Dukung Anin dan Afif untuk Tetap Menjadi Siswa SMAN 1 Semarang!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Anin dan Afif siswa SMAN 1 Semarang, selama ini dikenal sebagai sosok yang aktif dan berprestasi, karenanya dia ditugaskan untuk memberi materi kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) dan masuk kepengurusan OSIS. Setelah menjalankan tugas sebagai pemateri, Anin dan Afif tak lagi dianggap sebagai siswa SMAN 1 Semarang. Ia dikeluarkan terhitung mulai 6 Februari 2018 dan tidak lagi berhak menyandang status siswa SMAN 1 Semarang.

Menariknya alasan pengeluaran mereka adalah karena ada rekaman video LDK yg dianggap memperlihatkan tindak kekerasan Anin kepada junior yg ditampar oleh Anin. Menurut Anin sesungguhnya yang terjadi adalah adu argumentasi saat pembekalan LDK dimana junior itu yang meminta untuk ditampar karena adanya kesepakatan antara panitia dan peserta bahwa sanksi untuk pendisiplinan adalah ditampar. Akhirnya Anin pura-pura menampar junior tersebut padahal kenyataannya junior itu tidak merasa sakit.

Anin mengaku kaget ketika 5 Februari 2018, mendapat surat panggilan dari pihak sekolah untuk orang tuanya. Saat itu dia diminta untuk mengundurkan diri, atau diselesaikan di luar yang artinya dia dikeluarkan. Intinya sama bahwa Anin tidak boleh sekolah lagi di SMAN 1 Semarang. Pada 7 Februari 2018, Afif juga mendapat perlakuan yaag sama. Merasa tidak bersalah dan menjalankan tugas sekolah dala. Kegiatan LKS, mereka tetap berangkat sekolah, namun di usir dan dilarang masuk bersekolah oleh guru BK atas perintah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
sebanyak 5 kali, pada tanggal 7,12,15,21 februari serta 1 Maret 2018.

Kisah ini semakin membingungkan Anin dan Afif. Apalagi, junior yang minta ditampar itu tidak melapor adanya kekerasan.

Ketika dianggap ada ketidakadilan, solidaritas akan terbentuk. Dikeluarkannya Anin dan Afif membuat teman-temannya yang terlibat LDK tidak terima. Mereka menilai sekolah berlaku sewenang-wenang.
Sebelumnya, Anin tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan ia tidak pernah mendapatkan poin. Tapi tiba-tiba ia dapat poin 120, Afif 135. Maksimal 101 dikembalikan ke orangtua. Pemberian sanksi tersebut tidak bertahap dan tidak ada mekanisme peneguran, pembinaan, atau kesempatan untuk mereka membela diri atau menjelaskan keadaan sebenarnya agar melihat kejadian dari berbagai sisi.

Pihak sekolah mengatakan akan dipilihkan SMA 11 atau 13 untuk menjadi sekolah mereka yang baru. Padahal 1 bulan lagi Ujian Nasional dilaksanakan. Hal ini tentunya akan berpengaruh besar bagi kondisi psikologis, akademis, dan kesiapan Anin dan Afif.

Memiliki bapak seorang penjual roti keliling ke pasar-pasar dan warung-warung, Anin memimpikan kuliah ke Undip atau UGM jurusan teknik sipil atau elektro, atau masuk ke Akpol.
Terlebih, prestasinya di sekolah sebagai Kasubsi Satgas Antinarkoba di OSIS, atlet voli dan pernah menang mewakili sekolah juara dua tingkat kota seharusnya bisa menjadi modal baginya meraih cita-cita.

Selain Anin dan Afif, 7 orang temannya yang lain yang menjadi panitia LDK dan pengurus OSIS juga diskors, tanpa adanya kesempatan untuk dialog dan diskusi lebih lanjut. Terlebih, saat pemanggilan ke ruang BK, Guru BK mengambil gambar anak-anak tersebut dan menyebarkannya ke media sosial sebagai ‘pelaku kekerasan’ tanpa seijin anak (yang artinya sudah melanggar prinsip perlindungan anak)

Kasus ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk para orang tua siswa, aktivis perlindungan anak, media, dan khalayak ramai. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya memberikan pembinaan bukan memberi tekanan kepada anak demi menjaga nama baik sekolah, namun tidak mengedepankan prinsip ‘kepentingan terbaik bagi anak’. Sekolah tidak mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu dalam penanganannya dan justru merampas hak pendidikan untuk melanjutkan hidupnya.

Kepala sekolah dengan sewenang-wenang memberikan keputusan tidak bijak yang diamini oleh Dinas Pendidikan (dapat diakses pada https://m.youtube.com/watch?v=EBI4YhQYArU Dikatakan bahwa keputusan tersebut ‘sudah terbaik’, jika anak tidak mau mengambil keputusan yang sudah ditawarkan, maka Anin dan Afif dikembalikan pada orang tua (tidak ada pilihan bagi mereka).

Tidak akan ada solusi terbaik jika keputusan untuk menyikapi kesalahan anak adalah dengan mengeluarkannya! Tidak akan ada proses pembinaan dan kasih sayang dari institusi pendidikan jika anak yang bersalah dianggap sebagai ‘noda’ yang harus dibersihkan dari sekolah! Apalagi tanpa ada usaha untuk membuka dialog.

Pasal 9 (1) UU 23/2002 menyataka bahwa aetiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pemgembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Semua anak harus mendapatkan dukungan secara psikologis mental spritual, dan akademis di dukung oleh hak berpendapat kepada orang dewasa.

Oleh karena itu sebagai aktivis perlindungan anak di Jawa Tengah, kami menyatakan:
1. Menolak segala bentuk kekerasan di sekolah termasuk perundungan yang harus dicegah dan dihapuskan.
2. Setiap anak yang menjadi korban perundungan wajib mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah.
3. Setiap anak yang menjadi pelaku perundungan wajib ditangani pihak sekolah dan tetap mendapatkan haknya akses pendidikan serta pembinaan agar tidak mengulang perbuatan yang sama.
4. Keputusan pihak sekolah untuk mengeluarkan siswa secara sepihak TIDAKLAH TEPAT karena penanganan permasalahan tersebut seharusnya dilakukan secara bertahap dan mendengarkan beberapa pihak dan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
5. Sikap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (untuk mengharuskan anak menerima keputusan pemindahan atau dikeluarkan) justru menempatkan anak dalam posisi yang sulit.

 

Untuk itu kami menuntut :
1. Pihak sekolah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program LDK selama ini bersama Pembina OSIS, bukan menyalahkan individu di dalamnya secara sepihak.
2. Pihak sekolah perlu mengevaluasi aturan sekolah bersama komite, orang tua, dan siswa karena sangat tidak jelas dan membingungkan.
3. Kepala Sekolah, Pembina OSIS, Kesiswaan dan Guru BK perlu mempertemukan para pengurus OSIS, panitia LDK dan para peserta LDK untuk mengklarifikasi kejadian sebenarnya dan melakukan evaluasi pelaksanaan LDK agar kesalahan tidak diulangi kembali. Hal ini perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan mengedepankan pembinaan terhadap anak.
4. Kepala SMAN 1 Semarang harus mencabut keputusan mengeluarkan 2 siswa atas nama Anindya Puspita Helga Nur Fadhil dan Muhammad Afif Ashor mengingat status mereka sebagai siswa kelas 9 yang menghadapi persiapan Ujian Nasional (UN) dalam waktu kurang dari satu bulan.
5. Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menjadi penengah dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mendukung Anin dan Afif tetap bersekolah di SMAN 1 Semarang dan mendapat pembinaan bukan memberikan pilihan yg memberatkan bagi anak.

Demikian kami buat atas dukungan para orang tua siswa, aktivis perlindungan anak, aktivis HAM, pengacara, Lembaga Perlindungan Anak, media, organisasi non-pemerintah, pemerhati anak, akademisi, forum anak, serta Komisi Perlindungan Anak indonesia (KPAI) dan khalayak ramai.

Mari kita selamatkan pendidikan anak Indonesia dan dukung para guru agar mampu memberikan keputusan yang tepat dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak!

#SaveAninAfif
#SavePendidikanIndonesia
#SaveSMAN1Semarang

Untuk kepentingan anak Indonesia,

Erry Pratama Putra
(Aktivis Perlindungan Anak Jawa Tengah)



Hari ini: Erry Pratama mengandalkanmu

Erry Pratama Putra membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kepala SMAN 1 Semarang: Dukung Anin dan Afif untuk Tetap Menjadi Siswa SMAN 1 Semarang!". Bergabunglah dengan Erry Pratama dan 19.914 pendukung lainnya hari ini.