Desak Pemerintah tidak tawarkan PLTU Batubara dalam Forum Belt and Road Initiative

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Kawan-kawan yang peduli lingkungan dan dampak pemanasan global...

Pemerintah berencana tawarkan 4 unit PLTU Batubara untuk kerja sama investasi di Forum Belt and Road Initiative, di Beijing, akhir April 2019. Keempat proyek PLTU Batubara ini adalah di PLTU di  Bulungan-Kalimantan Utara, Bali, Kalimantan Tengah, dengan total kapasitas 2100 MW.

Keempat proyek ini bertentangan dengan semangat pengembangan energi terbarukan mengatasi pemanasan global dan timbulkan  pencemaran udara dan air bagi warga sekitarnya. PLTU Bulungan tidak mendesak dilakukan karena pembangunan PLTA telah mulai dilakukan.  Membangun PLTU di Kalimantan Tengah akan meningkatkan laju pengundulan hutan demi pertambangan batubara. Warga di Celukan Bawang-Bali telah menolak PLTU dan Gubernur Bali pun telah menolak PLTU baru di Celukan Bawang. 

Teknologi batubara sendiri mulai ditinggalkan di China. National Energy Administration China mencabut ijin 12.400 MW ijin PLTU pada tahun 2016. China memiliki aturan ketat 7 kali lipat mengatur polusi udara PLTU untuk zat  pencemaran seperti S0x dan NOx. Setiap emisi karbon yang dikeluarkan PLTU dikenakan biaya hingga harga Rp 162.000/ ton CO2 di 7 daerah industri penting. Hal ini membuat laju pengembangan PLTU di China melambat. Sebaliknya, mereka melakukan ekspor teknologi dan pendanaan PLTU ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia berusaha menarik investasi dari China dan negera negara lain yang hadir dalam Forum Belt  and Road Iniative yang berlangsung di Beijing April.

Menawarkan investasi PLTU kepada pemodal luar negeri bertentangan dengan Agenda Pembangungan Rendah Karbon.

Bappenas menyatakan, “investasi untuk proyek batu bara tidak lagi ekonomis. Saat ini, 66% dari total pasokan energi Indonesia berasal dari batu bara, gas, dan minyak. Namun, jika kita menghitung biaya akibat polusi udara, energi baru terbarukan menjadi lebih kompetitif dari segi biaya dibandingkan dengan biaya proyek-proyek batu bara baru.

Biaya energi terbarukan turun dengan cepat dan akan terus turun seiring dengan tercapainya skala ekonomis di Indonesia.

Energi terbarukan dengan cepat akan menjadi pembangkit listrik termurah di Indonesia…dengan bauran hingga 30% di tahun 2045 sebagaimana direkomendasikan dalam laporan LCDI, akan menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. (Laporan LCDI Bappenas, Maret 2019)

Target 30% ini lebih tinggi dan lebih cepat dari yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional saat ini dimana menargetkan energi terbarukan hanya 31% pada tahun 2050.

Artinya, Indonesia perlu mengurangi lebih banyak jumlah PLTU di dalam sistem pembangkit listrik. Keberadaan PLTU di sistem pembangkit listrik yang bisa berusia 30 tahun menghambat pengembangan energi terbarukan.

Oleh karena itu, mari kita desak Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Koordinator Kemaritiman Bapak Luhut B Panjaitan agar tidak menawarkan proyek PLTU dalam Forum Belt and Road Initiative, untuk berikan ruang lebih bagi energi terbarukan dalam pembangkit listrik Indonesia.

Bersama wujudkan energi ramah lingkungan, terjangkau dan mengatasi pemanasan global.



Hari ini: pius mengandalkanmu

pius ginting membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman: Desak Pemerintah tidak tawarkan PLTU Batubara dalam Forum Belt and Road Initiative". Bergabunglah dengan pius dan 166 pendukung lainnya hari ini.