Petisi ditutup

Tolak Usulan "SINGLE MUX" pada Revisi UU Penyiaran

Petisi ini mencapai 8 pendukung


"Rancangan Undang-Undang (UU) Penyiaran akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Apabila diketok palu, maka RUU penyiaran tersebut akan menggantikan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002"

Itu adalah cuplikan tentang berita Revisi Undang Undang tentang Penyiaran yang segera disahkan oleh DPR RI dalam waktu dekat ini. RUU ini membawa beberapa peraturan tentang penyiaran yang salah satunya berisi tentang landasan hukum untuk melaksanakan "migrasi sistem penyiaran dari Analog menuju ke Digital"

Mengingat, Indonesia termasuk dalam 2% Negara yang belum melakukan Migrasi Penyiaran Televisi dari sistem Analog menuju ke Sistem Digital, sementara beberapa negara di Asia bahkan sudah menggunakan siaran Digital secara PENUH.

Atas dasar itulah, akhirnya DPR RI mempercepat pembahasan RUU Penyiaran ini karena Digitalisasi Penyiaran merupakan urgensi internasional (melalui International Tellecomunication Union) yang menuntut selambat-lambatnya 2020 untuk Semua Negara beralih dari Sistem Penyiaran Televisi Analog menjadi Televisi Digital. 

Salah satu usulan Digitalisasi pada RUU Penyiaran adalah "Pengunaan Model Single Multiplexer" Untuk menata beberapa kanal Televisi yang akan bersiaran secara Digital. Single Multiplexer sendiri adalah model Multipleksing yang hanya menggunakan 1 Frekuensi dan 1 Peralatan Pemancar yang membawa hingga beberapa kanal Televisi dengan LPP TVRI sebagai Operator dari Multiplexer tersebut. 

Jika Hal ini disetujui oleh DPR RI lalu diterapkan dalam Digitalisasi Penyiaran, hal ini akan menimbulkan masalah baru karena:

1. Penyiaran Televisi Indonesia akan kembali ke orde baru dimana hanya 1 Frekuensi yang mengudara yaitu TVRI, namun dengan teknologi multiplexing yang seakan semua siaran televisi bersiaran seperti biasa 

2. Mubadzirnya investasi LPS yang telah melakukan instalasi pemancar Televisi Digital demi bersiaran Digital yang pada akhirnya frekuensi hanya disiarkan secara sentral. 

3. Para Teknisi yang setiap harinya menangani pemancar Analog (dan Digital) yang juga telah di-Training dan dipersiapkan untuk Pemancar Digital TIDAK AKAN LAGI MENANGANI PEMANCAR karena LPS sudah tidak memiliki peralatan pemancar. 

4. Apabila Fasilitas Multiplexing TVRI bermasalah, maka semua kanal yang mengisi multiplexer tersebut juga akan ikut bermasalah. Hal terburuk dari masalah ini adalah SEMUA KANAL AKAN BERHENTI SIARAN sejenak, tentunya HAL ini akan MERUGIKAN pihak LPS yang mengisi pendapatannya melalui siaran yang disaksikan oleh pemirsa, apabila siaran tersebut terhenti karena masalah tentu siaran tersebut tidak bisa disaksikan oleh pemirsa pada jaringan multiplexer tersebut. 

Sebenarnya, Multiple Multiplexer (Multimux) lah yang sesuai dengan kontur penyiaran Indonesia yang beragam ini. Namun alasan DPR mengusulkan Single Mux adalah LPS yang memegang Mux terkesan "SEENAKNYA" dalam mengatur keperluan teknis pemancar BAHKAN terkesan "SEENAKNYA" dalam mengatur siaran TV pada Multiplexer tersebut.

Di negara semaju Jepang, penyiaran Digital mereka hanya diisi oleh 1 Kanal tiap 1 Frekuensi (Multimux dengan Single Frequency / Single Carrier). namun mengapa Jepang telah menggunakan siaran Digital secara Penuh ? 

Karena, meskipun pihak LPS swasta Jepang memiliki peralatan pemancar Digital, peralatan dan siaran mereka Tetap DIATUR oleh lembaga penyiaran disana. LPS disana hanya bertindak sebagai "Pengisi Siaran" dan "Operator pemancar" (yang aturan teknis dan non teknisnya diatur oleh Lembaga penyiaran disana) . Semua LPS disana tidak ada yang mengatur sendiri pemancarnya, mereka berpedoman kepada lembaga penyiaran disana 

Kita bandingkan dengan Pemancar Digital yang ada di Indonesia saat ini. Teknis nya aja udah berbeda-beda dan seenaknya (bahkan daya pancar tiap kanalnya aja berbeda-beda) dan Lokasi pemancarnya yang tidak pada satu titik. Maka dari itu penyiaran Digital kita butuh SATU PEDOMAN / ATURAN YANG MENCAKUP ATURAN TEKNIS DAN NONTEKNIS yang DISEPAKATI BERSAMA ANTARA Negara, LPP dan LPS. 

Jika Pedoman tersebut disepakati dan diterapkan, maka 

1. LPS yang menjadi penyelenggara Multiplexer akan menjadi Operator Multiplexer tersebut, dengan berpedoman kepada pedoman / peraturan tersebut 

2. Tidak ada Monopoli dalam multipleksing, karena penyelenggara multiplexer tersebut DIWAJIBKAN berpedoman kepada aturan tersebut 

3. Tidak ada perbedaan dalam kebutuhan teknis (seperti konfigurasi DVB-T2, Daya Pancar dan Input Output Video (codec, resolusi, bitrate dll)) dan Nonteknis (seperti regulasi, aturan dll) karena semua aturan teknis dan Nonteknis TELAH DISEPAKATI BERSAMA dan DITERAPKAN BERSAMA.

4. Akan adanya rasa kerjasama antara pihak Negara dan Swasta yang saling menguntungkan (Negara dapat menjalankan kewajibannya untuk Digitalisasi dan mengatur serta mengontrol Mux LPS agar tidak ada monopoli sementara swasta dapat menghemat biaya dan sumberdaya freuensi serta menyajikan kualitas siaran yang baik) 

5. Televisi Lokal dan daerah tidak akan lagi dimonopoli dan dihalangi haknya untuk ikut dalam digitalisasi, sebab pedoman tersebut juga mencakup peraturan multiplexer untuk TV lokal dan daerah bahkan TV Komunitas.

6. Tidak adanya gangguan siaran yang diakibatkan oleh Frekuensi yang sentral (single frequency / mux). 

Dengan demikian, Digitalisasi Indonesia itu sebenarnya biarkan bersiaran dengan Multiple Mux namun Pemerintah bersama Kominfo WAJIB UNTUK MEMBUAT LEMBAGA PEMERINTAH YANG INDEPENDEN UNTUK MENGATUR DAN MEMBUAT PEDOMAN, REGULASI TEKNIS DAN NONTEKNIS SERTA MENJALANKAN DAN MENGONTROL MULTIPLEXER YANG BERSIARAN DI INDONESIA. 

Sehingga penyelenggara Mux dapat bersiaran Digital dengan pedoman yang ada.

Intinya, Penyiaran Digital di Indonesia itu TIDAK MEMERLUKAN SINGLE MUX YANG mematikan keberagaman Multiplexer dan Frekuensi tetapi memerlukan  SINGLE RULE yang mengikat Multiplexer yang beragam yang jelas juga merangkul keberagaman siaran dari Lembaga Penyiaran dan Frekuensi

Sekian petisi dari saya dan apabila ada yang salah pada petisi ini, saya membuka saran dan kritikan agar petisi ini lebih baik.

Salam 

Alif Nizar Syahputra. Siswa SMA Negeri 1 Manyar Gresik yang selalu mengamati dunia penyiaran baik dari segi Teknis maupun nonteknisnya.



Hari ini: Alif mengandalkanmu

Alif Nizar membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Komunikasi dan Informatika: Tolak Usulan "SINGLE MUX" pada Revisi UU Penyiaran". Bergabunglah dengan Alif dan 7 pendukung lainnya hari ini.