KBM Untirta Menolak Uang Pangkal / SPI!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kondisi pendidikan tinggi di Indonesia memperlihatkan orientasi yang berbeda dengan tujuan dan cita-cita awal berdirinya negara, yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Pendidikan justru ditransformasi menjadi sector privat/bisnis yang diliberalisasi dan privatisasi. Sejak Indonesia menetapkan tergabung dalam keanggotaan WTO-GATS  pada 1994, saat itu pulalah Indonesia menyepakati liberalisasi sector jasa menjadi perdagangajasa, termasuk pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari dominasi secara ekonomi dan politik dari negeri-negeri maju, khususnya Amerika Serikat terhadap Indonesia, Indonesia menjadi negeri yang bergantung. Sejurus kemudian pada IMF di akhir pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan kemudian oleh pemerintah selanjutnya membangun kerjasama dalam bentuk Letter of Intent (LoI) dengan menyuntikan bantuan mengikat sebesar $ 400 juta. Hasilnya adalah pada tahun 1999, pemerintah melalui PP No 61 Tahun 1999 tentang PT BHMN telah mengubah 5 PTN menjadi PerguruanTinggi Badan Hukum Milik Negara (UI, ITB, IPB, UGM dan UNAIR). Kemudian lahir Undang undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, yang mengakomodir pengelolaan perguruan tinggi berbasis otonomi non akademik.

Inilah beberapa hal yang kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang pedidikan tinggi (UU PT). UU PT inilah yang menjadi legalitas kuat pihak kampus dan Negara untuk meliberalisasi dan mengkomersilkan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dan di dukung dengan PP No 39 tahun 2017 tentang BKT dan UKT pasal 10 yang mengatakan bahwa mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri sah di pungut biaya uang pangkal diluar UKT yang menjadikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia semakin mahal dan yang melegitimasi kampus mempunyai otonomi untuk menentukan besaran nominal uang pangkal tersebut.

Sementara itu menurut PP No 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjelaskan bahwa setiap dana yang masuk ke institusi pendidikan yang disetorkan oleh masyarakat termasuk ke dalam kategori tersebut (PNBP) serta di perkuat oleh Kep. Menkeu no. 115 tahun 2001 yang lebih menjelaskan lagi bahwa pendapatan pendidikan yang di setorkan oleh masyarakat disebut PNBP.

Berdasarkan landasan tersebut maka pihak kampus mengeluarkan Surat Keputusan No : 397/UN43/KU/SK/2018 tentang PENETAPAN BIAYA PENDAFTARAN, UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (BPIn)  BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) DAN DIPLOMA MELALUI JALUR SELEKSI MASUK MANDIRI (SMM) UNTIRTA 2018/2019 yang menentukan Biaya Pengembangan Institusi (BPIn) atau uang pangkal diluar UKT untuk bisa berkuliah di UNTIRTA mulaidari program Diploma III sampai dengan program Sarjana (S1).Namun ternyata dalam UU No 20 tahun 1997 tentang PNBP menyatakan bahwa uang yang diambil oleh badan layanan public seperti kampus, nominal uang yang diambil haruslah di atur melalui UU/PP terkait bukan melalui Surat Keputusan Rektor No : 397/UN43/KU/SK/2018. Maka atasdasar itu seharusnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kampus tidaklah sah dan batal demi hokum karena bertolak belakang dengan aturana tau UU diatasnya yaitu UU No 20 tahun 1997 tentang PNBP serta bertentangan pula dengan UU PT No 12 tahun 2012 yang mengharuskan mahasiswa hanya membayar UKT.

Dari situasi yang tertuang diatas kami dari Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa UNTIRTA Bergerak menyuarakan kepada seluruh mahasiswa UNTIRTA untuk bisa tergabung dalam barisan dan terus menyebarluaskan bahwa UNTIRTA sedang tidak baik-baik saja serta terus melancarkan aksi massa sebagai bentuk respon kita untuk menyerang system yang menindas yang terjadi di UNTIRTA dan di INDONESIA.

Salam Pembebasan Nasional!!!

CP :Gandi Faturahim 082211401265



Hari ini: KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengandalkanmu

KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia: KBM Untirta Menolak Uang Pangkal / SPI!!!". Bergabunglah dengan KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan 287 pendukung lainnya hari ini.