Menyatakan sangat keberatan dengan di berlakukannya PMK199/PMK​.​10/2019. (KHUSUS BATAM)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Dengan di berlakukannya PMK199/PMK.10/2019. kami selaku pengusaha UKM akan merasakan dampak secara langsung antara lain:

Pengenaan Tarif Bea Masuk di seluruh Indonesia kecuali Batam adalah berdasarkan nilai impor dimana barang kena pajak hanyalah berdasarkan HPP (Harga Pokok Perolehan), namun yang akan diterapkan di Kota Batam adalah pengenaan Tarif atas barang yang akan keluar dari Kota Batam, sehingga yang dikenai Pajak adalah HPP + Profit dari kami pengusaha dan dibebankan langsung ke Pembeli yang ada di Kota lain selain Kota Batam. Hal tersebut jelas merugikan kami Penjual juga Pembeli. Kami sebagai Penjual dikenai pajak penghasilan atas Omset Penjualan kami, namun Pembeli juga harus menanggung Pajak Atas Pembelian Barang dari Kota Batam yang perhitungannya juga dari Omset Penjualan kami (HPP + Profit). Ini berarti terjadi double taxation pada produk yang kami jual sehingga kami merasa penerapan Tarif ini yang maksudnya untuk menciptakan Playing Field yang adil untuk seluruh Penjual, malah membuat kami sebagai Pengusaha di Kota Batam dirugikan. Kami juga berharap pemerintah memikirkan kembali pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Batam yang ingin mengirimkan barang-barang bukan untuk tujuan dijual (seperti mengirimkan paket ataupun oleh-oleh kepada keluarganya yang ada di Luar Kota Batam). Apakah seorang anak yang membelikan pakaian untuk orang tua di kampung untuk pemakaian pribadi juga dikenai pajak? Apakah ada instrumen untuk menilai apakah barang tersebut adalah untuk pemakaian pribadi atau untuk tujuan dijual? Berdasarkan peraturan tersebut, berarti tidak ada bedanya antara masyarakat umum dan pengusaha dalam hal pengiriman barang keluar Kota Batam dan jelas juga memberatkan masyarakat yang ada di Kota Batam. 

Kebijakan ini merupakan pelemahan terhadap kota Batam karena akan menjadikan kami kalah saing bahkan terhadap penjual luar negeri yang tidak berkontribusi sama sekali terhadap kota Batam namun kami di kenakan nilai pajak yang sama dengan mereka. 

Aturan tersebut akan membuat seluruh pengusaha online shop di Batam gulung tikar dan akan berdampak PHK besar-besaran. Efek tersebut bukan terjadi pada pengusaha namun juga berdampak ke Jasa Pengiriman (JNE/JNT/POS/SICEPAT), pekerja logistik, penjual kertas, lakban, toko retail, reseller, dropshipper baik di Batam maupun di luar Batam dan juga seluruh masyarakat Batam.