Tolak Pembekuan Organisasi Mahasiswa, Ciptakan Pendidikan Berkualitas

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Tolak Pembekuan Organisasi Mahasiswa, Ciptakan Pendidikan Berkualitas

Salah satu tugas Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, namun bagaimana cara “mencerdaskan” ini menjadi permasalahan besar dalam dunia pendidikan kita dari dulu sampai sekarang. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, saat ini perlu dipertanyakan dan dikoreksi lagi terhadap cara “mencerdaskan” mahasiswa?


Namun, cara kampus mendidik dan membina mahasiswa untuk mematuhi aturan dengan cara-cara pemaksaan. Seperti yang saat ini terjadi di Politeknik Pertanian (Politani) Negeri Pangkep, Sulawesi Selatan, di mana delapan Organisasi Mahasiswa dibekukan atau dinon-aktifkan dari struktur Lembaga Kemahasiswaan Kampus.
Fakta yang terjadi yakni tidak adanya kesepakatan yang terbangun antara mahasiswa dengan pihak kampus atau pembicaraan terlebih dahulu sebelum Surat Edaran Nomor : 007/PL22/KM/2019 Tentang Pemilihan Ketua UKM dan HMJ. Pembekuan Organisasi Mahasiswa ini merupakan sebuah sanksi karena delapan Organisasi Mahasiswa tersebut tidak mau mematuhi kebijakan persyaratan pengurus Lembaga Kemahasiswaan yang dibuat oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politani Pangkep. Sanksi ini diberikan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Politani Pangkep No. 1185/PL22/KM/2019.


Alasan mahasiswa menolak peraturan itu karena Bidang Kemahasiswaan dan Direktur tidak memiliki kewenagan untuk melantik pengurus. Hal ini berdasarkan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguan Tinggi Pasal 7 ayat 2: “Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.”
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami segenap mahasiswa Politani Pangkep menyampaikan aspirasi terbuka dan mendesak Direktur Politani Pangkep untuk:
1. Mencabut Surat Edaran Direktur Politani Pangkep No. 1185/PL22/KM/2019.
2. Memberikan hak mahasiswa dalam menetapkan kepengurusan organisasi mahasiswa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguan Tinggi.
3. Menjalankan kebijakan dengan menjamin hak mahasiswa sesuai Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kita perlu mempertanyakan dan mengoreksi lagi karena hal itu adalah keinginan kita untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Upaya mempertanyakan dan mengoreksi institusi pendidikan juga merupakan hak asasi kita sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang no 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi no 12 tahun 2012 Pasal 9 ayat 1 tentang Kebebasan Akademik.

Kampus harus menjamin kebebasan akademik, hak mahasiswa wajib diberikan. Pembekuan organisasi mahasiswa tentu membatasi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya sehingga tidak dapat dibenarkan dikarenakan menyalahi Undang-Undang Pendikan Tinggi. Ketika organisasi mahasiswa dibekukan, mahasiswa maupun kampus tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.


Hidup Mahasiswa…!!!!
Hidup Rakyat Indonesia…!!!
Salam Perjuangan…!!!