Dukung Permen PUPR 23/2018, langkah untuk keadilan bagi pemilik hunian vertikal.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no. 23/2018 adalah salah satu langkah awal yang baik untuk mewujudkan keadilan bagi pemilik satuan rumah susun, karena memberikan kepastian atas hak perseorangan dan hak bersama atas kepemilikan sarusun

Peraturan ini sesuai dengan UU no. 20/2011 serta menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Permen ini mencabut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik dan juga mencabut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.

Dengan demikian Permen PUPR No. 23 tahun 2018 ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 20/2011, dan mempertegas kewajiban Pemilik untuk membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), dengan 1 (satu) nama 1(satu) hak suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Permen ini. Pasal 15 ayat (2) secara tegas telah menjelaskan siapa saja yang dapat menerima kuasa sebagai Wakil Pemilik, dengan demikian tidak ada lagi manipulasi kuasa kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan dgn Pemilik.

Di satuan rumah susun, disamping adanya hak kepemilikan perseorangan, juga ada hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 20/2011. PPPSRS di beri amanah untuk mengelola bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama tersebut. Sehingga Pasal 22 ayat (2) Permen ini menjelaskan Hak kepemilikan Hak Bersama tersebut, serta pengelolaan atas hak bersama tersebut.

Di dalamnya, diatur secara lebih jelas mengenai proses pembentukan PPPSRS, sehingga tercipta transparansi serta keadilan yang lebih besar bagi semua pemilik. Termasuk kepastian kapan PPPSRS sudah harus dibentuk dan kepastian bahwa pengelolaan sudah harus diserahkan kepada PPPSRS.

Seluruh pasal-pasalnya telah dikaji dari berbagai aspek, dan merupakan alternatif yang saat ini paling baik daripada tetap mempertahankan peraturan yang lama yang menimbulkan muti tafsir dan menyebabkan tidak pastinya hak pembeli sebagai pemilik diserahkan oleh penjual/pengembang.

Para pemilik akan mendapat kepastian hukum dan keadilan yang jauh lebih baik dengan adanya Permen PUPR 23/2018 ini.

Sebagai warga masyarakat, mari kita dukung Permen PUPR 23/2018 sehingga hunian vertikal di Indonesia bisa mendapatkan tata kelola yang lebih baik.



Hari ini: Wewen mengandalkanmu

Wewen Zi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Dukung Permen PUPR 23/2018, langkah untuk keadilan bagi pemilik hunian vertikal.". Bergabunglah dengan Wewen dan 1.779 pendukung lainnya hari ini.