Tolak Penghapusan IMB dan Amdal

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Menurut PP no 27 tahun 1999, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Isu yang berkembang saat ini, pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN menyampaikan wacana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Adapun wacana penghapusan Amdal didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018. Beleid itu mengatur tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal untuk Usaha dan dan atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR. Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi hingga kini menuai pro kontra di masyarakat

Jika IMB dan Amdal dihapuskan, Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN mengatakan nantinya pengawasan akan tetap dilakukan oleh pihak ketiga yang tersertifikasi, terutama pada bangunan yang terletak di daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR). Namun kenyataannya sejak lima tahun diterbitkan hingga kini baru ada 53 dari 2.000 kabupaten dan kota yang memiliki rencana detil tata ruang (RDTR) selama lima tahun terakhir. Selain itu, RDTR hanya bisa menyentuh aspek perencanaan dan tata ruang. Aspek keselamatan gedung hingga dampak lingkungan, bagi dokumen itu tak menjadi hal utama.

Oleh karena itulah berdasarkan Hasil Kabar (Kajian Bareng) KBMKM Unsoed, peserta kajian yang merupakan Keluarga Besar Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsoed secara tegas menolak penghapusan Amdal dan IMB sebelum peraturan pengganti untuk meringkas keduanya baik dalam bentuk RDTR maupun peraturan lain dibuat secara menyeluruh dan berisikan komponen-komponen yang ada di Amdal dan IMB. Peserta Kajian Bareng (Kabar) KBMKM Unsoed juga menuntut pemerintah agar :

1. Memperbaiki regulasi dalam pengeluaran ijin lolos Amdal dan IMB agar tidak memakan waktu dan biaya yang banyak dalam penyusunanan ijinnya
2. Memastikan monitoring dan evaluasi lingkungan dilakukan secara rutin terhadap bangunan yang mendapat ijin lolos Amdal dan IMB agar keamanan dan ketertiban bangunan serta dampaknya terhadap lingkungan tetap terjaga
3. Memastikan pengawasan yang ketat terhadap setiap bentuk pelanggaran Amdal dan IMB baik saat proses penyusunan ijin maupun saat ijin sudah diberikan
4. Apabila Amdal dan IMB dihapuskan dan diganti peraturan yang meringkas keduanya, maka peraturan peggantinya tersebut harus diterapkan secara menyeluruh ke setiap daerah yang ada di Indonesia
5. Apabila Amdal dan IMB dihapuskan dan diganti peraturan yang meringkas keduanya, maka peraturan penggantinya tersebut harus berisikan komponen-komponen yang ada di Amdal maupun IMB sehingga standarisasi nasional terhadap ijin lolos Amdal dan IMB berkenaan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan akan tetap terjaga