Adili Koruptor Bengkalis

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi setidaknya menunjukkan terjadi krisis pemimpin yang berintegritas di daerah. Ironisnya, banyak di antara kepala daerah yang ditangkap KPK tersebut pernah menandatangani pakta integritas atau menyatakan tidak akan melakukan korupsi ketika menjabat.

Belum ditahannya hingga kini dua Kepala Daerah di Riau meski sudah ditetapkan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tanda tanya .
Pasalnya Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin hingga kini belum ditahan oleh lembaga anti rasuah tersebut,
Ini menjadi hal aneh dalam penanganan pemberantasan Korupsi yang kamk ketahui selama ini KPK,
Bergerak begitu gesit akan tetapi terkait korupsi di Riau,
Komisi pemberantasan Korupsi seakan tidak bertaji.

Kami memintak kepada KPK RI untuk melakukan penahan terhadap kedua kepala daerah di Riau yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka,

Apa lagi Korupsi di kabupaten Bengkalis yang selama ini dijuluki Negeri kaya Raya di Riau,
AM selaku Bupati Bengkalis diduga banyak terlibat kasus Korupsi,
diantara

Amril Mukminin masuk dalam daftar salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis diduga menikmati uang haram yang mengalir ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkalis pada 2012 guna memuluskan pengesahan Perda Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis ke PT BLJ sebesar Rp300 miliar.

Hal itu terungkap Kamis, (28/6/2018) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru,

korupsi dana bansos Bengkalis tahun 2012 senilai Rp. 272 Miliar. Diduga Amril Mukminin sebagai salah satu pihak menerima sejumlah uang hasil dari dana bansos.

Hingga penetapan tersangka oleh KPK pada Kamis 16 Mei 2019 terkait suap sebesar 5,6 Milyar

Berdasarkan catatan hitam yang semuanya bermuara pada Korupsi,
Hinga penetapan tersangka oleh KPK
tentu Bagi orang yang berakal sehat dari rentetan berbagai kasus diduga ada keterlibatan AM selaku Bupati Bengkalis saat ini,
sudah sewajibnya dilakukan penahanan
demi keberlangsungan Kebaikan Daerah.


Kami apresiasi atas kinerja KPK dalam penanganan Korupsi,
tapi kami juga menyesalkan serta mengkritisi kinerja KPK di Riau,
yang hemat kami nilai dugaan ada proses tebang pilih dalam penanganan kasus Korupsi di Riau,
terutama di kabupaten Bengkalis
Alasan kami cukup sederhana dimana kami menilai KPK dalam penanganan kasus Korupsi di Kabupaten Bengkalis terlihat janggal dimana kami mendugga KPK memberi kan perlakukan istimewa terhadap para koruptor dikabupaten Bengkalis,
buktinya pada 01 Juni 2018 terjadi pengeledahan Rumah dinas Bupati Bengkalis
oleh tim penyelidik komisi pemberantasan Korupsi
Dari rumah dinas Bupati Bengkalis tersebut disita uang sebesar Rp 1,9 Milyar
Menurut keterangan KPK uang disita tersebut merupakan uang hasil kejahatan namun Hinga detik ini
tidak ada satupun penjahat ditetapkan tersangka,
Ini menjadi preseden buruk dalam pemberantasan Korupsi yang pernah ditangani oleh KPK,
Sehingga wajar muncul sepekulasi dugaan di masyarakat ada perlakuan istimewa proses tebang pilih terkait korupsi di Riau khususnya Bengkalis.


Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat anti ) Korupsi Riau

Koordinator :
Didik Arianto