Petition Closed

Di negara demokrasi, penyebaran berita/informasi sangat penting untuk kebutuhan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam prosesnya, masyarakat memiliki kebebasan memperoleh berita/informasi yang benar dan berhak menyampaikan pendapatnya. Sementara itu pihak media massa, memilki kebebasan mencari dan menyebarkan berita/informasi. Namun karena sebuah media massa memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat, maka media massa wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sesuai peraturan undang-undang. 

Terlebih lagi media massa televisi. Karena media televisi menggunakan frekuensi milik rakyat, maka penyebaran berita/informasi dari media televisi harus kembali untuk kepentingan rakyat pula. Bukan hanya untuk kepentingan suatu kelompok saja.

Akan tetapi, sebagai media massa yang menyebarkan berita menggunakan frekuensi milik rakyat, TV One telah menyebarkan beberapa berita yang tidak akurat dan cenderung misleading. Beberapa kasus itu antara lain:

1. TV One telah menyebarkan informasi survey Gallup, yang ternyata dimanipulasi suatu pihak tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu. Link disini.

2. TV One telah menyebarkan opini mengaitkan PDIP dengan komunis, tanpa menghadirkan pihak dari PDIP sebagai narasumbernya. Link disini.

3. TV One telah menyebarkan hasil quick count pilpres 2014 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Link disini atau disini.

Dari ketiga berita tersebut, pihak TV One telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 5, pasal 36, pasal 42, dan pasal 48, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 6 dan pasal 7. Berita tidak akurat dan cenderung misleading tersebut menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, tergiring opininya, dan menciptakan kebingunganWalaupun beberapa berita tersebut sudah diralat namun sudah beredar di masyarakat. Beberapa pun masih simpang siur. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan pihak TV One tidak lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita/informasi ke masyarakat. 

Oleh karena itu, sebagai pemilik frekuensi dan merasa dirugikan berbagai pemberitaan dari TV One yang telah melanggar undang-undang, kami masyarakat memohon kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak dan lebih mengawasi penyebaran berita di TV One. Permohonan ini bukan bermaksud menekan kebebasan pers, namun permohonan ini dalam rangka menjaga masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak akurat dan misleading.

Kami masyarakat mengharapkan media massa di Indonesia, terutama yang menggunakan frekuensi milik rakyat, untuk melakukan fungsinya sebagai media informasi yang mengutamakan kemajuan kesejateraan umum dan kecerdasan bangsa.

Letter to
Pengaduan KPI Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Sekretariat KPI Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Kepada Yth. Komisi Penyiaran Indonesia,

Di negara demokrasi, penyebaran informasi sangat penting untuk kebutuhan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam prosesnya, masyarakat memiliki kebebasan memperoleh informasi yang benar dan berhak menyampaikan pendapatnya. Sementara itu pihak media massa, memilki kebebasan mencari dan menyebarkan informasi. Karena sebuah media massa memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat, maka media massa wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sesuai peraturan undang-undang.

Terlebih lagi media massa televisi. Karena media televisi menggunakan frekuensi milik rakyat, maka penyebaran informasi dari media televisi harus kembali untuk kepentingan rakyat pula. Bukan hanya untuk kepentingan suatu kelompok saja.

Namun dalam menyebarkan informasi di siaran beritanya, TV One telah menyebarkan beberapa informasi yang tidak akurat dan cenderung misleading. Beberapa kasus itu antara lain:

1. TV One telah menyebarkan informasi survey Gallup, yang ternyata dimanipulasi suatu pihak tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu. Link disini.

2. TV One telah menyebarkan opini mengaitkan PDIP dengan komunis, tanpa menghadirkan pihak dari PDIP sebagai narasumbernya. Link disini.

3. TV One telah menyebarkan hasil quick count pilpres 2014 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Link disini atau disini.

Dari ketiga berita tersebut, pihak TV One telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 5, pasal 36, pasal 42, dan pasal 48, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 6 dan pasal 7. Berita tidak akurat dan cenderung misleading tersebut menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, tergiring opininya, dan menciptakan kebingungan. Walaupun beberapa berita tersebut sudah diralat namun sudah beredar di masyarakat dan bahkan beberapa informasi masih simpang siur. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan pihak TV One tidak lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Oleh karena itu, sebagai pemilik frekuensi publik dan merasa dirugikan berbagai pemberitaan dari TV One yang telah melanggar undang-undang, kami masyarakat memohon kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak dan lebih mengawasi acara berita di TV One. Permohonan ini bukan bermaksud menekan kebebasan pers, namun permohonan ini dalam rangka menjaga masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak akurat dan misleading.

Kami masyarakat mengharapkan media massa di Indonesia, terutama yang menggunakan frekuensi milik rakyat, untuk melakukan fungsinya sebagai media informasi yang mengutamakan kemajuan kesejateraan umum dan kecerdasan bangsa.