Petition Closed

Menolak Iuran Wajib kpd rakyat (pegawai) utk pendanaan TaPeRa (Tabungan Perumahan Rakyat)

This petition had 137 supporters


"Dengan ini kami menolak tambahan iuran wajib kepada rakyat (pegawai) untuk pendanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (TaPeRa) dan meminta pemerintah menggunakan alternatif pendanaan lain seperti dana kelolaan BPJS." A) Konteks: Saat ini di tengah situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana terjadi PHK di beberapa industri spesfik (seperti oil & gas, elektronik, dll) dgn jumlah yg tidak sedikit (ribuan), Pemerintah Republik Indonesia justru mengesahkan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (TaPeRa) dimana rakyat (pegawai) "dipaksa/diwajibkan" untuk membayar iuran tambahan sebesar 2,5% dari gaji. Iuran ini tidak bisa diambil kembali dan manfaatnya tidak bisa dirasakan sebelum pegawai (peserta iuran) berusia 58 tahun dan pensiun. Yang dapat menimati manfaatnya hanya segolongan masyarakat peserta iuran yg termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dgn penghasilan kurang dari Rp 4juta/bulan (itupun tdk ada kejelasan kriteria ttg siapa dr golongan MBR yg akan mendapat rumah lebih dulu, belakangan, atau bahkan tidak kebagian) B) Alasan Penolakan : Karena itu kami menolak adanya tambahan iuran sebagai sumber pendanaan TaPeRa dgn alasan berikut: 1. Sudah terlalu banyak potongan/iuran wajib yg dikenakan ke karyawan. Potongan yg ada saat ini (BPJS + JHT) 4% ditambah pajak penghasilan 15%-35%. Berarti total potongan ialah 19-39%. Bayangkan seperlima (1/5) sampai hampir setengah gaji kita sudah diambil pemerintah !! 2. Masih ada alternatif pembiayaan yg lain Seperti dikutip dari penyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), sebenarnya pemerintah bisa meng-alih-gunakan dana BPJS yg saat ini lebih banyak ditempatkan di pasar saham dan pasar uang untuk pembiayaan perumahan. 3. Tidak memenuhi asas keadilan Tidak semua rakyat yg dipungut iuran bisa menikmati hasilnya (hanya bisa dinikmati ketika usia 58 tahun). Bagaimana dgn masyarakat penghasilan menengah yg sedikit ada di atas batas MBR dan sedang dalam kondisi mencicil rumah?? Bukankah ini akan sangat memberatkan golongan ini? Bagaimana mungkin orang yg tinggal secara ilegal di tanah negara mendapatkan rusun gratis saat digusur, tapi orang2 yg berusaha memiliki rumah sendiri justru semakin diperberat oleh pemerintah? 4. Kondisi ekonomi real dan makro yg sedang melambat Di tengah banyaknya PHK dan perusahaan yang pailit, Pemerintah seharusnya memberikan bantuan alternatif solusi dan bukan memperberat beban perusahaan dan karyawan. 5. Pemerintah terkesan lepas tangan dan seenaknya sendiri. Jika pemerintah tidak bisa memenuhi janjinya untuk menyediakan 1juta rumah, makan jangan paksa rakyat yang harus membayarnya. Apalagi rakyat yg dipaksa membayar tidak bisa menikmati hasilnya. Jika jadi pemerintah hanya berarti berlaku sewenang-wenang dgn mengalihkan kewajibannya menjadi beban rakyat, maka lebih baik anda mundur dari jabatan anda sekarang. C) Petisi: "Dengan ini kami menolak tambahan iuran wajib kepada rakyat (pegawai) untuk pendanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (TaPeRa) dan meminta pemerintah menggunakan alternatif pendanaan lain seperti dana kelolaan BPJS."


Today: Riswinandi is counting on you

Riswinandi Muhammad needs your help with “Kementerian Tenaga Kerja: Menolak Iuran Wajib kpd rakyat (pegawai) utk pendanaan TaPeRa (Tabungan Perumahan Rakyat)”. Join Riswinandi and 136 supporters today.