Stop Kasus Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Stop Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Buka Kembali kasus Pelecehan di Tempat Kerja di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

Pengaduan Perintah Penghentian Penyelidikan

I.          Kronologis Kejadian

Bahwa  Hasmiatin Intan Sari bekerja sebagai Marketing Iklan pada PT. Kendari Ekspres sejak tahun 2004 -2018

Bahwa Hasmiatin Intan Sari secara kepribadian cukup terbuka dan suka menyapa semua orang termasuk dengan pimpinan perusahaan tersebut yang bernama H. Abdul Haliq., misalnya dengan sapaan, “hai Pak !” dan menurut Hasmiatinitu merupakan hal biasa saja. Hingga suatu hari pada tanggal 21 April 2017 saat menjelang persiapan jalan santai yang di adakan oleh PT Kendari Ekspres, sehingga suasana kantor cukup sibuk.

Kegiatan tersebut disponsori oleh PT. Antam. Sehari sebelum kegiatan Jalan Santai, Hasmiatinmasuk bekerja dan langsung menemui Abdul Haliq dan meminta Sarung pemberian PT Antam sebagai Souvenir bagi kegiatan tersebut. “Pak mana sarung dari antam (merk gajah duduk) lalu kemudian di jawab oleh Abdul Haliq “ ada di dalam (di ruangan Abdul Haliq), pergimi masuk” dan Hasmiatinkemudian masuk ke ruangan kerja Abdul Haliq, dan kemudian membuka lemari, saat membuka lemari tiba tiba Abdul Haliq menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu memeluk Hasmiatindari belakang. Mendapat pelukan tersebut Hasmiatinkaget kemudian berontak dan mengatakan dengan nada ketus, “ini orang tua deh!, kita toh pak !, ih ngerinya !” . Kemudian terjadi lagi pada tanggal 22 November 2017 Ibu Hasmiatian pergi menghadap di ruangan Pak Abd. Haliq terkait dengan status pekerjaan. Namun Abd. Haliq tanpa permisi kepada Hasmiatin mengunci pintu dan memutar Film porno lalu mengajak Hasmiatinuntuk menonton bersama. Saat diajak menonton Hasmiatin menolak. Walaupun ditolak Abdul Haliq tetap saja memaksa kemudian dengan tiba-tiba memeluk dari belakang dan meremas payudara Hasmiatin Saat dipeluk serta dicium tersebut lalu Hasmiatin memberontak dan menolak tidak mau dipeluk, dicium dan diremas payudaranya. Akibat penolakan tersebut  gelang Emas Hasmiatinpatah menjadi 2 bagian.

Tindakan Pelecehan seksual yang dilakukan Abdul Haliq merupakan puncak dari tindakan sebelumnya yang dilakukan secara berulang-ulang bahkan didepan umum. Tindakan pelecehan tersebut yaitu

a.       Dalam bentuk bahasa Verbal yang menyebutkan “ betulkah orang Kendari itu Nobul” (no bulu atau tidak ada bulu red;istilah Cabul)

b.      Abdul Haliq dalam setiap kesempatan sering kali mencolek Hasmiatin. Sasaran colekannya yaitu pinggang, paha, dan sekitaran badan yang mendekati payudara.

c.       Pernah sekali waktu Abdul Haliq mengajak Hasmiatin untuk berhubungan seks dengan cara mengetik pesan di handphonenya tetapi tidak mengirimkan, cukup dengan memperlihatkan isi tulisan tersebut berbunyi “ Kita ke Hotel, Swiss bell” lalu kemudian Hasmiatinmenjawab dengan ketus, “kita Pak “sembarang saja, saya tidak tahu yang begituan” kemudian di jawab lagi dengan ketikan kata kata “sinimi saya tidak kasih masukji, yang penting dia keluar, nanti saya kasih diluar”

 Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Abdul Haliq kepada Hasmiatin Intan Sari merupakan tindakan pelecehan dimana Abdul Haliq adalah Pimpinan Perusahaan sedangkan Hasmiatin adalah bawahan yang menjabat marketing iklan. Tindakan pelecehan tersebut membuat Hasmiatin tidak nyaman namun karena ada RELASI KUASA akhirya Hasmiatin tidak dapat berbuat banyak.

 II.       Upaya yang di lakukan HASMIATIN INTAN SARI

Karena tindakan pelecehan yang terjadi hampir setiap saat, kemudian sekita bulan Desember 2017 Hasmiatin di PHK dari PT. Kendari Ekspress tempat Hasmiatin bekerja dan tempat dimana Abdul Haliq sebagai pimpinan.

Pada tanggal 12 Februari 2018 dengan segala keberanian yang ada padanya kemudian Hasmiatin mengadu ke LBH Kendari dan meminta untuk didampingi yang selanjutnya memberi kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2018memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Kendari untuk mewakili, mendamping dan membela kepentingan kuasa selaku korban pelecehan.

Bahwa pada tanggal, 19 Februari melakukan pengaduan dengan surat bernomor : 015/LBH-K/II/2018 ke Kepolisian Daerah Sultra.

Bahwa kemudian surat pengaduan tersebut dijawab dengan surat bernomor: B/102/II/2018/Dit.Reskrim Um dengan isi sebagai berikut

1. rujukan laporan

2. pengaduan telah di terima penyidik, kemudian menunjuk penyidiknya

3. untuk segera memberikan informasi terkait pengaduan tersebut

Bahwa kemudian Hasmiatin di periksa oleh untuk dimintai keterangannya oleh Bripka Astini Rissing di Kantor Dit Reskrim Umum Subdit IV.

Bahwa pada tanggal 10 April telah di lakukan pemeriksaan terhadap Korban Hasmiatin dan saksi Herlina Sema yang pada saat kejadian mendengar suara gaduh dari balik ruangan kerja Abdul Haliq. Lalu kemudian melakukan pemeriksan kepada Samsul dan juga melakukan pemeriksaan terhadap karyawan PT Kendari Ekspres yang pada saat kejadian sedang berada di kantor tersebut.

Bahwa pada tanggal 20 september 2018 Hasmiatinbmenerima surat dari Kepolisian Daerah Sultra Nomor  : B/497/IX/2018/ Dit. Reskrim Um dengan isi penyampaian:

1. Penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 8 orang dan telah di tuangkan dalam BAP

2. penyidik  telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor

3. Penyidik telah telah melakukan gelar perkara dengan hasil bahwa perkara tidak dapat di tingkatkan ke proses selanjutnya di karenakan tidak terdapat cukup bukti sehingga penyidik akan menghentikan penyelidikan

 Dengan demikian jelaslah bahwa penyidik mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna Saksi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP tentang saksi

 

III.         Tindakan Penyidik yang belum maksimal melakukan PENYELIDIKAN

Tindakan Penyidik POLDA Sultra mengeluarkan Surat Perintah Penghentian penyelidikan berdasarkan surat  tanggal 20 september 2018 Kepolisian Daerah Sultra Nomor  : B/497/IX/2018/ Dit. Reskrim Um. Ternyata penyidika POLDA Sultra tidak secara maksimal dan profesiona melakukan upaya Penyelidikan. Penyidik Polda Sultra tidak melakukan upaya untuk mengungkapkan tindakan Pelecehan seksual. Tindakan yang tidak dilakukan yaitu;

1.      Dalam kasus Pelecehan seksual yang dilakuka Abdul Haliq kepada Hasmiatin terdapat Relasi Kuasa yang membuat Hasmiatin sebagai bawahan merasa tertekan. Jadi untuk Penyidik perlu meminta keterangan AHLI PSIKOLOGI atau PSIKIATER untuk mengetahui tingkat trauma namun sampai terjadi gelar perkara Penyidik tidak meminta keterangan ahli.

2.      Dalam kasus Pelecehan aquo Pelecehan terjadi selain didepan umum berupa colekan, godaan dan candaan, ternyata terjadi pelecehan dalam bentuk pelukan, ciuman dan meremas payudara dalam ruangan tertutup yaitu diruangan kerja Abdul Haliq. Dari fakta ini sudah jelas terjadi tindak pidana namun Penyidik tidak meminta pendapat AHLI PIDANA tentang tindak pidana yang terjadi dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh dua orang

3.      Dalam melakuan Penyelidiakan, Penyidik hanya bersandar pada saksi FAKTA yaitu saksi yang melihat, mendengar dan merasakan langsung kejadian. Padahal sudah menjadi Pengetahuan pelecehan seksual ditempat kerja dan dalam ruang tertutup yang hanya mengetahui adalah Pelaku dan korban. Jadi tentunya saksi fakta tidak dapat menjadi pertimbangan bahwa tidak cukup bukti untuk melanjutkan upaya penyidikan.

4.      Penyelidik/Penyidik tidak berupaya untuk mengungkapkan secara terang benderang kasus ini karena hanya menunggu dari pihak terlapor tanpa proaktif untuk mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan untuk berkoordinasi dengan pendamping atau kuasanya penyidik tidak maksimal melakukan.

5.      Pada saat GELAR PERKARA ternyata pihak penyidik tidak mengundang pelapor ataupun kuasanya untuk dihadirkan dalam GELAR PERKARA, sehingga timbul kesan dalam perkara ini ada hal yang inging ditutup-tutupi.

IV.    Analisis Hukum.

A.    Tentang Saksi Fakta

Bahwa pada saat penyelidikan bahwa penyidik hanya bersandar pada saksi fakta yang mana dalam aksi kejahatan pelecehan hanya dapat mungkin terjadi pada ruang ruang yang memang tidak terbuka, misalnya ruangan kerja kantor, kondisi dan keadaan yang sepi, dan yang paling mungkin ialah, tidak ada orang yang melihat ataupun saksi apalagi hubungan antara korban dan pelaku adalah atasan dan bawahan. Menurut KOMNAS PEREMPUAN (2017)  merujuk pada 15 tindakan yang di kategorikan dengan Kekerasan Seksual, salah satunya adalah Pelecehan Seksual, yang termasuk pelecehan Seksual adalah : Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual ataupun seksualitas korban, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa di rendahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan (Trauma).

Bagaimana membuktikan perbuatan cabul sebagaimana di dalam  di atur dalam Pasal 289 KUHP, disinilah peran ahli di butuhkan keterangannya karena penyidik hanya bersandar pada pasal 1 (ayat) 26 KUHAP tentang saksi tetapi tidak melihat perluasan makna saksi sebagaimana telah di ubah pada Putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27; pasal 65 pasal 116 ayat (3)dan ayat (4); pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak di maknai termasuk pula “ Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

 Jadi kalaupun Pelapor menghadirkan saksi yaitu Saksi Korban (pelapor) kemudian Saksi Syamsul dan Saksi Herlina Sema maka berdasarkan putusan MK seharusnya keterangannya saksi ini sudah cukup untuk menaikkan perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Abdul Haliq ke tingkat PENYIDIKAN bukan malah dihentikan.

B.     Tentang Keterangan Ahli

Dalam banyak kasus keterangan AHLI sangat menentukan suatu peristiwa hukum dapat menjadi peristiwa pidana. Nah dalam kasus aquo jika keterangan saksi FAKTA dinilai tidak mencukupi maka seharusnya Penyidik dapat meminta keterangan AHLI apalagi pihak kuasa hukum Pelapor/Korban sudah beberapa kali meminta kepada Penyidik untuk memeriksa AHLI terutama ahli Psikologi dan juga AHLI Pidana. Namun Penyidik saat penyelidikan tidak meminta keterangan ahli pidana dan juga ahli kejiwaan, sehingga mengabaikan suatu Bukti tentang peristiwa pelecehan seksual yang tidak di lakukan dengan terang terangan di muka umum. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli, bahwa dalam proses penyelidikan pengaduan Hasmiatin, keterangan ahli sebagai pendapat berdasarkan keahliannya tidak di gunakan sehingga kepastian hukum bagi Hasmiatin tidak terpenuhi, maka dari itu maka sekurang kurangnya membutuhkan dua (2) Keterangan ahli, satu Keterangan ahli Pidana dan Keterangan ahli kejiwaan/ Psikolog.

 Pihak penyidik dalam proses penyidikan selalu bermain di wilayah  normatif tetapi tidak mengadakan terobosan dalam penyidikan, berangkat dari asumsi bahwa tindak pidana pelecehan seksual  tidak akan di lakukan dengan terang terangan di muka umum, karena dalam kasus ini melibatkan atasan dan bawahan (Hubungan Kerja), dan adanya relasi kuasa dalam sebuah hubungan pekerjaan. Maka wilayah yang kosong ini, dalam hal menemukan bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana untuk kasus Hasmiatin sangat besar di perlukan peranan keterangan Ahli sehingga dapat benar benar disimpulkan telah terjadi suatu tindak  pidana.

 

Bahkan jika memang diduga Pelapor ataupun terlapor melakuka kebohongan atas keterangannya Pelapor dan Terlapor, seharusnya Penyidik melakukan TES KEBOHONGAN. Karena dalam penyelidikan dan penyidikan dimungkinkan untuk melakukan tes kebohongan.

 

C.               Terhadap GELAR PERKARA pada kasus aquo. Gelar perkara yang dilakukan oleh Penyidik POLDA Sultra tidak transparan. Pihak Pelapor dalam gelar Perkara tidak dihadirkan oleh Penyidik. Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan pasal 15 Gelar perkara menjadi syarat untuk menentukan suatu laporan atau pengaduan tindak pidana atau bukan tindak pidana.

 

Menurut Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum

 

Jika berdasarkan hal tersebut maka tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sultra dapat dikategorikan cacat hukum. Bahkan Penyidik terkesan menutup-nutupi sehingga profesionalitas dan independensi penyidik patut untuk dipertanyakan.

D.    Tentang Petunjuk

-          Bahwa berdasarkan keterangan Hasmiatin pada saat terjadinya peristiwa pencabulan kepada dirinya yang terjadi pada tanggal 22 November 2017 yang menyebabkan gelang patah

-          keterangan saksi Herlina Sema yang mendengar cerita korban Hasmiatin dan juga mendengar suara gaduh dari balik ruang kerja Abd. Haliq seperti ada orang yang saling kejar kejaran.

Herlina Sema yang juga menjadi korban Pelecehan berupa ajakan untuk agar Herlina Sema bisa memijat Abdul Haliq, dapat menjadi petunjuk bahwa memang Abdul Haliq (terlapor) sudah melakukan tindakan pelecehan seksual bukan hanya kepada satu orang tetapi kepada lebih dari satu orang. Maka dengan adanya petunjuk maka dapat di simpulkan telah terjadi tindak pidana.

 Demikian analisis hukum yang di buat berdasarkan kronologis dan kejadian dan berdasarkan waktu pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Kendari di Kepolisian Daerah Sultra, agar dapat terjadinya kepastian hukum terhadap perkara HasmiatinIntan Sari

E.     Hubungan Kepolisian Daerah Sultra dan Harian Rakyat Sultra atau PT. Kendari Ekspress dimana ABDUL HALIQ sebagai terlapor menjabat Direktur.

 Perlu diketahui saat terjadi Pelecehan seksual terhadap Hasmiatin terlapor yaitu ABDUL HAIQ menjabat sebagai Direktur pada PT. Kendari Ekspress, dan saat ini masih menjabat Direktur PT. Kendari Ekspress.

 Saat pelapor mencari keadilan atas tindakan Pelecehan seksual yang dilakukan Abdul Haliq pada diri Pelapor, ternyata selain fakta hukum yang tidak secara profesional dan serius ditangani oleh Penyidik Polda Sultra. Ternyata ada juga fakta non hukum yang kami duga menghalangi-halangi Penyelidikan terhadap kasus Pelecehan seksual dimaksud.

 Sebagai kuasa hukum kami menduga ada conflict of interest antara Kepolisian Daerah Sultra dan PT. Kendari Ekspres. Dugaan conflict of interest tersebut karena ternyata PT. Kendari Ekspress sering kali bekerjasama dalam berbagai even atau kegiatan. Salah satu even yang terbaru yaitu  “Jalan Sehat 2018”  dimana Promotor utamanya adalah Harian Rakyat Sultra yang di Support Oleh Kepolisian Daerah Sultra dengan  Menginstruksikan semua personil Polda Sultra untuk ikut ambil bagian, mulai dari Polres Kota Kendari, Satuan Brimob dan anggota Polres terdekat seperti Polres Konawe dan Polres Konsel (mengenai hal ini dapat di telusuri lebih jauh dalam pemberitaan online). Dugaan  conflict of interest, jelas dapat mengganggu indepensi dan keprofesionalan Penydik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga faktor non hukum perlu juga dipertimbangkan agar Penyelidikan ini dapat dibuka kembali.

F.      Kesimpulan

Dari uraian kami diatas maka kami dari LBH Kendar Kuasa Hukum Pelapor meminta agar perkara Pelecehan seksual dimana Terlapor ABDUL HALIQ,SE jabatan DIREKTUR PT. Kendari Ekspress dan korbannya HASMIATIN INTAN SARI.

 Kami meminta agar kasus ini terang benderang. Kalau pun memang tidak ditemukan unsur pidana dalam pengaduan ini kami selaku Kuasa Hukum akan berbesar hati, tetapi dengan catatan Penyelidikan dan Penyidikan harus dilakukan secara transparan kepada pihak Pelapor ataupun media.



Hari ini: Lembaga Bantuan Hukum Kendari mengandalkanmu

Lembaga Bantuan Hukum Kendari membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kepala Kepolisian Republik Indonesia: Stop Kasus Pelecehan Seksual di Tempat Kerja". Bergabunglah dengan Lembaga Bantuan Hukum Kendari dan 74 pendukung lainnya hari ini.