HENTIKAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

HENTIKAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pandemi global Covid-19 merupakan konsekuensi langsung dari eksploitasi manusia terhadap margasatwa. Artikel jurnal Proceedings of The Royal Society B yang baru terbit April lalu membuktikan bahwa sangat mungkin pandemi yang sekarang kita hadapi ini disebabkan oleh peningkatan kontak manusia dengan satwa liar melalui aktivitas seperti, antara lain, perburuan dan perdagangan satwa liar.

Kejahatan satwa liar seperti perburuan ilegal dan perdagangan satwa langka menduduki peringkat ketiga di Indonesia, setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Malahan, kasusnya cenderung meningkat selama 2011-2019. Kejahatan satwa liar diatur dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tetapi, hukum ini dinilai tidak relevan karena aturan maupun sanksinya tidak ketat sehingga dianggap kurang menimbulkan efek jera. Ancaman maksimum sanksi kejahatan satwa liar menurut UU ini adalah 5 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah. Meskipun begitu, faktanya berdasarkan data yang dihimpun dari SIPP Pengadilan Negeri di Indonesia (via Garda Animalia) rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan hakim antara 6 bulan hingga 2 tahun.

Sementara itu, perdagangan satwa liar di Indonesia juga ada yang legal. Ada banyak pasar hewan yang memperdagangkan satwa liar. Pasar-pasar yang terbuka untuk umum ini masih beroperasi bahkan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai macam hewan seperti kelelawar, monyet, anjing, kucing, tikus, dst. diperjualbelikan. Hewan-hewan ini disimpan dalam kandang kecil dan kotor sehingga mereka berdesak-desakan, belum lagi perlakuan keji yang mereka derita seperti dibakar saat tubuh mereka masih bergerak-gerak dan dipukul pada kepala dengan balok kayu. Padahal, menurut Profauna Indonesia, sekitar 60% dari hewan yang diperdagangkan di pasar-pasar ini adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Pada 11 Mei 2020, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang telah mengeluarkan surat kepada beberapa pemerintah daerah terkait untuk menertibkan dan mempertimbangkan penutupan pasar-pasar itu. Namun, himbauan saja belum cukup untuk membuat perubahan yang bermakna. Faktanya, sampai 13 Mei, The New York Times melaporkan bahwa pasar-pasar ini masih beroperasi. Perintah untuk menghentikan operasional pasar-pasar ini jelas dapat menjadi langkah awal untuk menghentikan penyebaran virus dari hewan ke manusia dan bahkan mencegah pandemi berikutnya.

Kebijakan pemerintah harus tegas dalam menyikapi semua jenis perdagangan satwa liar. UU No. 5 Tahun 1990 saja masih memperbolehkan penggunaan satwa liar untuk, antara lain, “peragaan” dan “pemeliharaan untuk kesenangan”. UU itu juga tidak mengatur perdagangan satwa liar yang dilakukan melalui internet, padahal perdagangan satwa liar marak di Facebook. Selain itu, apa gunanya himbauan jika pada akhirnya pasar basah masih beroperasi dan manusia tetap berkontak dengan satwa liar? Nyatanya, isu perdagangan satwa liar tidak lagi hanya terkait kesejahteraan hewan dan keanekaragaman hayati. Belajar dari pandemi Covid-19 ini, kami menyerukan agar pemerintah, khususnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

  1. Merevisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar menjadi relevan supaya penegakan hukum dilakukan secara maksimal;
  2. Menghentikan permanen perdagangan komersial dan penjualan di pasar satwa liar untuk mencegah terjadinya pandemi berikutnya.

Apabila kita peduli tentang kesehatan kita, sudah seharusnya kita juga mulai mengambil tindakan tegas terhadap perdagangan satwa-satwa liar ini. Demi kesejahteraan hewan, demi kesehatan manusia, dan demi masa depan planet kita.

 

*EDIT: Vajra.ID tidak meminta donasi, hanya dukungan berupa tanda tangan dan sebaran melalui media sosial. Donasi yg diberikan akan masuk ke change.org, bukan Vajra.ID