UKT tinggi, pendidikan jadi Mimpi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Berbicara pendidikan memang tidak lepas dari kehidupan, pendidikan menjadi kebutuhan disisi lain pendidikan juga menjadi ancaman, mengapa jadi ancaman!? Sebagian rakyat kita tidak dengan mudah mendapat atau makan pendidikan. Banyak dari mereka beranggapan bahwa hidup itu wajar-wajar saja, asal bisa makan sehari saja sudah cukup. Tidak perlu sekolah asal mereka bisa dapat upah. Tidak perlu kuliah jika itu membuat susah. Anggapan mereka terhadap biaya pendidikan yang terlalu tinggi, membuat mereka trauma untuk berkecimpung kedalam pendidikan itu. Padahal dalam pasal 31 ayat1 Undang - undang dasar 1945 : "Setiap warga  negara berhak mendapat pendidikan". Sudah jelas pendidikan menjadi kewajiban negara terhadap warga-warganya.

Belakangan ini, tahun baru akademik 2019-2020 banyak mulut berkata bahwasanya sistem Uang Kuliah Tunggal atau UKT itu tidak sinkron, dalam PTN ada yang namanya Klarifikasi sebelum penentuan UKT terhadap mahasiswanya. Dalam klarifikasi UKT terdapat data - data dari calon mahasiswa tersebut, data yang menjabarkan hasil pendapatan orang tua perbulan, juga harta kepunyaan Orang tua secara keseluruhan. Bentuk datanya pun sangat formal, terdapat tanda tangan birokrasi perdomisili, stempel, bahkan materai tempel. Namun hasil dari (Pengajuan) klarifikasi UKT tersebut bisa dikatakan tidak berguna, nihil, sebatas formalitas saja mungkin. Karena apa, didalam satu kampus terdapat beragam mahasiswa dari berbagai kalangan. Ada anak dari kaum buruh, kaum usahawan (Wiraswasta), kaum guru, petani bahkan nelayan sekalipun. Pendapatan orang tua mereka jelas berbeda bukan, tapi kenyataannya Ukt mereka sama rata. Padahal didalam pengelompokan UKT terdapat 7 kelompok yang mana kelompok 1 itu kisaran RP.400.000 (- +) itupun jika sudah memiliki kartu tanda miskin, tidak semua orang layak dicap miskin, mereka beranggapan masi mampu berjalan, tenaga mereka masi bisa digerakkan, masi bisa mendapat penghasilan walau tidak menutup kebutuhan jua. Ada harapan juga dari beberapa mereka yang mengalami UKT-nya tidak sesuai dengan penghasilan orang tuanya, mereka berharap mendapatkan Kelompok UKT yang sesuai dengan penghasilan orang tuanya. 

Nah, sistem UKT itu bentuk subsidi dari pemerintah dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan. Subsidi pokok maupun subsidi silang, ikut andil dalam peran UKT ini. Tapi yang dirasakan mahasiswa dengan UKT tinggi itu Subsidi hanya nama, subsidi pokok malah jadi bengkok, subsidi silang malah jadi subsidi Hilang. Seakan-akan sistem UKT ini menjadi ladang penghasilan suatu Kampus(PTN), yang mana kampus tersebut dinaungi oleh kementerian pendidikan Indonesia juga badan keuangan negara.

Pemerintah yang berwenang dalam masalah ini adalah kementerian Keuangan Indonesia, yang mana disalah satu fungsi nya adalah "Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kompetensi dibidang keuangan negara" . Agar memberi keputusan yang adil tidak membebani bagi mereka para pencari ilmu.