan kepolisian. Seorang brigadir yang berdinas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jawa Tengah) mengalami Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), setelah dituduh melakukan pelanggaran etik.

Brigadir TT awalnya diperiksa atas laporan telah melakukan pemerasan. Setelah diklarifikasi, tuduhan ini tidak terbukti. Namun pemeriksaan terhadap Brigadir TT tetap berlanjut dengan alasan pelanggaran etik tidak menjaga citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dasar pemeriksaan etik ini adalah orientasi seksual minoritas Brigadir TT yang dianggap menyimpang.

Penjaminan hak asasi manusia tanpa membedakan orientasi seksual secara spesifik telah diatur dalam internal Polri, yaitu Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/09).

Maka PTDH yang didasarkan pada orientasi seksual minoritas dan proses pemeriksaan etik yang tidak sesuai prosedur terhadap Brigadir TT ini, merupakan perbuatan yang diskriminatif. Bukti bahwa Brigadir TT tidak pernah melakukan pelanggaran etik, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, semestinya pantas dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan PTDH.

Pebuatan diskriminatif Polda Jawa Tengah ini berdampak pada pengurangan hak-hak Brigadir TT. Di antaranya: hak atas pekerjaan; hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang mana kesemua hak tersebut terjamin dalam konstitusi Indonesia.

Brigadir TT adalah korban nyata dari kultur yang tidak ramah terhadap ragam orientasi seksual. Sikap dan nilai non diskriminasi terhadap orientasi seksual minoritas sudah sepatutnya dibiasakan. Begitupun dengan segala bentuk kesewenang-wenangan juga harus dihentikan. Pembenahan ini harus segera dilakukan, termasuk pada seluruh institusi negara, Polri, salah satunya.

Bantu Brigadir TT agar bisa kembali berdinas di Institusi Polri. Dengan menandatangani petisi ini, juga berarti turut berpartisipasi dalam meminta Polri menghentikan: segala bentuk diskriminasi terhadap orientasi seksual minoritas dan pembedaan perlakuan anggota polisi berdasar pangkat.


Hormat kami,
Tim Kuasa Hukum Brigadir TT (LBHM)