Tolak Tambang Pasir Besi di Pulau Morotai

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Keputusan Gubernur Maluku utara Nomor :130/KPTS/MU/2015 Tanggal 30 Maret 2015. PT. KAK dengan memperoleh lahan eksplorasi dan eksploitasi pasir besi seluas ± 2.300 hektar yang berlokasi di sepanjang pesisir Tanjung Gorango, Korago, Lusuo, Towara, korugo, Pangeo dan Loleo. Morotai Utara dan Morotai Jaya, kabupaten Pulau Morotai. Berbanding terbalik dari undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, apalagi Morotai adalah salah Satu Kawasan Strategi Perbatasan Nasional. pelarangannya sangat jelas dan tegas dalam Pasal 33, pasal 34 dan pasal 35, serta sanksi nya dituangkan dalam Pasal 72, pasal 73 dan pasal 7. Selain itu juga keberadaan tambang pasir besi mengancam kehidupan laut dan biota laut serta hajat hidup masyarakat dan nelayan beberapa desa di sepanjang pesisir pantai yg akan di jadikan tempat eksploitasi pasir besi. Untuk itu, kami atas nama Masyarakat Morotai menolak dengan tegas keberadaan Tambang Pasir Besi di kabupaten Pulau Morotai, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal ini, Menteri ESDM,Mentri Kemaritiman,Mentri Kelautan, Mentri Pariwisata dan Gubernur Maluku Utara untuk dapat mencabut Izin usaha pertambangan Pasir Besi. 

Kami berharap Dengan di cabutnya izin usaha pertambangan di Morotai akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir, keberlangsungan hidup biota laut dan menjadikan Bran positioning Morotai sebagai kawasan wisata yang berbasis ekomaritim dan kelautan

Mari kita berikan dukungan tolak keberdaaan tambang pasir besi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Pulau Morotai #TOLAKTAMBANGPASIRBESI



Hari ini: Ali mengandalkanmu

Ali Akbar Djaguna membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementrian ESDM,Kementrian Lingkungan Hidup,Kementrian Kelautan,Kementrian Periwisata: Tolak Tambang Pasir Besi di Pulau Morotai". Bergabunglah dengan Ali dan 29 pendukung lainnya hari ini.