cabut izin tambang di toraja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


*Aliansi Toraja Tolak Tambang*
"Cabut Seluruh IUP di Toraja"

Dunia saat ini sedang mengalamai krisis iklim yang meningkatkan risiko bencana ekologis pada daerah rentan dengan daya dukung lingkungan yang rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akibat pembangunan yang eksploitatif dan abai pada kondisi lingkungan telah memberikan dampak nyata pada keselamatan rakyat. Tren bencana ekologis seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga angin puting beliung terus meningkat dan memakan banyak korban jiwa maupun kerugian materil.

Jika ingin melindungi rakyat, maka pemerintah harus mengedepankan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memastikan kelestarian lingkungan, meningkatkan daya dukung, mengutamakan analisis risiko dan bencana, dan meninggalkan model pembangunan ekstraktif-eksploitatif pada alam. Tanpa melakukan ini semua, berarti pemerintah sedang menggadaikan keselamatan rakyat dan generasi masa depan bangsa.

Pertambangan adalah industri ekstratif dengan daya rusak tinggi pada lingkungan dan jauh dari selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi semu pertambangan musti ditinggalkan atau setidak-tidaknya dilakukan secara ekstra hati-hati dan tidak dilakukan di daerah yang dapat memicu konflik sosial.

Saat ini, di Kabupaten Tana Toraja telah diterbitkan setidaknya dua Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu PT. Christina Eksplo Mining (CEM) seluas 3.200 ha dan PT. Tator International Industrial (TII) seluas 1.389 ha. Komoditas tambang yang akan diusahakan adalah Galena DMP (PT. CEM) dan logam dasar (PT. TII). Sebagai wilayah yang berada di dataran tinggi Sulawesi Selatan dan hulu DAS Sa’dan, rencana penambangan kedua perusahaan ini akan mengancam keselataman masyarakat Toraja dan juga masyarakat di daerah Enrekang hingga Pinrang yang dilalui aliran Sungai Sa’dan.

Konsesi PT. CEM dan PT. TII berada di Kec. Bittuang dan Masanda. Dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab. Tana Toraja, Kec. Bittuang merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan longsor dan pusat gempa bumi sehingga sangat keliru jika dijadikan lokasi tambang yang justru meningkatkan risiko bencana ekologis.

Aktivitas penambangan juga menghasilkan limbah kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Limbah hasil tambang ini sangat berpotensi besar mencemari Sungai Sa’dan dan terbawa hingga ke daerah di hilir, mengingat di dalam lokasi konsesi tambang ada aliran sungai. Bukan hanya itu, pembongkaran tanah untuk mengambil bahan tambang juga akan meningkatkan erosi dan sedimentasi pada sungai. Tak lain, pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung semua dampak ini. Kehilangan sumber air baik untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan pertanian.

Toraja dikenal sebagai daerah agraris. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Toraja masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan perkebunan. Tongkonan yang digunakan sebagai lumbung padi merupakan bukti historis bahwa sejak nenek moyang, masyarakat Toraja hidup dengan mengelola lahan dengan bertani dan berkebun. Oleh sebab itu, adalah tugas etis dan tanggungjawab pemerintah Toraja untuk mastikan ruang kelola masyarakat tidak dibebani izin industri pertambangan yang jelas-jelas akan memisahkan rakyat dari ruang hidup, kelola dan budayanya.

Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar wilayah konsesi berada di tiga lembang, yaitu Lembang Bau, Sasak, dan Sandana. Jika perusahaan ini dipaksakan, maka masyarakat di tiga lembang dan beberapa lembang lainnya akan terancam tergusur kehilangan tempat tinggal dan ruang penghidupan (lahan pertanian dan perkebunan). Bukan hanya itu, kedua perusahaan ini juga mengancam keberadaan kuburan leluhur atau liang, patane , tongkonan serta lokasi-lokasi ritual adat yang ada di lembang tersebut.

Toraja yang selama dikenal sebagai daerah wisata budaya dan alam tidak terlepas dari peranan masyarakat yang masih menjalankan budaya dan adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam. Oleh karena itupula, membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan model pembangunan adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Tanpa adanya keterbukaan dan partisipasi, pembangunan hanya akan memicu konflik berkepanjangan dan berpotensi besar tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Perlu ditegaskan, penolakan warga terhadap kedua aktivitas tersebut adalah bukti bahwa rencana pertambangan kedua perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah bukan lahir dari masyarakat di lokasi tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, pertambangan akan di Toraja akan memberikan dampak buruk pada lingkungan, budaya, keselamatan dan ekonomi masyarakat Toraja serta berpotensi besar memicu konflik ruang berkepanjangan. Oleh karena itu, Aliansi Toraja Tolak Tambang meminta kepada kementrian ESDM dan Kementrian LHK  untuk:
1. Mencabut IUP dan Izin Lingkungan PT. Cristina Explo Mining.
2. Mencabut IUP dan Izin Lingkungan PT. Tator Internasional Indutrial.
3. Menghentikan aktivitas eksplorasi panas bumi di bittuang kab. Tana Toraja