Tolak Komersialisasi Rapid Test!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Di Indonesia, rapid test yang disebarluaskan tidaklah gratis. Hal inilah yang menjadi awal mula perubahan urgensi dari rapid test. Menurut dr. Tirta  Mandira Hudhi yang berkontribusi dalam permasalahan Covid-19, menyatakan bahwa harga rapid test mencapai Rp300-400 ribu pada bulan Mei 2020. Namun, pada bulan September 2020, harga rapid test turun menjadi Rp100-150 ribu. (sumber) Penurunan tersebut dimulai ketika dikeluarkannya Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tanggal 6 Juli 2020 mengenai batasan tarif rapid test, yang di dalamnya menyatakan bahwa tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test atas permintaan sendiri adalah Rp150.000,00. Dengan munculnya peraturan ini, membuktikan bahwa biaya rapid test sebelumnya sangat tinggi dan menjadi ladang bisnis bagi beberapa pihak. (sumber)

Sampai saat ini, rapid test, khususnya rapid test masih dijadikan salah satu syarat masyarakat ketika hendak melakukan perjalanan. Hal ini membuat masyarakat menyegerakan diri untuk melakukan pemeriksaan rapid test guna memanfaatkan hasil yang mereka dapat untuk bepergian. Tingginya kebutuhan masyarakat akan hasil rapid test mendukung beberapa pihak untuk melakukan komersialisasi rapid test. Menurut Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie, “Tidak ada negara lain yang mensyaratkan rapid test atau swab test untuk perjalanan domestik. Ini menjadi syarat antarnegara atau lintas negara dan itu pun sampelnya diambil saat tiba di negara tersebut, jadi betul-betul fresh." (abc.net.au). (sumber) Riset studi akurasi alat tes serologi yang dipublikasikan The British Medical Journal yang dikutip oleh era.id, menyatakan bahwa efektivitas rapid test sebagai alat tes antibodi masih banyak dipertanyakan, terlebih untuk keputusan publik. (sumber)

Dibandingkan dengan rapid test yang tingkat akurasinya rendah dan hanya menampilkan hasil reaktif dan nonreaktif saja, apabila masyarakat ingin mengetahui perihal dirinya terpapar Covid-19 atau tidak, PCR test adalah metode yang lebih tepat. Metode ini jugalah yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19.  Pada alodokter.com, dijelaskan  “Tes PCR akan memastikan hasil dari rapid test. Sampai saat ini, tes PCR merupakan pemeriksaan diagnostik yang dianggap paling akurat untuk memastikan apakah seseorang menderita COVID-19 atau tidak”. (sumber)

Organisasi Penyakit Menular Baru Amerika Serikat (IDSA) menentang penggunaan rapid test sebagai rujukan seseorang terinfeksi virus Covid-19 karena apabila rapid test tidak cukup akurat, hasil dari rapid test tidak bisa menjadi acuan yang valid untuk seseorang dapat bepergian atau tidak (cnnindonesia.com). (sumber)   Epidemiolog, Pandu Riono, cukup keras untuk mengatakan peniadaan rapid test ini untuk transportasi. Ia mengatakan walaupun dikatakan baik oleh Kemenkes, tetapi sangat tidak bermanfaat jika digunakan untuk mendeteksi virus. (Ombudsman.go.id). Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, mengatakan bahwa belum adanya payung hukum yang diterbitkan secara resmi dengan undang-undang tentang kenormalan baru membuat adanya pelaksanaan rapid test yang semrawut sampai ada pihak yang mengomersialisasi alat kesehatan tersebut.

Atas urgensi Covid-19 yang belum selesai di Indonesia, dan untuk mencegah komersialisasi rapid test karena belum adanya payung hukum mengenai hal ini, kami memulai petisi ini untuk meminta kepada pemerintah  memfokuskan pemeriksaan Covid-19 pada swab test, pun agar membuat kebijakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan komersialisasi rapid test, supaya tindakan tersebut tidak berlanjut dan makin merugikan masyarakat.

Terima kasih.