Keadilan Bagi Transportasi Online (Beraplikasi)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Transportasi Online saat ini ditentang oleh kelompok yang mengatasnamakan rakyat dan kepentingan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Faktanya adalah bahwa dengan transportasi online, rakyat sangat terbantu karena:
1. memiliki peluang untuk mencari rejeki dengan memanfaatkan waktu secara optimal.
2. beberapa single parent (orang tua tunggal, semisal istri yang ditinggal suami) mampu bekerja dengan penghasilan lebih baik dan dapat mengelola rumah tangganya (menjaga dan mengawasi anak-anak) dengan lebih mudah.
3. ongkos transportasi online yang sangat bersahabat bagi rakyat kecil, dibanding transportasi konvensional (Taxi atau ojek). Di Bandung misalnya tarif buka pintu taxi konvensional adalah Rp 7500 sd Rp 8500 dengan minimal pembayaran Rp 35000 entah dipesan lewat telepon atau menghentikan di tepi jalan. 
4. kemudahan yang ditawarkan dalam mencari transportasi yang dibutuhkan. Tidak perlu berdiri di tepi jalan atau menelepon taxi yang tentunya sangat merepotkan di saat hujan dan sebagainya.
5. kondisi kendaraan transportasi online yang relatif lebih baik (kebersihan, keamanan, kenyamanan) karena kendaraan tersebut biasanya adalah milik pribadi dari pengemudi/driver. Driverpun relatif lebih ramah kepada penumpang. Hal mana sukar ditemui di taxi konvensional.
6. keamanan bagi penumpang muda (anak-anak) lebih terjamin karena lokasi kendaraan terlacak sehingga orang tua dapat mengirimkan taxi/ojek online untuk antar jemput sekolah setiap hari dengan tarif yang lebih manusiawi.
7. keberadaan transportasi online membantu usaha UMKM untuk berkembang karena dapat mengirimkan/memesan barang/jasa ke konsumen dengan harga terjangkau.

Masih sangat banyak poin positif atas keberadaan transportasi online di NKRI.

Atas poin-poin tersebut, sungguh sangat naif bila Pemerintah Daerah lantas tidak tegas menetapkan sikap atas keberadaan transportasi online di daerahnya, terlebih bila daerah tersebut mengaku menerapkan SMART CITY atau DIGITAL CITY sebagai visi ke depan.
Seperti pepatah  mengatakan bahwa "semua hal di dunia ini akan mengalami perubahan, dan satu-satunya yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri" maka sangat wajar bila semua bentuk bisnis pelayanan/jasa akan mengalami perubahan, termasuk transportasi umum. Yang harus dilakukan untuk dapat bertahan adalah beradaptasi dan bersinergi, bukan malah MENUTUP atau MENGHAPUS sama sekali PERUBAHAN tersebut.

Sudah sama-sama kita ketahui bahwa di era teknologi saat ini, maka SHIFTING dalam segala hal terjadi. Alangkah lucunya pemerintah dan terutama wakil rakyat bila menolak perubahan dan lebih mengedepankan tuntutan para kapitalis (pemilik modal dalam hal ini pengusaha transportasi besar yang menggunakan para pengemudi dan lainnya untuk turun ke jalan untuk menolak adanya perubahan)

Rakyat yang harus dibela oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) bukan hanya pemilik modal atau pengusaha transportasi, tetapi juga rakyat yang menggunakan transportasi online termasuk mereka yang mendapatkan nafkah dari hasil menjalankan transportasi online.

Harap diingat bahwa PerMenHub mengenai Transportasi Online tidak dibatalkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja.
Dan kami melihat bahwa aturan PerMen tersebut lebih mengakomodir kepentingan pelaku transportasi konvensional (pengusaha dan karyawannya) sedangkan kepentingan rakyat banyak yang lebih luas tidak diakomodir dengan baik.

Silent Majority dalam hal ini para pengguna transportasi online lebih banyak diam karena menunggu dan melihat bagaimana ke depannya.
NAMUN Kejadian di Bandung dan beberapa daerah lain membuat kami tidak dapat tinggal diam lagi. Ketakutan dari PemDa dan DPRD setempat terhadap tuntutan para pelaku transportasi konvensional menunjukkan bahwa mereka tidak mengangap kami para pengguna transportasi online yang selama ini menjadi SILENT MAJORITY sebagai rakyat yang harus mereka bela juga.

Untuk itulah petisi ini kami buat, agar Pemda dan DPRD melihat bahwa kami punya massa dan kami juga punya kepentingan yang harus dibela, bukan ditanggapi dengan SIKAP PENGECUT dengan MENUTUP/MEMBATALKAN ijin kepada transportasi online hanya mengikuti KEPENTINGAN KAPITALIS di sektor transportasi konvensional. 

Pertanyaan kami, apakah Anda para Bapak/Ibu yang ada di Pemda dan DPRD setempat takut untuk tidak terpilih/tidak populer hanya karena mengijinkan transportasi online dan menolak mengikuti paksaan dari pelaku transportasi konvensional?

Kami punya hak pilih juga dalam PILKADA, dan kelangsungan Anda dalam posisi di Pemda atau DPRD adalah berada di tangan kami, rakyat yang tidak hanya terdiri dari pelaku usaha transportasi konvensional!!!!.

Kami mengajak semua pihak sebagai pengguna dan pelaku transportasi online untuk memberikan suara agar:
1. PEMDA dan DPRD setempat berani mengijinkan transportasi online diberlakukan dengan semestinya di semua daerah di NKRI
2. Bila masalah yg dipermasalahkan adalah soal perijinan dan pajak, silakan pemerintah dan jajarannya bekerja sesuai porsinya untuk membuat aturan dan sistem skema pajak yg ditarik dari industri transportasi online
3. meminta aparat hukum untuk bersikap adil dan melindungi semua pihak termasuk pengguna dan pelaku transportasi online di seluruh NKRI.
4. meminta kepada pelaku transportasi konvensional untuk membuka mata, agar segera melakukan perbaikan dalam pelayanan, tarif dan bersinergi dengan teknologi agar tidak digerus oleh kemajuan jaman, dan kemudian menyalahkan kompetitor alih-alih melakukan inovasi dan perbaikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam Petisi ini

Salam perubahan



Hari ini: Alexander mengandalkanmu

Alexander Pratomo membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah serta DPRD: Keadilan Bagi Transportasi Online (Beraplikasi)". Bergabunglah dengan Alexander dan 687 pendukung lainnya hari ini.