Selamatkan FPI jangan sampai bubar

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Mengingat pentingnya andil FPI dalam hal melawan kemungkaran dan kemaksiatan, juga dalam aksi sosial seperti membantu daerah yg terkena bencana dan membangun fasilitas umum yg rusak karena bencana FPI selalu dalam posisi terdepan dalam memberi bantuan baik tenaga maupun bantuan sandang dan pangan.

Juga tak sedikit PFI menutup dan merazia tempat penjualan miras, tempat perjudian dan perzinahan yg dapat merusak moral bangsa.

Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan habis pada Juni 2019. Terkait hal ini, Ketua Umum FPI, KH Shobri Lubis mengatakan pihaknya akan meminta perpanjangan izin.

“Nanti sebelum habis, sebagaimana biasanya akan daftar ulang lagi,” ujarnya ditemui di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2019).

Shobri mengaku selama ini FPI selalu mengikuti prosedur yang berlaku. Dan untuk melakukan perpanjangan izin ini, pihak FPI sedang mempersiapkan permohonan kepada yang berwenang.

“Kita selalu ikutin prosedur. Sekarang sedang dipersiapkan, dan sebelum waktunya habis kita akan daftarkan lagi,” jelasnya.

Shobri jugam menanggapi munculnya petisi yang menginginkan izin FPI tidak diperpanjang. Menurutnya, memang selalu ada pihak-pihak yang tidak menginginkan FPI hadir di Indonesia.

“Mungkin orang-orang yang doyan maksiat ya mereka yang suka minta FPI dibubarkan, tidak masalah. Kita ikutin prosedur aja,” ujarnya.

Sebliknya, Shobri menilai harapan masyarakat Indonesia terhadap FPI justru sangat besar. Ia mengungkapkan bahwa FPI terbukti damai dan sesuai konstitusi dalam mengawal perjuangan ummat.

“Justru yang jadi harapan masyarakat begitu besar, FPI menjadi semakin kuat, semakin tetap serius untuk mengawal dan mendampingi masyarakat dari kerusakan seperti yang kita lihat sekarang,” ucapnya

“Faktanya ada 212, itu adalah kegiatan yang dijalankan FPI itu semua di jalur hukum, damai, aman tentram. Serta dapat simpati masyarakat yang luar biasa besar.

Informasi tentang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri yang akan berakhir bulan depan viral di media perpesanan. Dalam selebaran itu tertulis masa berlaku izin FPI mulai dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Pesan dalam selebaran itu mengajak publik menolak perpanjangan izin dengan alasan FPI merupakan kelompok radikal dan pendukung kekerasan. “Stop izin FPI.” Pernyataan dalam selebaran itu mengklaim 9.962 orang telah menandatangani petisi menolak perpanjangan izin FPI yang telah didaftarkan ke situs change.org. Namun, saat laporan ini ditulis, situs itu mencatat 20 ribu orang telah meneken petisi.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri Lutfi membenarkan kabar bahwa izin FPI hampir berakhir. "Iya, akan berakhir pada Juni," kata Lutfi lewat pesan teks kepada Tempo, Selasa, 7 Mei 2019.

Menurut Lutfi, organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, tidak berhak mendapatkan layanan dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa ormas memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang telah diatur. Ormas berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

UU Ormas mewajibkan ormas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan  akuntabel, serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dalam urusan keuangan, ormas bisa mendapatkan dana bisa dari beberapa sumber seperti iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan/atau anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

UU itu mewajibkan pemerintah memberdayakan ormas mulai dari memfasilitasi kebijakan, peningkatan kualitas SDM ormas, hingga memberikan bantuan dan dukungan operasional.