Cabut Permen PUPR No 23 Tahun 2018

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Pemern PUPR No 23 Tahun 2018 Terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Premature dan Tidak Memenuhi Azas Keadilan.

Dikeluarkannya Peremen 23 Tahun 2018 oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan bentuk ketidak menegertiaan pemerintah terkait tata kelola perhimpunan rusun baik secara yuridis maupun sosiologis.

Permen 23 yang terkesan dipaksakaan ini pada implementasinya akan menimbulkan disharmoni pada kehidupan masyarakat pengguna dan pemilik apartemen sebab mengabaikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Berikut Pasal-Pasal krusial yang berpotensi menciptakan konflik dibidang penghunian rumah susun yang tertuang dalam Permen PUPR No 23 Tahun 2018 yakni Pasal 15 yang mengatur tentang kuasa kepemilikan, Pasal 21 terkait hak suara serta Pasal 22. 

Entah dengan motive apa Kementrian PUPR memaksakan berlakunya Permen 23/2018 sebelum dicabutmya PP No 15 Tahun 2007 terkait Tata Laksana Pengelolaan sebagai petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebelum dibelakukannya Peraturan -Pemerintah yang legitimate sesuai amanat UU 20 Tahun 2011.

Dalam hal ini sebagai warga masyarakat tentunya kita harus memberikan masukan yang benar terhadap pemerintah agar dikemudian hari tidak lagi mengeluarkan peraturan yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Hari ini: Usman mengandalkanmu

Usman Harun membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Cabut Permen PUPR No 23 Tahun 2018". Bergabunglah dengan Usman dan 2.150 pendukung lainnya hari ini.