Tolak Proyek Tambang Pasir Di Perbukitan Desa Kotodirumali NTT, Sebelum Bencana Melanda

Tolak Proyek Tambang Pasir Di Perbukitan Desa Kotodirumali NTT, Sebelum Bencana Melanda

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.
Dengan 200 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!
Anak Daja memulai petisi ini kepada Kementerian KLHK dan

Salam 

Belum juga pulih dari dampak bencana Banjir bandang yang menghanyutkan ratusan rumah dan puluhan nyawa masyarakat FloresTimur NTT pada awal April lalu, kini masyarakat Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur harus was-was dengan rencana eksploitasi dan eksplorasi bukit pasir yang tepat berada di kawasan perbukitan Kedi Koto, Kampung Daja. 

Keberadaan Bukit pasir dengan potensi volume mencapai puluhan Juta kubik tersebut menarik perhatian investor pertambangan. Pemerintah Daerah Nagekeo dan Desa Kotodirumali sepertinya menyambut baik minat investor pertambangan pasir tersebut dengan harapan dapat meningkatkan geliat ekonomi desa di sekitar kawasan bukit. Wakil Bupati Nagekeo bahkan sudah melakukan kunjungan langsung ke area perbukitan tersebut untuk melihat langsung bukit pasir yang merupakan kawasan hutan penyangga  bagi resapan dan menjadi rumah bagi puluhan jenis flora dan fauna juga sumber mata air bagi masyarakat desa setempat.

Namun harapan bagi terlindunginya kawasan hutan dan bukit yang telah memberikan penghidupan bagi masyarakat desa Kotodirumali ini muncul, ketika banyak terjadi penolakan yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat sangat menyadari bahwa dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan, juga masa depan alam dan anak cucu mereka adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan janji manis kesejahteraan semu hari ini yang belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa yang akan mendapatkan keuntungan adalah hanya pemilik tanah tersebut, karena dijanjikan dengan bayaran yang cukup menggiurkan dalam setiap meter kubik pasir yang dieksploitasi dan diangkut ke luar pulau.  

Bisa dibayangkan bagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang galian C ini kelak. Tentu bukan hanya landscape bukit yang terancam hilang, namun juga kawasan laut perairan di sekitar yang ikut tercemar oleh sedimentasi dan aktivitas kapal angkutan pasir.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, proyek Galian C telah banyak meninggalkan penyesalan bagi masyarakat dan pemerintah di banyak daerah. Salah satu contoh bentuk perusakan lingkungan adalah aktivitas penambangan pasir illegal di Sungai Brantas Kelurahan Semampir Kota Kediri. Menurut Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, bahwa pada prinsipnya penambangan Galian C (penambangan pasir) di sepanjang Sungai Brantas, tidak diperbolehkan baik secara mekanik maupun konvensional dan hal tersebut dikarenakan kondisi Sungai Brantas dan lingkungannya telah mengalami kerusakan sangat parah dan membahayakan infrastruktur sungai yang ada dan telah dituangkan dalam kesepakatan bersama pada tahun 2009 antara KLH, Satpol PP dan Disperindagtamben Kota Kediri.

Di Kabupaten Morowali, Sultra, keberadaan tambang galian C telah mengakibatkan banjir bandang yang menyapu Desa Dampak dan desa-desa lain di sekitarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang T Paranggi, penyebab utama terjadinya banjir bandang NTT pada awal April lalu bukan hanya diakibatkan curah hujan ekstrem. Ada faktor lain yang membuat air bah menghantam empat kecamatan di NTT ini. ada fenomena alih fungsi kawasan hutan. Eskalasi perluasan bencananya mencakup belasan kecamatan. Faktor penyebab Bencana banjirdan longsor tersebut salah satunya adalah alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Selain itu, lanjut Umbu, juga terjadi aktivitas penambangan yang kemudian ditolak warga. Belum lagi ditambah pembalakan liar yang tidak terkontrol pemerintah. 

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas kamiminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Komisi IV DPR RI, DPRD Nagekeo, DPRD NTT, dan Gubernur NTT untuk mendengarkan aspirasi penolakan masyarakat terhadap rencana proyek pertambangan Galian C di Desa Kotodirumali  Kabupaten Nagekeo tersebut, dan selanjutnya menegur Bupati Nagekeo untuk membatalkan rencana  eksplorasi dan eksploitasi tambang pasir tersebut.

Tanpa dukungan kebijakan dari kementerian dan Gubernur NTT, aspirasi penolakan masyarakat hanya  akan menjadi pepesan kosong yang tidak akan diindahkan oleh Pemda Nagekeo dan pemerintah Desa Kotodirumali yang kadung mabuk kepayang dengan janji manis retribusi bagi daerah dan desa yang adalah orientasi pembangunan semu bagi masyarakat desa.

Terima Kasih

Asda

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.
Dengan 200 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!